Memperluas kesempatan kerja secara adil dan merata dengan upah yang layak berpotensi menurunkan angka pengangguran. Tanpa memiliki pekerjaan yang baik dengan upah yang layak sulit membayangkan seseorang bisa mengalami hidup sejahtera.
Kebijakan yang progresif
Harus diakui, meski ada kekurangan, pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup baik. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Selain memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja secara adil dan setara, kebijakan yang progresif sangat penting dan mendesak. Bagaimanapun, negara punya kapasitas dan tanggung jawab mengupayakan peningkatan mobilitas sosial masyarakat.
Arah dan kebijakan pembangunan dari pemerintah sangat menentukan terciptanya akses dan kesempatan. Pemerintah sebagai regulator dituntut progresif dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.Â
Kebijakan yang diambil harus dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dampak disrupsi teknologi juga perlu dicermati.
Disrupsi teknologi memaksa manusia beradaptasi dengan cara mendisrupsi dirinya sendiri. Cepat atau lambat, teknologi seperti kecerdasan buatan akan membentuk ulang tatanan dunia.Â
Kita perlu mencermati konsekuensi dari implementasi kecerdasan buatan; otomatisasi tidak hanya mengubah lanskap pekerjaan manusia, tapi juga cara manusia bekerja.
World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2020 memprediksi, selain menghasilkan 97 juta jenis pekerjaan baru, kecerdasan buatan juga akan menghilangkan 85 juta jenis pekerjaan. Akan ada masa di mana beberapa (bahkan semua) pekerjaan manusia diambil alih oleh kecerdasan buatan. Masa transisi itu akan menjadi ujian bagi umat manusia.
Masa transisi menuju era kecerdasan buatan diprediksi akan mengguncang perekonomian negara dan dunia. Bila gagal mempersiapkan diri, Indonesia akan mengalami pukulan yang telak seperti halnya pandemi Covid-19; pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan akan meningkat.
Selain upskilling dan reskilling sumber daya manusia, meningkatkan anggaran perlindungan sosial dan memperluas cakupannya sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah di era disrupsi. Perlindungan sosial dengan jumlah yang memadai bisa mengurangi dampak negatif otomatisasi (World Economic Forum, 2020).
