Penegakan HAM dan Pemberantasan Korupsi

29 Maret 2012.4 Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi :

a) Pencegahan tindak pidana korupsi;

b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi;

c) Pengembalian kerugian negara perkara tindak pidana korupsi;

d) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistle

blower atau justice collaborator) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi;

e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;

f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;

g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

1 Dede Rosyada, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media,

Jakarta Timur, 2003, hlm. 202