Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia)

Pengurus Daerah

(1)  Pengurus Daerah bertugas dan berkewajiban :

a. segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah dan rapat kerja;

b. melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat, Wilayah dan Daerah menegakkan disiplin dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Daerah;

(2)  Penjabaran tugas Pengurus Daerah diatur dalam peraturan;

(3)  Pengurus Daerah membuat laporan kepada Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 29

(1)  Setiap anggota wajib membayar iuran tahunan yang besarannya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;

(2)  Iuran tahunan menjadi dokumen autentik keaktifan keanggotaan tahun berjalan;

(3)  Dokumen autentik iuran tahunan menjadi dasar anggota dapat memperoleh hak- haknya;

(4)  Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1), dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

a. 15% (lima belas persen) untuk Pusat;

b. 25% (dua puluh lima persen) untuk Wilayah;

c. 60% (enam puluh persen) untuk Daerah;

d. Uang iuran dikelola secara terpusat dan didistribusikan sesuai tingkat partisipasi anggota di wilayah/daerah masing-masing;

(5)  Mekanisme penarikan dan penggunaan uang iuran diatur dalam peraturan pengurus tersendiri.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 30

Atribut terdiri atas Bendera, Logo, Tata Persuratan, Stempel, Mars/Hymne serta makna didalamnya yang ditetapkan kemudian melalui Peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;

BAB IX SANKSI KEANGGOTAAN 

Pasal 31

(1)  Sanksi pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Peraturan dapat berupa:

a. teguran tertulis dalam hal pelanggaran diputuskan sebagai pelanggaran ringanyang masih dapat dilakukan pembinaan;

b. pembekuan sementara keanggotaan dalam hal pelanggaran diputuskan sebagaipelanggaran sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan;

c. pencabutan keanggotaan dalam hal pelanggaran diputuskan sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat dilakukan pembinaan atau mencederai harkat, martabat dan kredibilitas;

d. pencabutan keanggotaan dalam hal anggota pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan; atau

e. pencabutan keanggotaan dalam hal anggota dijatuhi pidana berdasarkan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

(5)  Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat  (1) dilakukan oleh Ketua Umum berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

(1)  Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dibuat peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat;

(2)  Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikat kepada seluruh anggota.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada tanggal 26 MEI 2023