Pendidikan sebagai Sarana Pembentukan Demokrasi

PENDAHULUAN

Pendidikan dan demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai sarana pembentukan demokrasi melalui pengembangan individu yang sadar akan hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, serta aktif dalam kehidupan sosial dan politik. 

Demokrasi, di sisi lain, membutuhkan fondasi masyarakat yang terdidik agar dapat menjalankan sistemnya secara efektif. John Dewey (1916), seorang filsuf pendidikan terkemuka, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengembangkan potensi manusia agar dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang demokratis.

Di negara-negara maju, seperti di Skandinavia, pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi menjadi penopang demokrasi yang stabil. Sistem pendidikan di negara-negara tersebut dirancang untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Hoskins et al. (2017) mencatat bahwa pendidikan di wilayah ini telah berhasil menciptakan masyarakat yang aktif secara politik dan sosial. 

Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan pendidikan sebagai sarana demokrasi. Masalah seperti ketimpangan akses pendidikan, kurangnya literasi media, dan intervensi politik dalam kurikulum menjadi penghambat utama peran pendidikan sebagai katalis demokrasi.

Dalam era digital yang semakin kompleks, peran pendidikan menjadi semakin signifikan. Kemampuan untuk memilah informasi dari berbagai sumber, mengenali berita palsu (hoaks), dan mengambil keputusan secara rasional merupakan keterampilan penting yang harus diajarkan dalam sistem pendidikan modern.

 Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai media untuk memperkuat kohesi sosial, mengurangi konflik horizontal, dan mendorong terciptanya keadilan sosial.

Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan demokrasi. Sebagai negara dengan populasi yang sangat besar dan beragam, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu utama. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, intervensi ideologis dan politis dalam sistem pendidikan sering kali menjadi kendala besar dalam upaya menciptakan pendidikan demokratis. Di beberapa negara, kurikulum dirancang untuk mencerminkan ideologi tertentu yang mungkin bertentangan dengan prinsip demokrasi universal. Hal ini dapat membatasi kebebasan akademik dan menghambat pengembangan keterampilan kritis yang diperlukan untuk partisipasi politik yang efektif.