Â
Tapi disisi lain negara yang mengaku dirinya modern dan demokratis, harus secara konsisten mempraktikkan penghormatan mengenai hak-hak asasi manusia yang bersifat kodrati seperti hak politik atau hak konstitusional. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip globalisasi tentang persamaan hak dalam hidup. Demokrasi tanpa menghormati hak asasi masyarakat, tidak dapat dikatakan demokrasi tapi fasisme atau perilaku totalitarianisme yang cenderung menindas[13].
Â
Dalam perspektif negara, negara harus mengakomodasi hak berpolitik seseorang sebagaimana ia dapat memaklumi segala hal yang terjadi dalam konteks demokrasi dan kebebasan memilih yang dimiliki oleh masyarakat selagi tidak keluar dari koridor konstitusi. Termasuk negara mengakomodasi keinginan politik Gibran dan Bobby. Masyarakat memiliki hak penuh dalam memandang politik dari berbagai sudut pandangan dikarenakan mereka mempunyai latar belakang sosial, kepentingan, serta preferensi sendiri terkait politik. Tapi dalam perspektif Jokowi sebagai presiden yang sedang menjabat, dia juga harus mengakomodasi semua kritik dan saran yang datang kepadanya utamanya terkait dinasti politik.
Â
Â
- Etika dan Regulasi
Â
Politik dimaknai sebagai sebuah instrumen dalam mewujudkan kepentingan dan visi pembangunan suatu negara. Instrumen ini tidaklah mampu berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh banyak komponen yang terlibat dalam proses ataupun aktivitas kenegaraan, mulai dari masyarakat sipil, organisasi massa, institusi pemerintah, bahkan komponen lain yang secara tidak langsung mempunyai daya pengaruh yang kuat. Sebutlah sistem dan pranata sosial terhadap etika yang meliputi nilai, norma, serta identitas sosial yang berlaku maupun berkembang dalam suatu negara. Etika merupakan sebuah nilai dan norma moral yang berperan menentukan perilaku hidup manusia[14].
Â
Dalam pembahasan ini selain etika politik, etika kepemimpinan juga turut menjadi perhatian. Sebab pilihan sikap politik seorang presiden menjadi suatu etika tertentu dalam kehidupan sosial dan politik yang mana langkahnya akan menjadi kebijakan publik. Pilihan pembiaran oleh Jokowi terhadap majunya Gibran dan Bobby menjadi persoalan etika dalam kepemimpinan. Karena tidak dapat menghindari potensi persoalan dinasti politik dan nepotisme, maka kemudian hal ini sesuai dengan teori etika kepemimpinan seperti yang diuraikan kemudian.
Â
