Dinasti Politik

 

Dinasti Politik Jokowi

 

Dinasti Politik terjadi dalam praktik politik diberbagai negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai karir politiknya sebagai walikota solo dalam pilkada tahun 2005, kemudian terpilih kembali pada pilkada selanjutnya, kemenangan Presiden Jokowi tidak lepas dari dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ikut sertanya Gibran dalam pilkada walikota Kota Solo dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang merupakan jalur yang sama dengan yang dilakukan Jokowi dalam mengawali karir politiknya. Meskipun belum menjabat sebagai walikota solo, namun kedepan terpilihnya Gibran akan menjadi dinasti politik baru yang akan ada di Indonesia.

 

Banyak perspektif yang muncul dengan pencalonan Gibran dan Bobby di periode kedua pemerintahan Jokowi, meskipun berpartisipasi dalam politik tidak melanggar hak asasi, namun ada etika politik yang bisa dilanggar dengan hadirnya kedua keluarga dekat dari Presiden Jokowi. Memangku jabatan politik tidak dipungkiri sebagai jalan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang dengan begitu otoritas turut berada di genggaman. Idealnya kekuasaan politik di negara demokrasi harus berorientasi dari rakyat untuk rakyat, namun penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan serta munculnya kebijakan-kebijakan politik yang hanya menguntungkan oligarki tertentu atau untuk tetap mempertahan kekuasaan partai/perorangan marak dilakukan khususnya oleh pejabat- pejabat yang lahir dalam dinasti politik.

 

Pilihan-pilihan politik untuk mendapat kekuasaan menjadikan dinasti politik sebagai salah satu strategi yang banyak digunakan, meskipun bakat politik yang dimiliki anggota keluarga pejabat politik tidak dapat diabaikan. Dinasti politik mewariskan pengaruh politik yang dimiliki oleh Pejabat politik yang mana dalam hal ini adalah presiden Jokowi yang sedang menjabat niscaya akumulasi kekuatan dan jaringan politik yang berada dalam koalisinya diwariskan kepada pencalonan Gibran dan Bobby.

 

 

• Dinasti Politik Dan Kritiknya