Pembagian Kemendikbudristek: Peluang Emas atau Dilema Baru bagi Pendidikan Indonesia?

Pendahuluan

Pembagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi tiga kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, merupakan langkah signifikan dalam reformasi birokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor-sektor penting dalam pendidikan dan riset, dengan harapan agar masing-masing kementerian lebih fokus dalam mencapai tujuan-tujuannya.

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed (Sekum PP Muhammadiyah), akan fokus pada pengembangan pendidikan di tingkat dasar hingga menengah. Ini mencakup pembinaan kurikulum, kualitas pengajaran, dan pembinaan guru di tingkat sekolah dasar dan menengah.

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendidikan di perguruan tinggi, riset ilmiah, dan pengembangan teknologi. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus, diharapkan penelitian dan inovasi teknologi dapat lebih diutamakan dan dikembangkan secara maksimal.

Baca juga: Guru Penggerak Tanpa Batas Usia: Peluang Baru untuk Pendidikan Indonesia

3. Kementerian Kebudayaan di bawah Dr. Fadli Zon MSc, akan mengurusi pelestarian dan pengembangan budaya. Pemisahan ini memungkinkan perhatian yang lebih besar pada pemajuan kebudayaan nasional, yang sebelumnya berada di bawah naungan pendidikan.

Namun, pembagian ini menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama terkait Kurikulum Merdeka, yang merupakan kebijakan pendidikan baru yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran, diferensiasi, dan pengembangan kompetensi siswa berdasarkan minat dan bakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Mengingat Kurikulum Merdeka dirancang sebagai pendekatan holistik yang melibatkan pengelolaan pendidikan dasar hingga menengah, kebudayaan, dan teknologi, pembagian kementerian dapat menimbulkan tantangan koordinasi antar kementerian. Jika tidak ada sinkronisasi, implementasi Kurikulum Merdeka bisa terganggu.

Baca juga: Batik: Antara Seni, Sejarah, dan Identitas Bangsa

2. Dampak pada kualitas pendidikan

Baca juga: Benarkah Panel Surya Tidak Cocok di Indonesia karena Suhu Panas? Begini Penjelasan Ahli

 Satu tantangan besar adalah memastikan bahwa pemisahan ini tidak menyebabkan fragmentasi kebijakan pendidikan, riset, dan kebudayaan. Pembagian kementerian ini harus tetap menjaga kesatuan visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Koordinasi lintas kementerian akan sangat penting agar kurikulum, riset, teknologi, dan kebudayaan bisa berjalan sinergis.

Pembagian ini membawa potensi besar untuk mempercepat kemajuan di masing-masing sektor, namun implementasi dan koordinasi antar kementerian akan menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan reformasi ini tanpa menurunkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Analisis

1. Urgensi Pembagian Kementerian

a. Fokus yang Lebih Spesifik

Pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian memberikan ruang bagi masing-masing kementerian untuk lebih fokus pada isu-isu spesifik di sektornya. Dengan pemisahan ini, harapannya adalah setiap kementerian dapat lebih efektif dalam menangani tantangan-tantangan yang berbeda di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan kebudayaan.

1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian ini akan dapat lebih berkonsentrasi pada pengembangan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah. Tantangan yang dihadapi pada level ini, seperti kualitas guru, fasilitas sekolah, serta kesenjangan pendidikan antarwilayah, bisa lebih difokuskan. Dengan fokus yang lebih tajam, kementerian ini dapat lebih cepat dan tepat dalam memperbaiki mutu pengajaran, meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, serta memperluas akses pendidikan yang setara di seluruh daerah.

Selain itu, kementerian ini bisa lebih berfokus pada pengembangan pendidikan karakter, literasi dasar, dan numerasi yang menjadi kunci dalam pembentukan fondasi pengetahuan anak-anak Indonesia. Upaya peningkatan kesejahteraan guru dan pelaksanaan program-program seperti sertifikasi atau pelatihan berbasis kompetensi juga bisa lebih diutamakan.

2) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sementara itu, kementerian ini akan memusatkan perhatian pada perguruan tinggi dan pengembangan sains serta teknologi. Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam menghasilkan riset yang inovatif, mendukung industri, serta memajukan teknologi yang berkontribusi pada ekonomi nasional. Dengan adanya kementerian yang khusus menangani bidang ini, peningkatan daya saing riset, kolaborasi antara universitas dan industri, serta pengembangan teknologi akan lebih diutamakan.

Kementerian ini juga bisa lebih intensif dalam mengatasi tantangan seperti kurangnya penelitian berkualitas, minimnya pendanaan riset, serta mendorong komersialisasi hasil riset. Harapannya, inovasi di bidang teknologi dan sains akan lebih berkembang dengan kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional, mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemisahan ini juga memberi Kementerian Kebudayaan ruang untuk lebih fokus pada pelestarian warisan budaya dan pengembangan seni serta kebudayaan. Sebelumnya, kebudayaan seringkali menjadi bagian dari pendidikan dan tidak mendapatkan perhatian yang optimal. Dengan kementerian tersendiri, aspek-aspek seperti pelindungan budaya lokal, penguatan identitas nasional, serta promosi seni dan budaya ke dunia internasional bisa lebih ditingkatkan.

Kementerian ini dapat lebih berfokus pada upaya-upaya melestarikan bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, serta kebijakan pelestarian budaya yang seringkali kurang diperhatikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi. Kebudayaan juga dapat berperan sebagai penggerak pariwisata berbasis budaya dan sumber ekonomi kreatif bagi masyarakat.

Dengan pembagian ini, masing-masing kementerian diharapkan mampu lebih responsif terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi di sektornya, mengurangi beban birokrasi, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Pemisahan ini juga mempermudah alokasi sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja, ke area-area yang lebih membutuhkan.

Koordinasi antar kementerian tetap diperlukan agar reformasi ini tidak menciptakan silo-silo yang menghambat sinergi. Sebagai contoh, integrasi antara riset sains dan pendidikan tinggi dengan kebudayaan dapat melahirkan inovasi berbasis warisan budaya yang tidak hanya menjaga kebudayaan, tetapi juga mengadaptasikannya ke era modern.

Dengan masing-masing kementerian lebih fokus pada tujuan khusus, peningkatan mutu pendidikan dan inovasi di Indonesia diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan terarah.

b. Koordinasi yang Lebih Efisien

Meskipun Kemendikbud-Ristek dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan kerjasama antar ketiga kementerian tetap menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing bangsa. Pembagian ini bukan berarti mereka bekerja secara terpisah, tetapi justru memungkinkan fokus yang lebih spesifik sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih terarah di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa poin penting tentang bagaimana ketiga kementerian ini bisa berkolaborasi dengan lebih baik:

1) Kesinambungan Pendidikan dari Dasar hingga Tinggi

Meskipun ada pemisahan antara pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, penting agar kedua kementerian ini bekerja secara sinkron. Pengembangan kurikulum dan pendidikan karakter di tingkat dasar dan menengah harus sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan di tingkat pendidikan tinggi. Ini berarti:

• Kurikulum Merdeka, yang diterapkan di tingkat dasar hingga menengah perlu didukung oleh pendidikan tinggi, terutama dalam hal menciptakan tenaga pengajar berkualitas dan inovatif yang mampu mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif.
• Peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik di pendidikan dasar dan menengah harus dikaitkan dengan riset terbaru dan inovasi dari perguruan tinggi.

Dengan demikian, kedua kementerian ini perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan pendidikan yang terintegrasi, sehingga hasil pendidikan dasar dan menengah mempersiapkan siswa untuk sukses di pendidikan tinggi dan dunia kerja.

