Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia)

Pasal 2

Syarat Anggota Biasa

Penyuluh Agama yang dikukuhkan menjadi Anggota biasa harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

(1)  Berstatus sebagai Penyuluh Agama berdasarkan Surat Keputusan;

(2)  Terdaftar dalam IPARI dan memiliki Nomor Induk Anggota.

Pasal 3

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berakhir apabila :

(1)  Meninggal dunia;

(2)  Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Penyuluh Agama;

(3)  Tidak lagi menjabat sebagai Penyuluh Agama;

(4)  Pemberhentian anggota diajukan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Wilayah; dan ditetapkan pemberhentiannya oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

(1)  Anggota biasa yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Penyuluh Agama dapat diberhentikan oleh Instansi Pembina berdasar rekomendasi Majelis Kehormatan Etik;

(2)  Anggota yang direkomendasikan berhenti oleh Majelis Kehormatan Etik diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang Majelis Kehormatan Etik tersebut.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Anggota

Anggota biasa berhak menjadi pengurus dan majelis kehormatan etik;

(1)  Anggota biasa berhak mendapatkan advokasi;

(2)  Anggota biasa berhak mengajukan saran dan usul;

(3)  Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak menjadi majelis kehormatan etik;

(4)  Anggota luar biasa dan anggota kehormatan dapat memberikan usul, saran dan nasihat.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

(1)  Anggota wajib mematuhi AD/ART IPARI;

(2)  Anggota wajib mematuhi Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku;

(3)  Anggota wajib mematuhi setiap keputusan Pengurus Pusat, Wilayah dan Daerah;

(4)  Anggota wajib menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IPARI;

(5)  Anggota biasa wajib membayar uang iuran anggota.

BAB III MUSYAWARAH DAN PRESIDIUM

Pasal 7

Musyawarah Nasional

(1)  Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut Munas adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali;

(2)  Musyawarah Nasional berwenang:

a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Profesi;

b. Menetapkan Program Umum IPARI;

c. Sebagai forum menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Pusat Forum;

d. Sebagai forum pemilihan 5 (lima) orang Formatur;

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(3)  Musyawarah Nasional difasilitasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Instansi Pembina;

(4)  Peserta Musyawarah Nasional memilih tim Formatur

(5)  Syarat Calon Formatur:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Minimal Penyuluh Agama Ahli Madya;

c. Bersedia tinggal di Ibu Kota Negara.

(6)  Tata cara pemilihan Tim Formatur ditetapkan dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional;

(7)  Salah satu anggota tim Formatur dipilih sebagai ketua berdasarkan persetujuan instansi Pembina;

(8)  Ketua Umum terpilih dan Tim Formatur menyusun Pengurus Pusat secara lengkap dalam sidang Tim Formatur paling lambat 12 kali 24 jam;

(9)  Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 empat tahun;

(10)  Ketua Umum Terpilih menerbitkan Surat Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Pusat yang telah disusun oleh Tim Formatur kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia;

(11)  Pengurus Pusat dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.