Kedudukan JPU dalam Konteks Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana

 

• Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (PTMKHT) yang menghukum;
• Terhadap putusan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila suatu perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan.

 

Ad.1.  PTMKHT yang menghukum;

 

Dasar pengajuannya adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP: 

 "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan kembali kepada Mahkamah Agung."

 

Dari ketentuan ini secara jelas ditentukan bahwa putusan perkara pidana (PTMKHT) yang dapat diajukan upaya hukum luar biasa PK adalah putusan yang menghukum atau bukan putusan lepas atau bebas.

 

Ad.2. PTMKHT yang apabila suatu perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan. 

Dasar pengajuannya adalah Pasal 263 ayat (3) KUHAP: