Asesmen Nasional yang menekankan pada kompetensi dasar, pembentukan karakter, dan evaluasi lingkungan belajar mencerminkan upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan nasional yang holistik, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ini diharapkan dapat mencetak generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kreatif, dan memiliki akhlak mulia.
Ujian Nasional Dipandang Dari Upaya Mendorong Terwujudnya Pendidikan Sebagai Proses Pembudayaan
Pendidikan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berwawasan kebangsaan. Pendidikan nasional bertujuan tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembudayaan yang membentuk karakter dan jati diri bangsa. Dalam perspektif ini, Ujian Nasional (UN) pada awalnya diterapkan sebagai sarana evaluasi yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, sehingga dapat berperan dalam proses pembudayaan yang mencakup pemahaman nilai-nilai luhur bangsa.
Namun, seiring waktu, UN mendapat kritik karena dianggap terlalu fokus pada aspek kognitif, sehingga berpotensi melupakan dimensi pembudayaan yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dalam pandangan para pakar pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, proses pembudayaan tidak bisa hanya diukur melalui ujian tertulis semata, melainkan harus melalui pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek karakter, nilai-nilai sosial, serta sikap dan keterampilan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Berikut ini adalah analisis menyeluruh mengenai Ujian Nasional dan hubungannya dengan upaya mendorong terwujudnya pendidikan sebagai proses pembudayaan yang selaras dengan karakter bangsa Indonesia.
Pendidikan sebagai Proses Pembudayaan dalam Perspektif Pendidikan Nasional
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yaitu sebuah proses di mana nilai-nilai, tradisi, dan etika bangsa ditanamkan dan ditransformasikan kepada peserta didik sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang berkarakter dan berbudaya.
Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menggagas bahwa pendidikan sejati bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga menuntun segala potensi manusia ke arah kebudayaan yang luhur dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Dengan demikian, pendidikan nasional seharusnya mengandung aspek-aspek yang lebih luas, bukan hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kebudayaan Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan kemandirian.
Dalam konteks UN sebagai bagian dari sistem pendidikan, tujuan utama awalnya adalah untuk mengukur capaian akademik siswa secara nasional. Namun, ketika proses pembudayaan dan pembentukan karakter dianggap lebih kompleks daripada sekadar prestasi akademik, UN mulai dikritik karena tidak mampu mencakup dimensi tersebut secara komprehensif.
Pandangan Pakar Pendidikan tentang UN dan Pembudayaan
Banyak pakar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri, menyoroti bahwa proses pembudayaan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh daripada sekadar hasil akademik. John Dewey, seorang filsuf dan pakar pendidikan asal Amerika Serikat, menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi sebagai sebuah "social process" atau proses sosial, di mana nilai-nilai sosial dan karakter dikembangkan melalui interaksi dan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam sistem evaluasi yang terlalu menekankan pada ujian tertulis seperti UN, aspek pembudayaan ini sering kali terabaikan.
Di Indonesia, pandangan serupa dikemukakan oleh Arief Rachman, seorang pengamat pendidikan nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar pencapaian akademik. Ia menyoroti bahwa UN yang hanya mengukur aspek kognitif seperti matematika, sains, dan bahasa kurang mencerminkan proses pembudayaan yang diharapkan. Dalam proses pembudayaan, aspek-aspek seperti pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan sikap sosial harus menjadi fokus utama.
Upaya Pemerintah dalam Menyesuaikan Evaluasi dengan Tujuan Pembudayaan
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengubah arah kebijakan evaluasi pendidikan nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (AN), evaluasi pendidikan di Indonesia difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AN dirancang untuk menggantikan UN dan bertujuan untuk mengukur aspek akademik (melalui literasi dan numerasi) serta aspek karakter dan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan.
AN bertujuan untuk memastikan bahwa sistem evaluasi pendidikan nasional sejalan dengan proses pembudayaan yang lebih komprehensif, dengan tidak hanya mengukur hasil belajar kognitif tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan belajar dan karakter siswa. Survei Karakter, misalnya, mengukur aspek-aspek seperti nilai-nilai toleransi, integritas, dan kemandirian yang merupakan bagian penting dari proses pembudayaan di sekolah.
UN dalam Kerangka Pembangunan Karakter dan Nilai-Nilai Kebangsaan
