- Contoh: Sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Memberikan pelatihan kepada pejabat daerah terkait tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan, dan etika publik.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
 Memperkuat kontrol sosial melalui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah.
3. Mengapa kebijakan antikorupsi yang diterapkan selama ini belum mampu membangun akuntabilitas yang kuat?
Kebijakan antikorupsi di Indonesia, meskipun telah diterapkan melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga, sering kali belum mampu membangun akuntabilitas yang kuat. Hal ini terjadi karena adanya hambatan struktural, kelembagaan, dan budaya yang masih mengakar. Berikut adalah beberapa alasan utama:
1. Lemahnya Penegakan Hukum
-Inkonsistensi Penegakan: Meski hukum antikorupsi sudah jelas, penerapannya sering kali tidak konsisten. Kasus-kasus besar sering terhambat oleh tekanan politik atau intervensi pihak berkepentingan.
- Hukuman yang Tidak Menimbulkan Efek Jera: Banyak pelaku korupsi yang menerima hukuman ringan, dan sebagian bahkan mendapat fasilitas istimewa selama di penjara. Hal ini melemahkan pesan moral kebijakan antikorupsi.
2. Korupsi yang Sistemik dan Terintegrasi