2) Inovasi Berbasis Riset yang Mengalir dari Pendidikan Tinggi ke Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki tanggung jawab dalam mendorong inovasi riset dan pengembangan teknologi, namun hasil dari inovasi ini juga harus berdampak pada pendidikan dasar dan menengah. Misalnya:

• Inovasi dalam teknologi pendidikan dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan platform digital dan alat bantu pembelajaran berbasis teknologi, seperti AI untuk pendidikan, bisa diadopsi lebih luas melalui kerja sama antara kedua kementerian.
• Penelitian di bidang pedagogi dan psikologi pendidikan dari perguruan tinggi bisa diterapkan langsung untuk meningkatkan strategi pengajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah, menciptakan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital.

3) Kebudayaan Sebagai Bagian dari Pendidikan

Pemisahan Kementerian Kebudayaan tidak berarti kebudayaan berdiri sendiri. Sebaliknya, kebudayaan adalah elemen penting yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan. Kerja sama antara Kementerian Kebudayaan dengan kedua kementerian pendidikan bisa diwujudkan melalui:

• Pendidikan berbasis kearifan lokal di tingkat dasar dan menengah. Kementerian Kebudayaan bisa bekerja sama untuk memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga generasi muda lebih mengenal dan mencintai budaya mereka sendiri. Program ini bisa mencakup pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, dan sejarah lokal yang menjadi bagian penting dari pembentukan karakter.
• Kolaborasi dalam riset kebudayaan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bisa bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk mendorong riset yang lebih mendalam tentang budaya Indonesia, terutama dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan.

4) Koordinasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketiga kementerian memiliki satu tujuan besar yang sama, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Ini memerlukan:

• Pengembangan kurikulum terintegrasi yang menghubungkan pendidikan karakter di tingkat dasar dengan penguasaan teknologi dan sains di tingkat tinggi, sehingga menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berbudaya dan inovatif.
• Kolaborasi dalam pengembangan keterampilan abad 21, seperti kreativitas, keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah kritis, yang bisa dimulai sejak pendidikan dasar dan dikembangkan lebih lanjut di pendidikan tinggi.

Selain itu, ketiga kementerian perlu bekerja sama dalam menyiapkan program pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri serta program pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan setiap individu terus belajar dan berinovasi di dunia yang semakin dinamis.

5) Peningkatan Daya Saing Bangsa di Kancah Global

Salah satu tujuan utama dari reformasi ini adalah memperkuat daya saing bangsa di tingkat internasional, baik dalam hal pendidikan, teknologi, maupun kebudayaan. Ini bisa dicapai melalui:

• Sinergi antara riset di perguruan tinggi dengan industri untuk mendorong inovasi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Hasil riset dari perguruan tinggi harus bisa diterjemahkan ke dalam produk yang berguna bagi masyarakat, dan ini memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi dari semua kementerian.
• Pelestarian dan promosi budaya Indonesia di tingkat internasional, yang bisa didukung oleh kementerian kebudayaan. Kementerian pendidikan juga dapat mendukung dengan program-program pertukaran pelajar dan dosen, serta kolaborasi internasional dalam bidang seni dan budaya.

Meskipun terbagi, ketiga kementerian ini memiliki potensi besar untuk bekerja sama secara lebih baik dalam mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan inovasi teknologi, dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan. Kolaborasi lintas kementerian ini sangat penting agar reformasi yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan dampak yang nyata bagi kemajuan bangsa.

2. Nasib Kurikulum Merdeka

a. Peluang untuk Lebih Mendalam

Pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian memberikan kesempatan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lebih fokus dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Dengan ruang yang lebih luas dan perhatian khusus, kementerian ini dapat menggali potensi Kurikulum Merdeka secara mendalam, menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa dan konteks daerah yang beragam di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pemisahan ini dapat memberikan keuntungan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka:

1) Fokus Lebih Besar pada Pengembangan Kurikulum yang Responsif

Dengan kementerian yang khusus menangani pendidikan dasar dan menengah, pengembangan Kurikulum Merdeka bisa lebih ditangani secara mendalam tanpa terganggu oleh urusan lain yang sebelumnya diemban oleh kementerian yang juga menangani pendidikan tinggi, teknologi, dan kebudayaan. Hal ini memungkinkan kementerian untuk lebih fokus pada:

• Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa di berbagai daerah. Kurikulum Merdeka menekankan pada fleksibilitas, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Kementerian dapat mempercepat adaptasi ini dengan menciptakan pedoman khusus yang disesuaikan untuk berbagai kondisi daerah, misalnya untuk daerah terpencil, perkotaan, atau wilayah yang menghadapi tantangan infrastruktur.
• Penyempurnaan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan lebih banyak sumber daya dan fokus, kementerian dapat melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah, melihat tantangan yang dihadapi di lapangan, dan merespons dengan cepat melalui penyesuaian kebijakan yang lebih tepat.

2) Peningkatan Keterlibatan Daerah dalam Implementasi Kurikulum

Kurikulum Merdeka mengedepankan fleksibilitas dan adaptasi berdasarkan kebutuhan lokal, di mana daerah-daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan budaya setempat. Dengan kementerian yang lebih fokus, peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah-sekolah di daerah bisa diperkuat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal. Kementerian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa elemen-elemen lokal seperti bahasa daerah, budaya setempat, dan kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga siswa tidak hanya belajar sesuai standar nasional tetapi juga memahami dan menghargai lingkungan lokal mereka.
• Fleksibilitas implementasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda dalam hal sarana pendidikan, akses teknologi, dan kesiapan tenaga pengajar. Kementerian dapat mendorong adaptasi Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, dengan memberikan otonomi lebih kepada sekolah-sekolah di daerah untuk menyesuaikan cara pengajaran, tanpa mengabaikan standar nasional yang berlaku.

3) Pemberdayaan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

 Salah satu aspek penting dari keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah kesiapan guru dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus, perhatian lebih besar bisa diberikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru. Kementerian dapat lebih mendalam dalam:

• Pelatihan dan pendampingan khusus untuk guru, sehingga mereka mampu memahami dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka. Ini bisa mencakup pelatihan dalam diferensiasi pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, dan penilaian formatif, yang semuanya menjadi elemen penting dalam kurikulum ini.
• Mendukung guru dengan materi ajar yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Kementerian bisa lebih fokus dalam mengembangkan sumber belajar yang variatif yang dapat digunakan oleh guru di seluruh Indonesia, baik di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur maupun di perkotaan.

4) Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya

Kebutuhan infrastruktur yang berbeda di setiap daerah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum. Dengan kementerian yang lebih terfokus pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah dapat lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, terutama dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini dapat meliputi:

• Distribusi sarana pembelajaran berbasis teknologi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau oleh teknologi. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan kementerian dapat bekerja lebih dekat dengan daerah untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap perangkat teknologi dan internet.
• Peningkatan fasilitas sekolah di daerah terpencil, sehingga mereka memiliki sarana yang memadai untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain teknologi, ini bisa mencakup perbaikan bangunan sekolah, penyediaan buku-buku, dan alat-alat pembelajaran yang sesuai.

