Pembentukan kementerian baru tentu memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar, dan hal ini berpotensi membebani keuangan negara. Ada beberapa alasan utama mengapa peningkatan anggaran menjadi konsekuensi dari pembentukan kementerian baru, terutama jika kementerian tersebut terpisah dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa faktor yang menjelaskan potensi peningkatan anggaran dan dampaknya terhadap keuangan negara:
1) Biaya Pembentukan Struktur Baru
Masing-masing kementerian baru akan memerlukan struktur organisasi yang mencakup posisi pimpinan (menteri, wakil menteri), staf administratif, dan jajaran pejabat lainnya di berbagai tingkatan. Ini akan mencakup:
- Pembentukan unit-unit baru, termasuk direktorat, biro, dan bagian yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus di dalam kementerian.
- Pengadaan kantor dan fasilitas fisik lainnya untuk menunjang operasional kementerian baru.
- Pengangkatan personel baru, baik pejabat struktural maupun staf pendukung, yang tentunya memerlukan gaji, tunjangan, dan anggaran operasional.
Pembentukan struktur ini tidak hanya akan memerlukan biaya awal yang besar untuk mengatur organisasi baru, tetapi juga biaya berkelanjutan untuk menjaga operasional kementerian tersebut dalam jangka panjang.
2) Kebutuhan Anggaran Operasional yang Lebih Besar
Kementerian baru, dengan fokus yang lebih spesifik, juga akan membutuhkan anggaran operasional yang signifikan untuk mendukung program-programnya. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan seperti:
- Biaya operasional harian: Listrik, air, komunikasi, dan transportasi yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional kementerian.
- Sistem teknologi dan infrastruktur IT: Sistem manajemen data, pelaporan, dan komunikasi digital yang harus diimplementasikan atau di-upgrade di masing-masing kementerian.
- Program dan inisiatif kementerian baru: Setiap kementerian memiliki tugas dan mandat yang harus dilaksanakan melalui program-program yang memerlukan anggaran, seperti riset, pengembangan kurikulum, pelestarian budaya, hingga penyediaan layanan publik.
Biaya-biaya ini merupakan anggaran tahunan yang terus meningkat seiring bertambahnya kegiatan dan proyek kementerian, serta inflasi biaya administrasi dan pengelolaan birokrasi.
3) Duplikasi Anggaran Antar-Kementerian
Pembentukan kementerian baru berpotensi menyebabkan duplikasi anggaran atau penggunaan sumber daya yang tumpang tindih. Meskipun tujuan dari pembentukan kementerian adalah untuk memberikan fokus yang lebih jelas, sering kali kebijakan atau program yang dijalankan oleh masing-masing kementerian bisa jadi memiliki overlap dengan kementerian lainnya. Misalnya:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin akan menjalankan program yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya sudah ada dalam lingkup Kementerian Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bisa saja memiliki proyek riset yang juga melibatkan sektor kebudayaan, sehingga perlu ada mekanisme koordinasi yang kuat agar tidak terjadi penggandaan anggaran.
Tanpa koordinasi yang baik, duplikasi anggaran ini dapat membuat penggunaan keuangan negara menjadi tidak efisien, memperbesar anggaran tanpa hasil yang maksimal.
4) Biaya Koordinasi Antar-Kementerian
