- Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
- Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi
- Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
Mekanisme
Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran, wewenang, dan tanggung jawab :
- Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
- Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.
UNIVERSAL PRINSIP GCG
Penggunaan prinsip good governance dalam dunia usaha disebut Good Corporate Governance (GCG). Dengan kata lain, bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara prinsip-prinsip good corporate governance yaitu : partisipasi, hukum dan aturan, transparasi, respontative, orientasi konsesus, keadilan dan kewajarana, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep CGC memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam organisasi. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga telah menciptakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (internasional benchmark) bagi para perusahaan Negara, investor, perusahaan dan para stackeholder perusahaan (termasuk pemegang saham, baik Negara-negara anggota OECD maupun bagi Negara non-anggota. Harapan OECD menyajikan bahan acuan internasional tersebut telah membawa hasil. Pada tahun 2004 Donald J.Johson, OECD Secretary General mengutarakan, sejak beberapa tahun terakhir para pengusaha, pemerintahan dan madyarakat bisnis di banyak Negara mulai menyadari bahwa good corporate governance dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
     Prinsip-prinsip governance yang diterbitkan OECD itu mencakup hal-hal berikut :