5) Koordinasi Lebih Kuat dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi

Meskipun kementerian ini berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, kerjasama dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tetap penting dalam mengembangkan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Beberapa bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara kementerian adalah:

• Integrasi kebudayaan dalam kurikulum. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk memastikan bahwa budaya Indonesia yang kaya tetap menjadi bagian integral dari pembelajaran. Hal ini penting untuk pendidikan karakter dan penguatan identitas nasional siswa di seluruh Indonesia.
• Riset pendidikan dan inovasi teknologi dari perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dapat diadopsi untuk memperkaya pengembangan Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal metode pengajaran baru dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Dengan pemisahan kementerian ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat lebih fokus dan mendalam dalam mengembangkan Kurikulum Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan daerah. Melalui penyesuaian lokal, pemberdayaan guru, peningkatan infrastruktur, serta koordinasi lintas kementerian, Kurikulum Merdeka dapat lebih efektif diterapkan di seluruh Indonesia, mendukung pengembangan generasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

b. Tantangan Koordinasi

Di balik potensi positif dari pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian, ada juga kekhawatiran bahwa pemisahan ini dapat menghambat koordinasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penyediaan sumber daya, pelatihan guru, serta evaluasi kurikulum yang konsisten. Berikut adalah beberapa potensi hambatan yang bisa muncul:

1) Tantangan dalam Penyediaan Sumber Daya yang Terkoordinasi

Dalam sistem pendidikan yang terintegrasi sebelumnya, penyediaan sumber daya seperti buku pelajaran, alat bantu pengajaran, dan infrastruktur pendukung dilakukan di bawah satu kementerian. Dengan pemisahan ini, koordinasi antara kementerian yang mengelola pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi dan teknologi bisa menjadi lebih rumit. Beberapa potensi masalah yang muncul adalah:

• Pembagian anggaran dan sumber daya yang tidak merata. Setiap kementerian mungkin memiliki prioritas anggaran yang berbeda, yang bisa berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil mungkin kesulitan mendapatkan perangkat teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis proyek karena adanya perbedaan prioritas dalam pengelolaan sumber daya.
• Kurangnya sinergi dalam penyediaan perangkat teknologi. Kurikulum Merdeka mengandalkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi pembelajaran. Namun, jika tidak ada koordinasi yang kuat antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi dan adopsi teknologi di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

2) Hambatan dalam Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru

Salah satu pilar penting dalam keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah kesiapan dan kompetensi guru. Namun, dengan pembagian kementerian ini, pelatihan guru dan pengembangan kompetensinya bisa menjadi lebih sulit dikoordinasikan. Tantangan-tantangan yang mungkin muncul adalah:

• Desentralisasi pelatihan guru. Pelatihan dan pengembangan guru yang sebelumnya dikelola dalam satu kementerian, kini bisa menjadi tanggung jawab yang terbagi antara kementerian pendidikan dasar dan menengah serta kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksepahaman dalam tujuan dan standar pelatihan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keseragaman dalam kualitas implementasi Kurikulum Merdeka.
• Inkonsistensi dalam materi pelatihan. Kebutuhan pelatihan guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka mencakup pembelajaran berbasis proyek, evaluasi formatif, dan pengajaran yang menekankan keterampilan abad 21. Namun, jika tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian, pelatihan guru bisa bervariasi di setiap wilayah, dengan beberapa wilayah menerima pelatihan yang lebih komprehensif daripada yang lain.
• Pengurangan kualitas pendampingan. Guru-guru di lapangan membutuhkan pendampingan berkelanjutan dalam menerapkan metode baru Kurikulum Merdeka. Jika pelatihan dan pendampingan tidak dikoordinasikan dengan baik antar kementerian, ada risiko bahwa banyak guru yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengimplementasikan pendekatan ini secara optimal.

3) Evaluasi Kurikulum yang Tidak Konsisten

Evaluasi yang menyeluruh dan terus-menerus sangat penting untuk memastikan efektivitas Kurikulum Merdeka. Namun, dengan pemisahan kementerian, ada potensi evaluasi yang terfragmentasi, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan atau kelemahan implementasi kurikulum ini. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah:

• Ketidakselarasan dalam evaluasi kurikulum. Karena tanggung jawab untuk evaluasi pendidikan dasar dan menengah berada di bawah satu kementerian, dan riset serta pengembangan terkait mungkin dikelola oleh kementerian pendidikan tinggi, ada risiko bahwa standar dan pendekatan evaluasi bisa berbeda. Hal ini dapat menyebabkan hasil evaluasi yang tidak konsisten di berbagai jenjang dan wilayah.
• Kurangnya koordinasi dalam penerapan standar evaluasi. Evaluasi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka harus dilakukan secara konsisten di seluruh Indonesia. Namun, jika tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah dengan kementerian lain, ada kemungkinan terjadi perbedaan standar dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Ini dapat memengaruhi kemampuan untuk menilai secara objektif apakah Kurikulum Merdeka benar-benar efektif di seluruh wilayah.
• Riset dan pengembangan yang terpisah. Dalam sistem sebelumnya, riset pendidikan dan pengembangan metode baru dilakukan secara terpusat. Namun, dengan adanya kementerian yang berbeda, riset yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah mungkin tidak lagi terintegrasi dengan riset pendidikan tinggi dan teknologi. Ini bisa menghambat pengembangan kurikulum yang didasarkan pada riset terbaru dan inovasi pedagogis.

4) Kurangnya Sinergi dalam Pengembangan Kebijakan

Dengan pembagian kementerian, pembuatan kebijakan pendidikan juga bisa mengalami hambatan koordinasi, terutama ketika kebijakan terkait implementasi kurikulum dan ketersediaan sumber daya harus melibatkan berbagai kementerian. Hal ini dapat menyebabkan:

• Lambatnya pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan mengenai perubahan kebijakan pendidikan atau alokasi sumber daya mungkin membutuhkan persetujuan atau koordinasi antar kementerian. Hal ini bisa memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang memerlukan respons cepat terhadap tantangan yang muncul di lapangan.
• Ketidaksinkronan kebijakan antara jenjang pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan terbagi antara kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, ada potensi ketidaksinkronan dalam kebijakan yang mempengaruhi transisi siswa dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Ini bisa mengakibatkan gap dalam penerapan standar kurikulum yang seharusnya berjalan mulus dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

5) Potensi Fragmentasi dalam Pengelolaan Data Pendidikan

Salah satu aspek penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah pengelolaan data yang terkait dengan prestasi siswa, kinerja guru, dan efektivitas program. Namun, dengan adanya tiga kementerian yang berbeda, pengelolaan data ini bisa menjadi terfragmentasi. Tantangan yang mungkin muncul adalah:

• Data yang tidak terintegrasi. Pengumpulan dan analisis data pendidikan mungkin tidak terkoordinasi dengan baik antara kementerian yang berbeda, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang dampak Kurikulum Merdeka. Ini bisa menghambat pembuatan kebijakan yang berbasis data.
• Kesulitan dalam pemantauan dan pelaporan. Pemantauan terhadap implementasi kurikulum memerlukan pelaporan yang konsisten dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun, dengan adanya beberapa kementerian yang terlibat, sistem pelaporan bisa menjadi tidak sinkron, mengakibatkan kesulitan dalam memonitor kemajuan implementasi Kurikulum Merdeka secara keseluruhan.

Meskipun pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian memberikan peluang untuk fokus yang lebih spesifik, ada risiko bahwa kurangnya koordinasi antara kementerian dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Penyediaan sumber daya, pelatihan guru, evaluasi, dan pengembangan kebijakan semuanya memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian untuk memastikan keberhasilan kurikulum ini di seluruh Indonesia. Tanpa koordinasi yang baik, upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka bisa berjalan lambat dan tidak konsisten.

3. Potensi Dampak Positif

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dengan pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, setiap kementerian dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Pembagian ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada kebutuhan di setiap jenjang pendidikan, sehingga upaya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pembagian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran:

1) Kebijakan yang Lebih Spesifik untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Dengan adanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perhatian lebih besar dapat diberikan pada isu-isu yang secara khusus mempengaruhi pembelajaran di jenjang ini. Beberapa kebijakan yang dapat dirancang lebih tepat sasaran meliputi:

• Kebijakan penguatan literasi dan numerasi. Pendidikan dasar dan menengah adalah fondasi penting bagi penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kementerian ini bisa merancang program yang lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam aspek ini.
• Kebijakan pembelajaran yang berfokus pada diferensiasi. Dengan Kurikulum Merdeka, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa semakin ditekankan. Kementerian ini dapat merancang kebijakan yang mendukung guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis minat dan bakat, sehingga siswa di tingkat dasar dan menengah dapat belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing.
• Kebijakan terkait pendidikan karakter. Jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah waktu yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter. Kementerian ini bisa fokus pada pengembangan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan, serta memperkuat integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter.

