Kerajaan Mughal (Mughal-pen) didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur (1526-1530 M). Dilihat dari silsilah, Babur adalah cucu dari garis ayah Timur Lenk, dan dari garis ibu adalah keturunan Jenghis Khan. Ayahnya adalah Omar Mirza, penguasa Ferghana. Babur mewarisi wilayah Fergana dari orang tuanya ketika dia berusia 11 tahun.
Babur adalah seorang pangeran dari daerah Ferghana di wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan. Ia merupakan keturunan dari Genghis Khan dan Tamerlane yang merupakan pemimpin besar dari bangsa Mongol. Pada tahun 1504, Babur berhasil merebut tahta kerajaan Kabul di wilayah Afghanistan dan mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah India.
Pada tahun 1526, Babur menaklukkan Delhi dan memulai periode pemerintahan Mughal di India. Selama masa pemerintahannya, Babur berhasil menaklukkan banyak wilayah di India utara dan tengah, meskipun ia sendiri mengalami beberapa kekalahan dalam pertempuran melawan pasukan Rajput. Namun, setelah kematiannya pada tahun 1530, putranya, Humayun, mewarisi tahta dan mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Afghan.
Babur memerintah Punjab dengan Lahore sebagai ibukotanya. Setelah itu, dia memimpin pasukannya ke Delhi. Pada tanggal 21 April 1526, pertempuran dahsyat terjadi di Panipat. Ibrahim Lodi dan ribuan prajuritnya tewas dalam pertempuran itu. Babur dengan penuh kemenangan memasuki Derry, tempat dia mendirikan pemerintahannya. Maka berdirilah Kerajaan Mughal di India yang merupakan warisan kebesaran Timur, bukan darah India.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Kerajaan Mughal adalah:
- Ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris kekuasaan ras Mongol.
-  Tanggapan terhadap krisis  saat ini di India.[1]
Sistem Pemerintahan Kerajaan Mughal Di India
Sistem pemerintahan dinasti Mughal didasarkan pada kekuasaan mutlak kaisar atau raja. Kaisar Mughal adalah pemimpin tertinggi negara dan memerintah atas dasar kekuasaan turun temurun. Sistem pemerintahan ini juga didasarkan pada prinsip kerajaan Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan.
Pemerintahan Mughal dijalankan oleh para amir dan menteri yang ditempatkan di bawah pengawasan langsung kaisar. Amir dan menteri ini bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan seperti keuangan, administrasi, militer, dan kebijakan luar negeri.
Kemajuan yang dihasilkan Kerajaan Mughal di India
a. Aspek Politik dan Administrasi Pemerintahan
- Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang Sipah Salar (Kepala), sedangkan kecamatan dipimpin oleh seorang Faujdar (Komandan). Posisi sipil juga diberi pangkat militer. Padahal, para perwira ini harus menjalani pelatihan militer. Akbar menerapkan kebijakan toleransi umum (sulakhul). Di bawah kebijakan ini, semua orang India dianggap sama. Mereka tidak terpengaruh oleh perbedaan ras dan agama. Kebijakan ini dipandang sebagai model toleransi yang dipraktikkan oleh para penguasa Muslim.
- Wilayah kekaisaran juga dibagi menjadi provinsi dan distrik, dikelola oleh pejabat pemerintah pusat untuk melindungi pendapatan pajak dan mencegah penyalahgunaan petani.
b. Aspek Ekonomi
- Kekaisaran Mughal memiliki ekonomi yang kuat dan makmur pada masa pemerintahannya. Mereka mengembangkan sistem irigasi, membangun jalan raya dan memperkenalkan sistem pajak yang lebih efektif. Mereka juga berdagang dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa. Pengembangan sistem kredit untuk pertanian. Ada sistem pemerintah daerah tujuannya dipakai sebagai hasil satuan pertanian dan menjaga petani.
- Perdagangan serta pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada  British East India Company (EIC) The British East India Company, yang telah berdagang di India sejak tahun 1600-an. Mereka mengekspor kapas dan busa sutra India, kain sutra mentah, sendawa, nila dan rempah-rempah, serta mengimpor perak. dan  logam lainnya dalam jumlah  besar.
