Satgas Pemberantas Judi Online harus diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi teknologi maupun personel. Satgas ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menindak pelaku judi online secara tegas.
2) Penguatan Regulasi
Regulasi yang mengatur tentang judi online harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum yang ada mencakup segala bentuk perjudian online dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Penguatan regulasi juga harus mencakup pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan dan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendeteksi aliran dana yang terkait dengan judi online.
3) Transparansi dan Akuntabilitas
Penegakan hukum harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Laporan rutin tentang hasil investigasi dan penangkapan harus dipublikasikan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Proses hukum harus berjalan tanpa adanya intervensi atau korupsi.
c. Kerjasama Multipihak
1) Kolaborasi dengan Platform Media Sosial
Pemerintah harus bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengawasi dan menertibkan konten perjudian. Platform ini harus diwajibkan untuk menghapus konten yang melanggar dan memblokir akun yang terlibat dalam aktivitas judi online. Kerjasama ini juga harus mencakup pengembangan teknologi filter untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten perjudian.
2) Kerjasama Internasional
Menghadapi judi online memerlukan kerjasama lintas negara. Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk melacak dan menutup situs judi online yang berbasis di luar negeri. Ini juga termasuk berbagi informasi dan best practices tentang penanganan judi online.
3) Partisipasi Masyarakat