2) Kebijakan untuk Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Lebih Inovatif

Dengan adanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, fokus dapat diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi, inovasi, dan pengembangan riset yang berdaya saing global. Beberapa kebijakan yang bisa dirancang secara spesifik meliputi:

• Kebijakan peningkatan kualitas riset dan inovasi teknologi. Pendidikan tinggi adalah tempat lahirnya inovasi-inovasi baru dalam sains dan teknologi. Kementerian ini bisa merancang kebijakan yang mendukung perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat. Misalnya, kebijakan pendanaan riset yang lebih terfokus pada proyek-proyek inovatif yang dapat mendorong daya saing bangsa.
• Kebijakan pengembangan keterampilan abad ke-21. Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Kementerian ini dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan program studi dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan critical thinking, problem-solving, kolaborasi, dan literasi digital, yang merupakan keterampilan penting di abad ke-21.
• Kolaborasi dengan industri dan sektor swasta. Untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, kebijakan yang mendorong kolaborasi antara universitas dan industri dapat dirancang lebih spesifik. Ini termasuk program magang yang lebih sistematis, penelitian terapan yang didukung oleh industri, serta pengembangan pusat inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar.

3) Kebijakan yang Lebih Mendalam untuk Kebudayaan

Dengan adanya Kementerian Kebudayaan, fokus dapat diberikan secara lebih mendalam pada aspek kebudayaan, yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian khusus dalam struktur kementerian yang menggabungkan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian ini dapat merancang kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga dan mempromosikan kebudayaan di seluruh jenjang pendidikan dan masyarakat umum. Beberapa kebijakan yang dapat dihasilkan meliputi:

• Penguatan pendidikan budaya lokal di sekolah-sekolah. Kementerian ini bisa fokus pada pengintegrasian budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Kebijakan dapat mencakup program-program yang mempromosikan seni dan tradisi lokal, sehingga generasi muda lebih mengenal dan mencintai warisan budaya bangsa mereka.
• Kebijakan pelestarian dan revitalisasi warisan budaya. Kementerian ini bisa merancang kebijakan untuk mendukung pelestarian situs-situs sejarah, peningkatan kesadaran budaya, serta revitalisasi bahasa dan tradisi lokal yang mungkin mulai terancam punah. Ini akan memperkuat identitas nasional serta membangun rasa bangga akan kebudayaan Indonesia di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
• Program pertukaran budaya dan internasionalisasi. Selain pelestarian budaya lokal, kementerian ini juga bisa mendorong kebijakan yang mendukung pertukaran budaya internasional melalui program-program kerjasama internasional, yang dapat membantu memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung dunia sekaligus memperkaya wawasan budaya masyarakat Indonesia.

4) Kebijakan yang Dapat Meningkatkan Sinergi Antar Kementerian

Meskipun terpisah, setiap kementerian tetap memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi satu sama lain dalam berbagai aspek pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan yang dirancang secara tepat sasaran juga harus memperhitungkan sinergi antar kementerian. Beberapa kebijakan sinergi yang bisa dihasilkan meliputi:

• Kebijakan lintas kementerian untuk pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Implementasi Kurikulum Merdeka, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk teknologi dan budaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam menyediakan platform teknologi untuk pembelajaran berbasis proyek di sekolah-sekolah dasar dan menengah.
• Kebijakan pengembangan keterampilan guru yang melibatkan perguruan tinggi. Guru adalah kunci utama dalam keberhasilan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas guru melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang didukung oleh perguruan tinggi dan institusi riset.
• Kebijakan yang menghubungkan kebudayaan dan pendidikan. Kebijakan yang memastikan bahwa aspek kebudayaan tetap terintegrasi dalam pendidikan juga dapat didukung melalui koordinasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini bisa mencakup pengembangan materi pembelajaran yang berbasis budaya lokal serta penyelenggaraan program budaya di sekolah-sekolah.

Dengan fokus yang lebih spesifik, masing-masing kementerian dalam struktur yang baru dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang. Melalui kebijakan yang berfokus pada literasi, inovasi, teknologi, budaya, dan penguatan sinergi antar sektor, Indonesia dapat memperkuat sistem pendidikan dan kebudayaannya, sehingga lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan.

b. Penguatan Riset dan Inovasi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di perguruan tinggi. Dengan fokus yang lebih mendalam pada bidang pendidikan tinggi dan pengembangan teknologi, kementerian ini dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kemampuan bersaing di tingkat global. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kementerian ini dapat mencapai tujuan tersebut:

1) Penguatan Infrastruktur Riset di Perguruan Tinggi

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas riset adalah infrastruktur yang memadai. Kementerian dapat berfokus pada:

• Peningkatan fasilitas laboratorium dan pusat riset di universitas. Ini termasuk penyediaan peralatan modern yang mendukung riset inovatif di berbagai bidang ilmu, baik dalam sains, teknologi, maupun sosial-humaniora.
• Pengembangan kampus sebagai pusat riset dan inovasi. Kementerian dapat memfasilitasi pembangunan taman-taman teknologi (science parks) atau pusat inovasi yang terintegrasi dengan universitas, memungkinkan riset terapan yang dapat langsung diaplikasikan dalam industri dan masyarakat.
• Peningkatan akses terhadap sumber daya digital. Dengan transformasi digital, akses ke data besar (big data), literatur ilmiah, dan teknologi canggih menjadi sangat penting. Kementerian dapat mendukung perguruan tinggi dalam membangun perpustakaan digital serta sistem informasi riset yang memungkinkan kolaborasi antara akademisi dan peneliti dari berbagai negara.

2) Mendukung Program Riset yang Terfokus pada Inovasi

Kualitas riset di perguruan tinggi sering kali diukur dari dampaknya terhadap inovasi teknologi dan ekonomi. Kementerian dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung program riset yang berorientasi pada inovasi, seperti:

• Pendanaan khusus untuk riset terapan dan inovasi. Kebijakan yang mendorong riset-riset terapan di perguruan tinggi dapat disusun dengan menyediakan dana penelitian yang spesifik untuk proyek inovatif yang dapat dikomersialkan atau diadopsi oleh industri. Ini bisa mencakup penelitian di bidang teknologi informasi, kesehatan, energi terbarukan, dan lain-lain.
• Kerjasama antara akademisi dan industri. Kementerian dapat memperluas kemitraan antara perguruan tinggi dan sektor swasta, termasuk dengan industri berbasis teknologi. Dengan adanya kolaborasi ini, riset di universitas dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan dapat diimplementasikan di dunia nyata.
• Pengembangan program inkubasi dan akselerasi startup. Dengan dukungan kementerian, perguruan tinggi bisa menjadi pusat pengembangan startup berbasis riset yang menghasilkan solusi inovatif di berbagai sektor, dari teknologi kesehatan hingga pendidikan.

3) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Peneliti

 Kualitas riset tidak hanya tergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kapasitas dan kompetensi peneliti. Untuk menghasilkan riset yang berkualitas, kementerian bisa:

• Menyediakan program pengembangan profesional bagi dosen dan peneliti. Melalui pelatihan, beasiswa, dan program postdoktoral, kementerian dapat meningkatkan kemampuan dosen dan peneliti di bidang-bidang terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI), bioteknologi, nanoteknologi, dan lain-lain. Program pertukaran peneliti dengan universitas luar negeri juga dapat mendorong transfer pengetahuan global.
• Meningkatkan insentif bagi peneliti yang menghasilkan riset berkualitas tinggi. Ini bisa berupa penghargaan, kenaikan pangkat, atau dukungan pendanaan yang lebih besar untuk peneliti yang publikasinya diakui secara internasional, atau untuk inovasi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan industri.
• Mendorong kolaborasi internasional. Kementerian dapat menyediakan program hibah yang mendukung kolaborasi riset antara universitas dalam negeri dan universitas atau lembaga penelitian internasional. Kolaborasi ini akan membuka peluang bagi peneliti lokal untuk bekerja dengan para ahli dunia dan meningkatkan eksposur riset Indonesia di kancah global.

