Dinasti Politik

Salah satu yang keras mengkritik soal dinasti politik Presiden Jokowi ini adalah politikus Partai Demokrat Jansen Sitandaon. Jansen dalam beberapa kesempatan baik di media mainstream maupun media sosial mengkritik majunya Gibran dan Bobby di kontestasi politik. Dalam wawancara dengan TV One, Jansen mengutip perkataan Jokowi soal anaknya tidak suka berpolitik tiba-tiba sekarang berubah (TVOne, 2019)[8]. Ini menjadi citra ketidak-konsistenan Presiden Jokowi terhadap apa yang dia pernah katakana sebelumnya.

 

Selain itu muncul tudingan dinasti politik karena Gibran dan Bobby merupakan keluarga presiden yang sedang menjabat. Disisi lain minimnya rekam jejak politik Gibran dan Bobby menjadi kritik tersendiri terhadap kontestasi politik di Indonesia. Ini menambah citra buruk iklim perpolitikan di Indonesia bahwa seseorang dapat menjadi pejabat publik secara prematur hanya karena keluarga seorang penguasa politik. Hal ini juga memperpanjang riwayat dan ensiklopedia dinasti politik di negeri ini yang kemudian akan diwariskan juga kepada generasi penerus bangsa.

 

Dinasti politik menjadi antitesa dari tesis bahwa demokrasi adalah jalan keluar dari monarki maupun oligarki. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa[9]. Kecenderungan kekuasaan adalah membangun dinasti kekuasaan. Monarki cenderung mewariskan kekuasaannya kepada ahli warisnya dalam hal ini keluarganya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin dapat memainkan peran dengan segala kekuasaannya untuk "mewariskan" atau memberikan kekuasaan dalam kepada anak atau keluarganya. Seperti dinasti Atut Chosiyah di Banten dan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, yang menghadirkan tendensi bahwa para pemain politik mentransfer kekuatan politik pada anggota keluarganya untuk membangun, mewariskan, dan mengokohkan kekuasaan serta memonopoli sistem pemilihan[10].

 

Demokrasi mengharuskan adanya pertanggungjawaban oleh pemimpin, terutama secara moral kepada masyarakat atau para pemilihnya, bukan kepada partai politik yang mengusungnya[11]. Seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan moral politiknya termasuk terlibatnya keluarga dalam kontestasi politik saat dia sedang menjabat. Demokrasi merupakan suatu kehendak rakyat. Dalam Pilkada yang memutuskan untuk jadi pemimpin daerah adalah rakyat bukan kehendak presiden. Demokrasi lahir untuk membatasi kekuasaan seseorang seperti pada sistem monarki. Demokrasi menjadi autokritik untuk dinasti kekuasaan atau dinasti politik. Sehingga pada masyarakat demokrasi, jika melihat pemimpinnya yang sedang membangun dinasti politik secara otomatis dapat melakukan kritis maupun tidak memilih dinasti kekuasaan dalam suatu kontestasi politik. Sebagaimana secara historis demokrasi lahir merupakan respon dari keburukan monarki di masa-masa Yunani Kuno yang didalamnya terjadi kediktatoran.

 

Sebuah dinasti politik bukan hanya karena sekadar keterlibatan seseorang atas nama background garis kekeluargaan yang kuat, tapi juga dapat dijadikan sebagai disiplin baru dalam memandang proyeksi globalisasi dan modernisasi pada wilayah politik domestik. Indonesia jika ingin menjadi pelopor dan negara percontohan dalam etika perpolitikan harus mampu memanajemen terkait dinasti politik ini sesuai dengan harapan demokrasi.

 

Demokrasi identik dengan konsep negara modern, sehingga banyak negara mulai menerapkan suatu proses demokratisasi menuju negara demokrasi[12]. Negara- negara yang tadinya memegang sistem monarki berubah menjadi demokrasi termasuk Indonesia. Indonesia yang awalnya berbentuk monarki atau kerajaan-kerajaan  kecil, menjadi negara demokrasi pasca kemerdekaan. Begitu juga yang terjadi di negara lain termasuk negara-negara Arab yang sangat kental dengan sistem monarki.