c. Perlambatan Proses Pengambilan Keputusan
Koordinasi antar kementerian yang belum optimal dapat berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana kurangnya koordinasi dapat memperlambat pengambilan keputusan meliputi:
1) Komunikasi yang Tidak Efisien
Ketika kementerian tidak berkoordinasi dengan baik, komunikasi antar lembaga dapat terhambat. Informasi penting mengenai kebijakan, data, atau analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan mungkin tidak tersampaikan dengan tepat atau tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan:
- Misinterpretasi informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan.
- Keterlambatan dalam respons terhadap isu-isu yang mendesak, seperti krisis pendidikan atau budaya yang membutuhkan tindakan segera.
Ketidakjelasan dalam komunikasi bisa membuat setiap kementerian bekerja dengan data yang tidak sinkron, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan yang diambil.
2) Tumpang Tindih Tugas dan Tanggung Jawab
 Ketika kementerian tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, sering kali terjadi tumpang tindih tugas. Hal ini dapat menyebabkan:
- Pengulangan usaha: Dua kementerian bisa saja mengerjakan proyek atau program yang sama tanpa mengetahui bahwa kementerian lain sudah melakukannya, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan waktu.
- Kebingungan dalam pengambilan keputusan: Apabila tugas tidak jelas, bisa muncul pertanyaan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait kebijakan tertentu. Hal ini dapat memperlambat proses karena harus menunggu kejelasan atau perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab.
3) Lambatnya Respons terhadap Isu Multidimensi
Banyak tantangan yang dihadapi negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, memiliki dimensi yang saling berkaitan dan memerlukan respons yang terpadu. Ketika kementerian tidak dapat berkoordinasi secara efektif, respons terhadap isu-isu tersebut menjadi lambat, contohnya:
- Tantangan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan mental siswa: Jika Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja sama dengan baik, kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan mental siswa dapat terlambat diimplementasikan, sehingga mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan siswa.
- Masalah budaya dan pariwisata: Jika Kementerian Kebudayaan tidak berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, promosi kekayaan budaya bisa terhambat, yang dapat mengurangi potensi pariwisata dan kontribusi terhadap perekonomian.
4) Kurangnya Kebijakan Terpadu
Dalam situasi di mana kebijakan saling terkait, seperti pendidikan dan pekerjaan, kurangnya koordinasi antar kementerian dapat menghasilkan kebijakan yang tidak terpadu. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti:
- Kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan kebutuhan pasar kerja, mengakibatkan lulusan tidak siap untuk berkompetisi di dunia kerja.
- Program-program yang tidak sinkron, di mana satu kementerian mungkin memperkenalkan program baru tanpa mempertimbangkan kebijakan yang sudah ada di kementerian lain, sehingga menciptakan kebingungan bagi masyarakat.