4) Reformasi Kurikulum di Perguruan Tinggi

Selain meningkatkan riset, reformasi kurikulum di perguruan tinggi sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global. Beberapa kebijakan yang dapat dikembangkan kementerian dalam hal ini meliputi:

• Integrasi riset ke dalam pembelajaran. Kurikulum perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan penelitian sejak dini. Mahasiswa bisa dilibatkan dalam proyek-proyek penelitian dosen atau diberikan ruang untuk melakukan penelitian independen yang relevan dengan bidang studi mereka.
• Peningkatan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi. Dengan dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, kurikulum perguruan tinggi harus dirancang untuk memberikan keterampilan yang relevan dengan industri, seperti coding, data science, desain teknologi, serta pemahaman interdisipliner yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan solusi inovatif.
• Program magang dan praktek di perusahaan teknologi atau institusi riset. Kementerian dapat mendorong universitas untuk memperkuat hubungan dengan industri dengan menawarkan magang yang terstruktur, di mana mahasiswa dapat belajar secara langsung dari industri yang relevan dengan bidang studi mereka. Ini akan meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dan memperluas peluang mereka di pasar kerja global.

5) Mendorong Publikasi dan Capaian Riset Internasional

Salah satu indikator kualitas riset di tingkat global adalah publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional yang diakui. Untuk itu, kementerian dapat:

• Menyediakan insentif untuk publikasi internasional. Kementerian bisa memberikan insentif tambahan, baik dalam bentuk dana maupun penghargaan, kepada dosen dan peneliti yang mempublikasikan karya mereka di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Hal ini akan mendorong lebih banyak peneliti untuk mengejar kualitas riset yang diakui secara global.
• Membangun kemitraan dengan jurnal-jurnal internasional. Kementerian juga bisa membantu perguruan tinggi dalam menjalin kerjasama dengan penerbit dan jurnal internasional, sehingga peneliti lokal memiliki akses yang lebih mudah untuk mempublikasikan karya mereka di kancah global.
• Pengembangan platform jurnal nasional dengan standar internasional. Selain mendorong publikasi di luar negeri, kementerian bisa memperkuat jurnal-jurnal ilmiah nasional agar memenuhi standar internasional, sehingga hasil riset dari dalam negeri juga diakui oleh komunitas akademis internasional.

6) Pengembangan Riset yang Relevan dengan Tantangan Global

Kementerian dapat mendorong perguruan tinggi untuk fokus pada penelitian yang relevan dengan tantangan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan global, dan energi terbarukan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

• Pendanaan untuk riset-riset prioritas. Kementerian dapat mengalokasikan dana riset khusus untuk proyek-proyek yang berfokus pada tantangan global yang mempengaruhi masyarakat luas, sehingga riset dari perguruan tinggi Indonesia memiliki dampak nyata pada skala global.
• Kerjasama lintas disiplin. Tantangan global sering kali bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin. Kementerian dapat mendukung program-program riset lintas disiplin di perguruan tinggi, yang melibatkan kolaborasi antara bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora.

Melalui fokus pada peningkatan kualitas riset dan inovasi, pengembangan infrastruktur, pelatihan dan insentif untuk peneliti, serta reformasi kurikulum yang relevan dengan industri dan tantangan global, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dapat berperan penting dalam menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Kementerian ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam riset dan inovasi di panggung internasional.

c. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan sebagai entitas yang terpisah, kementerian ini dapat lebih fokus pada upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya bangsa. Fokus yang lebih mendalam ini memungkinkan kementerian untuk mengelola aspek budaya secara lebih terarah, baik dalam hal pelestarian tradisi, pengembangan seni dan warisan budaya, maupun dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Berikut adalah beberapa aspek penting di mana Kementerian Kebudayaan dapat berperan lebih strategis:

1) Pelestarian Warisan Budaya

Salah satu fokus utama kementerian ini adalah pelestarian warisan budaya, baik yang bersifat tangible (berwujud fisik) seperti candi, monumen, dan bangunan bersejarah, maupun intangible (tak berwujud) seperti tarian, musik, adat istiadat, dan bahasa daerah. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh kementerian meliputi:

• Pendokumentasian dan restorasi warisan budaya. Kementerian dapat menginisiasi program yang mendokumentasikan kekayaan budaya lokal, seperti upacara adat, seni tradisional, serta bahasa daerah yang terancam punah. Di samping itu, fokus pada restorasi bangunan dan situs bersejarah yang rusak atau kurang terawat menjadi prioritas untuk menjaga jejak sejarah bangsa.
• Penguatan regulasi terkait pelestarian budaya. Kementerian dapat mengembangkan dan memperkuat kebijakan yang melindungi warisan budaya dari eksploitasi atau perusakan, baik oleh pihak lokal maupun asing. Selain itu, program pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya bisa dilaksanakan secara lebih intensif.
• Pengusulan warisan budaya ke UNESCO. Kementerian bisa mendorong lebih banyak elemen budaya Indonesia untuk diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, seperti yang terjadi pada wayang, batik, dan angklung. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan kebanggaan nasional tetapi juga membuka peluang pelestarian yang lebih luas di kancah internasional.

2) Pengembangan Seni dan Budaya Kontemporer

Selain menjaga warisan tradisional, Kementerian Kebudayaan juga memiliki peran besar dalam mendorong pengembangan seni dan budaya kontemporer yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Ini termasuk seni rupa, teater, film, musik, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya. Kementerian dapat melakukan langkah-langkah berikut:

• Dukungan terhadap seniman lokal. Kementerian dapat menyediakan pendanaan dan fasilitas bagi para seniman, baik di daerah maupun di pusat, untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang mengangkat tema-tema lokal namun relevan dengan audiens modern. Ini termasuk dukungan untuk film, teater, seni visual, dan musik kontemporer yang terinspirasi oleh budaya Indonesia.
• Penyelenggaraan festival budaya dan seni. Kementerian dapat mempromosikan seni dan budaya melalui festival budaya nasional dan internasional, yang mengundang seniman lokal maupun mancanegara untuk berpartisipasi. Ini akan memperkuat posisi Indonesia di panggung seni global sekaligus memperkenalkan kekayaan seni kontemporer yang tetap berpijak pada budaya lokal.
• Pengembangan pusat-pusat kebudayaan. Di berbagai daerah, kementerian bisa mendorong pendirian pusat-pusat kebudayaan yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas seniman lokal untuk berkarya, berkolaborasi, serta memamerkan hasil karya mereka kepada masyarakat umum dan wisatawan.

3) Revitalisasi Bahasa dan Tradisi Lokal

Bahasa dan tradisi lokal adalah kekayaan budaya yang sangat penting namun kerap terancam punah. Kementerian Kebudayaan bisa lebih terfokus pada revitalisasi bahasa daerah dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan adalah:

• Program revitalisasi bahasa daerah. Kementerian dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas untuk mengembangkan program pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah, sehingga generasi muda tidak hanya menguasai bahasa nasional dan internasional, tetapi juga bahasa ibu mereka. Ini termasuk pembuatan kamus dan bahan pembelajaran digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
• Peningkatan kesadaran akan tradisi lokal. Melalui festival tradisi dan adat, kementerian dapat memfasilitasi pelaksanaan upacara adat dan tradisi lokal, sehingga tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat modern. Ini juga bisa menjadi daya tarik wisata budaya yang mendukung perekonomian lokal.
• Pengembangan program beasiswa untuk studi budaya lokal. Kementerian bisa mendukung peneliti dan mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam tentang tradisi dan bahasa lokal dengan menyediakan beasiswa untuk riset atau studi yang berfokus pada pelestarian budaya lokal.

