Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Terhadap Orang Tua dalam kasus Penelantaran Anak

b) Dampak kerugian terhadap anak:

Jika penelantaran menyebabkan kerugian pada anak, baik materiil (seperti kehilangan 

akses pendidikan atau layanan kesehatan) maupun non-materiil (seperti trauma psikologis), 

tuntutan ganti rugi perdata bisa diajukan.

c) Tindakan perdata dan pidana dapat berjalan paralel:

Meskipun Pasal 77 mengatur pidana, pengajuan tuntutan perdata untuk mendapatkan 

ganti rugi tetap memungkinkan, karena hukum perdata berfungsi untuk mengkompensasi 

kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian orang tua.

Dengan demikian, Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 dapat menjadi landasan dalam 

konteks pidana untuk menindak tegas pelaku penelantaran anak, namun juga membuka ruang 

bagi pengajuan tuntutan perdata untuk memberikan hak-hak kompensasi kepada anak yang