4) Memperkenalkan Budaya Indonesia ke Dunia Internasional

Kementerian Kebudayaan juga dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia di panggung internasional. Diplomasi budaya menjadi salah satu alat yang efektif dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Beberapa langkah yang bisa diambil meliputi:

• Pengiriman delegasi seni dan budaya ke luar negeri. Kementerian dapat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengirim delegasi budaya, seperti penari, musisi, dan seniman lainnya, ke berbagai festival seni internasional. Ini akan meningkatkan eksposur budaya Indonesia di kalangan global.
• Kolaborasi budaya dengan negara lain. Kementerian bisa mendorong adanya kolaborasi seni lintas negara, seperti pameran seni bersama, pertukaran musisi, atau program residensi seniman internasional di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas jaringan seniman Indonesia tetapi juga memfasilitasi pertukaran ide yang memperkaya dunia seni lokal.
• Promosi pariwisata budaya. Kementerian Kebudayaan dapat bekerja sama dengan sektor pariwisata untuk memperkenalkan destinasi wisata budaya di Indonesia, termasuk situs warisan budaya, desa-desa adat, dan festival lokal. Wisata budaya tidak hanya menarik wisatawan internasional tetapi juga meningkatkan pendapatan lokal yang berfokus pada pelestarian budaya.

5) Integrasi Budaya dalam Pendidikan

Agar budaya Indonesia tetap lestari di generasi mendatang, integrasi budaya dalam pendidikan merupakan langkah yang sangat penting. Kementerian Kebudayaan dapat:

• Mengembangkan materi pembelajaran berbasis budaya lokal. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kementerian ini bisa membantu menciptakan kurikulum yang mengajarkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal kepada siswa dari usia dini hingga perguruan tinggi.
• Mendorong partisipasi sekolah dalam kegiatan budaya. Kementerian dapat mendukung lomba seni budaya di sekolah-sekolah, seperti tarian tradisional, musik daerah, dan permainan tradisional, untuk meningkatkan minat siswa dalam melestarikan budaya lokal.
• Pelatihan guru di bidang budaya. Kementerian bisa menyediakan pelatihan bagi guru-guru agar lebih siap mengintegrasikan pendidikan budaya dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Guru yang paham budaya lokal bisa menjadi agen pelestarian yang efektif bagi generasi muda.

6) Digitalisasi Budaya

Di era digital, pelestarian budaya juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi budaya memungkinkan budaya lokal untuk lebih mudah diakses dan dilestarikan di tengah masyarakat modern. Kementerian dapat mengambil langkah-langkah berikut:

• Membangun arsip digital budaya Indonesia. Kementerian dapat menginisiasi proyek digitalisasi dokumen, foto, rekaman video, dan suara yang terkait dengan budaya Indonesia, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas melalui platform digital. Ini juga bisa menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti dari seluruh dunia.
• Mempromosikan budaya melalui media sosial dan platform digital. Dengan adanya kemajuan teknologi, kementerian dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda dan masyarakat global, misalnya dengan mengadakan kampanye budaya digital yang menarik perhatian anak muda.
• Pengembangan aplikasi dan game edukasi berbasis budaya. Kementerian bisa bekerja sama dengan pengembang teknologi untuk menciptakan aplikasi mobile atau game edukasi yang berfokus pada budaya dan tradisi lokal, sehingga generasi muda lebih tertarik untuk belajar tentang budaya Indonesia melalui cara-cara yang interaktif dan menyenangkan.

Dengan fokus yang lebih mendalam pada pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, Kementerian Kebudayaan dapat menjadi motor utama dalam menjaga warisan budaya Indonesia sambil mendorong inovasi dalam seni dan ekspresi budaya. Melalui pelestarian warisan budaya, pengembangan seni kontemporer, revitalisasi bahasa dan tradisi lokal, serta promosi budaya di panggung internasional, kementerian ini dapat memperkuat identitas nasional dan meningkatkan peran budaya Indonesia di era globalisasi.

4. Potensi Dampak Negatif

a. Fragmentasi Kebijakan

Pembagian kementerian menjadi tiga entitas terpisah memang berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, terutama terkait pengembangan kurikulum dan standar kompetensi di seluruh jenjang pendidikan. Fragmentasi ini dapat muncul karena masing-masing kementerian akan memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda, yang dapat berujung pada tantangan dalam hal koordinasi dan penyelarasan kebijakan. Berikut adalah beberapa potensi masalah yang bisa muncul akibat fragmentasi kebijakan:

1) Perbedaan Fokus dan Prioritas Antar-Kementerian

Dengan adanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, tiap kementerian mungkin memiliki fokus dan prioritas yang berbeda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memprioritaskan pembelajaran dan pengembangan karakter di tingkat sekolah dasar dan menengah, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi akan lebih berfokus pada riset, inovasi, dan kompetensi di perguruan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan dalam pendekatan kebijakan terkait pengembangan kurikulum dan standar kompetensi, yang bisa jadi tidak selaras di seluruh jenjang pendidikan.

Misalnya, kurikulum di sekolah menengah mungkin kurang terintegrasi dengan standar kompetensi di perguruan tinggi, sehingga siswa yang lulus dari sekolah menengah mungkin tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan akademik di tingkat pendidikan tinggi. Perbedaan ini bisa membuat transisi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi menjadi kurang mulus.

2) Kesulitan dalam Koordinasi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dapat menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya jika tidak ada koordinasi yang efektif antara kementerian-kementerian terkait. Karena pengembangan kurikulum melibatkan berbagai aspek, seperti penyesuaian materi pembelajaran, pembelajaran berbasis kompetensi, dan pengembangan karakter, tantangan akan muncul ketika kementerian yang berbeda bertanggung jawab atas berbagai bagian dari sistem pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin akan merancang kurikulum yang sesuai untuk jenjang tersebut, namun tanpa adanya koordinasi yang baik dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, kurikulum di tingkat perguruan tinggi mungkin tidak terhubung secara optimal. Ini bisa menyebabkan kesenjangan dalam standar kompetensi antara lulusan sekolah menengah dan persyaratan di perguruan tinggi, yang akan memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3) Fragmentasi dalam Pelatihan Guru dan Pengembangan Profesional

Fragmentasi kebijakan juga dapat terjadi dalam pengembangan profesional guru. Pelatihan guru yang relevan dengan implementasi kurikulum dan standar kompetensi memerlukan pendekatan yang terkoordinasi antara berbagai jenjang pendidikan. Jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pelatihan guru di sekolah dasar dan menengah, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi memiliki wewenang atas pendidikan tenaga pengajar di perguruan tinggi, maka standar pelatihan dan evaluasi kompetensi guru bisa tidak konsisten.

Ketidakselarasan ini bisa berdampak pada kualitas pengajaran dan pada akhirnya memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan pencapaian standar kompetensi siswa di seluruh jenjang. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka dengan tuntutan kurikulum yang berbeda di tiap jenjang pendidikan.

4) Kendala dalam Penyediaan Sumber Daya dan Infrastruktur

Fragmentasi kebijakan juga bisa berpengaruh pada penyediaan sumber daya dan infrastruktur pendidikan. Misalnya, penyediaan teknologi untuk pembelajaran, buku pelajaran, dan alat peraga pendidikan yang konsisten di seluruh jenjang memerlukan koordinasi antara kementerian. Jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi mengembangkan kebijakan yang berbeda dalam penyediaan sumber daya, ada kemungkinan bahwa standar fasilitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah tidak selaras dengan perguruan tinggi, sehingga memengaruhi kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan di jenjang pendidikan berikutnya.

Selain itu, perbedaan kebijakan terkait anggaran pendidikan antar-kementerian bisa menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan dukungan lebih untuk menyelaraskan kualitas pendidikan dengan daerah perkotaan.

5) Evaluasi dan Monitoring yang Tidak Terkoordinasi

Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kurikulum dan standar kompetensi juga bisa menjadi lebih kompleks karena tiap kementerian mungkin memiliki parameter evaluasi yang berbeda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin memprioritaskan aspek-aspek tertentu dalam evaluasi pembelajaran siswa, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi berfokus pada riset dan inovasi di perguruan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan dalam cara penilaian kualitas pendidikan di setiap jenjang, yang membuat kesinambungan dalam pengembangan kompetensi siswa menjadi terhambat.

 Selain itu, evaluasi kualitas guru mungkin juga tidak seragam, karena ada dua kementerian yang bertanggung jawab atas jenjang pendidikan yang berbeda. Ini bisa menyebabkan perbedaan standar pengajaran yang diterapkan di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

6) Potensi Duplikasi Kebijakan

Tanpa koordinasi yang kuat antar-kementerian, ada risiko munculnya duplikasi kebijakan. Misalnya, kebijakan yang menyangkut pengembangan pendidikan vokasional di tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi mungkin dikembangkan oleh dua kementerian secara terpisah, tanpa ada upaya untuk menyatukan visi dan tujuan. Ini dapat menyebabkan efisiensi yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal.

Meskipun pembagian kementerian bertujuan untuk menciptakan fokus yang lebih spesifik dalam penanganan masalah pendidikan, riset, dan kebudayaan, potensi fragmentasi kebijakan tidak dapat diabaikan. Ketidakselarasan dalam pengembangan kurikulum, standar kompetensi, pelatihan guru, dan penyediaan sumber daya bisa menjadi hambatan serius jika tidak ada koordinasi yang kuat antar-kementerian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya mekanisme kolaborasi yang efektif di antara ketiga kementerian ini, agar tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang tetap tercapai tanpa adanya fragmentasi yang merugikan.

b. Biaya Tambahan

Pembentukan kementerian baru tentu memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar, dan hal ini berpotensi membebani keuangan negara. Ada beberapa alasan utama mengapa peningkatan anggaran menjadi konsekuensi dari pembentukan kementerian baru, terutama jika kementerian tersebut terpisah dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa faktor yang menjelaskan potensi peningkatan anggaran dan dampaknya terhadap keuangan negara:

1) Biaya Pembentukan Struktur Baru

Masing-masing kementerian baru akan memerlukan struktur organisasi yang mencakup posisi pimpinan (menteri, wakil menteri), staf administratif, dan jajaran pejabat lainnya di berbagai tingkatan. Ini akan mencakup:

• Pembentukan unit-unit baru, termasuk direktorat, biro, dan bagian yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus di dalam kementerian.
• Pengadaan kantor dan fasilitas fisik lainnya untuk menunjang operasional kementerian baru.
• Pengangkatan personel baru, baik pejabat struktural maupun staf pendukung, yang tentunya memerlukan gaji, tunjangan, dan anggaran operasional.

Pembentukan struktur ini tidak hanya akan memerlukan biaya awal yang besar untuk mengatur organisasi baru, tetapi juga biaya berkelanjutan untuk menjaga operasional kementerian tersebut dalam jangka panjang.

2) Kebutuhan Anggaran Operasional yang Lebih Besar

Kementerian baru, dengan fokus yang lebih spesifik, juga akan membutuhkan anggaran operasional yang signifikan untuk mendukung program-programnya. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan seperti:

• Biaya operasional harian: Listrik, air, komunikasi, dan transportasi yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional kementerian.
• Sistem teknologi dan infrastruktur IT: Sistem manajemen data, pelaporan, dan komunikasi digital yang harus diimplementasikan atau di-upgrade di masing-masing kementerian.
• Program dan inisiatif kementerian baru: Setiap kementerian memiliki tugas dan mandat yang harus dilaksanakan melalui program-program yang memerlukan anggaran, seperti riset, pengembangan kurikulum, pelestarian budaya, hingga penyediaan layanan publik.

Biaya-biaya ini merupakan anggaran tahunan yang terus meningkat seiring bertambahnya kegiatan dan proyek kementerian, serta inflasi biaya administrasi dan pengelolaan birokrasi.

3) Duplikasi Anggaran Antar-Kementerian

Pembentukan kementerian baru berpotensi menyebabkan duplikasi anggaran atau penggunaan sumber daya yang tumpang tindih. Meskipun tujuan dari pembentukan kementerian adalah untuk memberikan fokus yang lebih jelas, sering kali kebijakan atau program yang dijalankan oleh masing-masing kementerian bisa jadi memiliki overlap dengan kementerian lainnya. Misalnya:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin akan menjalankan program yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya sudah ada dalam lingkup Kementerian Kebudayaan.
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bisa saja memiliki proyek riset yang juga melibatkan sektor kebudayaan, sehingga perlu ada mekanisme koordinasi yang kuat agar tidak terjadi penggandaan anggaran.

Tanpa koordinasi yang baik, duplikasi anggaran ini dapat membuat penggunaan keuangan negara menjadi tidak efisien, memperbesar anggaran tanpa hasil yang maksimal.

4) Biaya Koordinasi Antar-Kementerian

Dalam sistem yang terpisah-pisah, setiap kementerian harus berkoordinasi satu sama lain untuk memastikan kebijakan yang saling berkaitan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi ini melibatkan pertemuan-pertemuan lintas kementerian, pembuatan kebijakan yang terpadu, serta monitoring dan evaluasi bersama. Biaya yang terkait dengan proses koordinasi ini, seperti pertemuan, perjalanan dinas, dan biaya administrasi lainnya, juga bisa menjadi beban tambahan bagi anggaran negara.

 Selain itu, jika koordinasi antar-kementerian tidak berjalan dengan baik, ada potensi terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

5) Penyesuaian Anggaran untuk Program-Program Eksisting

Pembentukan kementerian baru juga menuntut adanya penyesuaian anggaran untuk program-program yang sudah berjalan di bawah kementerian sebelumnya. Ini memerlukan perencanaan ulang dan restrukturisasi anggaran untuk mengakomodasi transisi program dari satu kementerian ke kementerian lainnya. Proses transisi ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan karena kementerian baru harus memahami, mengelola, dan mengimplementasikan program yang mungkin sebelumnya ditangani oleh kementerian lain.

Kurikulum Merdeka, misalnya, yang saat ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), harus disesuaikan menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses penyesuaian ini membutuhkan anggaran tambahan untuk pelatihan ulang, pembuatan kebijakan baru, serta distribusi sumber daya yang lebih terfokus.

6) Kebutuhan Anggaran untuk Program Spesifik Masing-Masing Kementerian

Masing-masing kementerian yang baru dibentuk juga memerlukan anggaran yang lebih besar untuk menjalankan program-program spesifik yang menjadi fokus mereka. Misalnya:

• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mungkin akan membutuhkan pendanaan tambahan untuk mendorong inovasi teknologi, meningkatkan kualitas riset, dan memperkuat kolaborasi internasional di bidang akademik.
• Kementerian Kebudayaan akan membutuhkan anggaran yang besar untuk program pelestarian warisan budaya, dukungan terhadap seniman lokal, penyelenggaraan festival budaya, dan pengembangan pusat kebudayaan di seluruh Indonesia.

Program-program ini memerlukan alokasi anggaran yang khusus, yang bisa memperbesar keseluruhan pengeluaran pemerintah jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara atau efisiensi di bidang lain.

7) Tekanan Terhadap APBN

Peningkatan anggaran yang signifikan akibat pembentukan kementerian baru akan memberikan tekanan tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika sumber pendapatan negara tidak meningkat seiring dengan bertambahnya beban pengeluaran, pemerintah mungkin akan menghadapi defisit anggaran yang lebih besar. Hal ini bisa memaksa pemerintah untuk:

• Meminjam lebih banyak untuk menutupi kekurangan, yang akan menambah beban utang negara di masa depan.
• Mengurangi alokasi anggaran di sektor lain yang dianggap kurang prioritas, yang bisa berdampak negatif pada sektor-sektor seperti kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial.
• Mengambil langkah penghematan yang bisa mengurangi kualitas layanan publik atau menunda pelaksanaan program-program yang penting bagi masyarakat.

Pembentukan kementerian baru jelas memiliki potensi untuk meningkatkan beban anggaran negara, baik dari segi biaya awal untuk pembentukan struktur baru maupun biaya operasional berkelanjutan. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dan fokus kebijakan, peningkatan anggaran yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan besar pada keuangan negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merencanakan anggaran secara hati-hati, memastikan koordinasi antar-kementerian berjalan efektif, dan menghindari duplikasi kebijakan yang bisa membuat anggaran menjadi tidak efisien.

c. Perlambatan Proses Pengambilan Keputusan

Koordinasi antar kementerian yang belum optimal dapat berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana kurangnya koordinasi dapat memperlambat pengambilan keputusan meliputi:

1) Komunikasi yang Tidak Efisien

Ketika kementerian tidak berkoordinasi dengan baik, komunikasi antar lembaga dapat terhambat. Informasi penting mengenai kebijakan, data, atau analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan mungkin tidak tersampaikan dengan tepat atau tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan:

• Misinterpretasi informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan.
• Keterlambatan dalam respons terhadap isu-isu yang mendesak, seperti krisis pendidikan atau budaya yang membutuhkan tindakan segera.

Ketidakjelasan dalam komunikasi bisa membuat setiap kementerian bekerja dengan data yang tidak sinkron, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan yang diambil.

2) Tumpang Tindih Tugas dan Tanggung Jawab

 Ketika kementerian tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, sering kali terjadi tumpang tindih tugas. Hal ini dapat menyebabkan:

• Pengulangan usaha: Dua kementerian bisa saja mengerjakan proyek atau program yang sama tanpa mengetahui bahwa kementerian lain sudah melakukannya, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan waktu.
• Kebingungan dalam pengambilan keputusan: Apabila tugas tidak jelas, bisa muncul pertanyaan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait kebijakan tertentu. Hal ini dapat memperlambat proses karena harus menunggu kejelasan atau perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab.

3) Lambatnya Respons terhadap Isu Multidimensi

Banyak tantangan yang dihadapi negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, memiliki dimensi yang saling berkaitan dan memerlukan respons yang terpadu. Ketika kementerian tidak dapat berkoordinasi secara efektif, respons terhadap isu-isu tersebut menjadi lambat, contohnya:

• Tantangan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan mental siswa: Jika Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja sama dengan baik, kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan mental siswa dapat terlambat diimplementasikan, sehingga mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan siswa.
• Masalah budaya dan pariwisata: Jika Kementerian Kebudayaan tidak berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, promosi kekayaan budaya bisa terhambat, yang dapat mengurangi potensi pariwisata dan kontribusi terhadap perekonomian.

4) Kurangnya Kebijakan Terpadu

Dalam situasi di mana kebijakan saling terkait, seperti pendidikan dan pekerjaan, kurangnya koordinasi antar kementerian dapat menghasilkan kebijakan yang tidak terpadu. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti:

• Kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan kebutuhan pasar kerja, mengakibatkan lulusan tidak siap untuk berkompetisi di dunia kerja.
• Program-program yang tidak sinkron, di mana satu kementerian mungkin memperkenalkan program baru tanpa mempertimbangkan kebijakan yang sudah ada di kementerian lain, sehingga menciptakan kebingungan bagi masyarakat.

5) Proses Pengambilan Keputusan yang Panjang

Ketidakoptimalan koordinasi sering kali mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang lebih panjang. Hal ini disebabkan oleh:

• Perlu adanya konsultasi dan persetujuan dari berbagai pihak yang memperpanjang waktu sebelum keputusan dapat diambil.
• Perdebatan yang berkepanjangan tentang kebijakan yang seharusnya sederhana namun menjadi rumit karena melibatkan banyak kementerian tanpa kesepakatan.

Dengan proses yang lebih lambat, kesempatan untuk merespons isu-isu penting juga berkurang, dan masyarakat mungkin tidak mendapatkan solusi yang tepat waktu.

6) Beban Administratif yang Lebih Tinggi

Ketidakkoordinasian antar kementerian sering kali mengakibatkan peningkatan beban administratif. Hal ini meliputi:

• Proses pelaporan yang rumit di mana setiap kementerian harus membuat laporan terpisah yang kemudian harus disatukan, memakan waktu dan sumber daya.
• Pertemuan yang tidak efektif yang dilakukan hanya untuk mengoordinasikan keputusan, namun sering kali tidak menghasilkan solusi yang konkret.

Beban administratif ini tidak hanya memperlambat pengambilan keputusan, tetapi juga dapat mengalihkan fokus dari kebijakan substansial yang seharusnya menjadi perhatian utama masing-masing kementerian.

7) Risiko Ketidakpastian Kebijakan

Dalam situasi di mana koordinasi tidak optimal, bisa muncul ketidakpastian mengenai kebijakan yang akan diambil. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan:

• Kesulitan bagi pemangku kepentingan (seperti guru, siswa, dan masyarakat) dalam merencanakan dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang sering terjadi.
• Penundaan investasi dan partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat dalam program-program yang dijalankan pemerintah, karena mereka tidak yakin tentang kebijakan yang akan diterapkan.

Koordinasi antar kementerian yang belum optimal dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Komunikasi yang tidak efisien, tumpang tindih tanggung jawab, dan kurangnya kebijakan terpadu berkontribusi pada lambatnya respons terhadap isu-isu yang mendesak. Untuk memastikan keputusan diambil secara tepat waktu dan efektif, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian melalui mekanisme komunikasi yang jelas, pengaturan tanggung jawab yang baik, dan kolaborasi yang terintegrasi dalam kebijakan publik.

Kesimpulan

Pembagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru adalah langkah strategis yang dapat memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Dengan adanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, masing-masing kementerian dapat lebih fokus dan responsif terhadap isu-isu spesifik di sektor mereka.

Namun, langkah ini juga membawa tantangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan, seperti potensi fragmentasi kebijakan, beban anggaran yang meningkat, dan koordinasi yang belum optimal antar kementerian. Untuk mengoptimalkan manfaat dari pembagian ini, diperlukan upaya serius dalam membangun mekanisme kolaborasi yang efektif, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Hanya dengan cara ini, tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing bangsa dapat tercapai secara berkelanjutan.

Saran

Untuk memastikan keberhasilan reformasi pembagian Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat Koordinasi Antar Kementerian

Penting untuk membangun mekanisme koordinasi yang efektif guna memastikan keselarasan kebijakan dan program di antara ketiga kementerian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, menyusun platform komunikasi yang transparan, dan memperjelas tanggung jawab masing-masing kementerian.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pejabat dan tenaga kependidikan. Ini termasuk program peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pendidikan, riset, dan kebudayaan, agar mereka siap menghadapi tantangan baru dan mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

3. Melibatkan Stakeholder

Dialog dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para ahli, praktisi, masyarakat, dan organisasi pendidikan, sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan yang telah diambil. Pemerintah harus siap untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan.

5. Dukungan terhadap Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan dan komitmen dari semua pihak—termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat—Kurikulum Merdeka dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif, meskipun terjadi perubahan dalam struktur kelembagaan. Upaya kolaboratif dalam pengembangan dan penerapan kurikulum akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa di seluruh Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, reformasi dalam struktur kementerian diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi dari lembaga manapun.