SEJARAH PENCATATAN PERKAWINAN
Pernikahan di Indonesia bukan hanya untuk seks, karena pernikahan adalah
sesuatu yang sakral bagi setiap orang sehingga perlunya pencatatan nikah di
Indonesia. Dalam sejarahnya pencatatan perkawinan mengalami banyak perubahan
pada setiap zamannya. Awalnya ada pengaturan dalam Undang-Undang No. 22
tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan pemukiman. UndangUndang tersebut berlaku di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Februari 1947 pertama
kali. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan,
Adriaan Bedner & Stijn van Huis menjelaskan:
Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia merupakan tunduk dalam banyak
sekali peraturan perkawinan yg diwarisi menurut pemerintah kolonial. Dengan cara
yg umumnya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial nir pernah berusaha buat
membawa seluruh masyarakat negara pada bawah satu undang-undang, melainkan
hanya ikut campur pada ihwal famili apabila diperlukan sang tekanan eksternal,
semisal menurut gereja pada Belanda yg ingin peraturan spesifik buat semua umat
Kristen mereka pada Hindia Belanda. Detail menurut pluralisme aturan perkawinan
tadi jua masih ada pada Penjelasan Umum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 mengenai Perkawinan Nomor 2, menjadi berikut:
Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku aturan yang sudah
diresipiir pada Hukum Adat;
a. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
b. Bagi orang-orang Indonesia Asli yamg beragama Kristen berlaku Huwelijks
Ordonatie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 Nomor 74);
c. Bagi orang Timur Asing Cina & masyarakat negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan sedikit perubahan;
d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya & warganegara Indonesia keturunan
Timur Asing lainnya tadi berlaku Hukum Adat mereka;
e. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan eropa dan yang dsamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hukum perkawinan tersebut, jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem
hukum perkawinan yaitu:
1. Hukum perkawinan adat
2. Hukum perkawinan Islam
3. KUHPerdata (BW)
4. Huwelijks Ordonnantie Christen- Indonesiers (HOCI).
Menurut Sumarni dari Fraksi PNI beliau berpendapat bahwa Undang-Undang
perkawinan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan
agama, ras, dan etnis. Sedangkan ketika memenuhi jabatan sebagai Menteri Agama,
Bapak Ilyas ingin menyampaikan prioritas kepentingan umat Islam ke parlemen,
karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada akhirnya setelah banyak
perdebatan, tanggal 2 Januari 1974, DPR mengesahkan Undang-Undang Perkawinan
menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan
Pemerintah No.9 Tahun 1974, bahwa "Pencatatan bagi yang beragama Islam
menjadi tanggung jawab Departemen Agama Islam, sedangkan bagi yang beragama
non muslim menjadi tanggung jawab Departemen Kebudayaan." Dalam Pasal 2 UU
Perkawinan mengatakan bahwa:
"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Tetapi pada kenyataannya banyak WNI yang tidak memenuhi keduanya,
mereka hanya memenuhi tuntutan agama saja, sedangkan tuntutan administrasi
berdasarkan pasal 2 ayat 2 tidak dipenuhi.
Pada dasarnya, pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menjadi syarat sah
suatu perkawinan sehingga tidak mempengaruhi keabsahan status suami istri.
Adanya putusan MK Nomor PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun
materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar
perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki,
yaitu dalam hal ini seorang ayah.
Dalam putusan MK juga dikatakan bahwa pencatatan hanya menjadi
kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menegaskan makna pentingnya
kewajiban administrasi yang dimaksud adalah supaya negara dapat memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang
bersangkutan. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan
beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat
perkawinan seperti hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah, dan hak waris.
Dengan ini pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas yang dapat
mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun
kewajiban nafkah dan waris.
Pencatatan perkawinan merupakan faktor yang sangat penting dalam sahnya
perkawinan. Dengan tujuan untuk melindungi hak warga negara dalam berkeluarga.
Karena jika perkawinan tidak tercatat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat juga sangat merugikan perempuan
karena perempuan dianggap sebagai istri yang tidak sah, perempuan tidak berhak
atas nafkah dan warisan jika suaminya meninggal dunia, perempuan tidak berhak
atas harta bersama jika terjadi perceraian karena perkawinan tersebut tidak pernah
sah.
DIPERLUKANNYA PENCATATAN PERKAWINAN
Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) UU
1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2
ayat (2) UU 1/9174 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah
bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.
Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:
a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat
Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
e. Memberikan perlindungan terhadap hakhak sipil yang diakibatkan oleh adanya
perkawinan;
MAKNA FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, RELIGIUS DAN YURIDIS DARI PENCATATAN
PERKAWINAN
Di dalam konteks filosofis, pencatatan perkawinan melambangkan akan suatu
ikatan sosial, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab, kelangsungan hidup
manusia dan juga spiritual. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan wajib dilakukan
dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk menjalani hidup Bersama dengan
pasangan hidupnya.
Sedangkan dalam konteks Sosiologi itu sendiri, masyarakat harus menjadi
saksi atau tahu bahwa pasangan tersebut sudah menikah dan sudah tercatat di
dalam negara agar tidak menimbulkan fitnah, dan dapat hidup damai serta
menghasilkan keturunan yang sah di dalam agama dan juga negara.
Lalu dalam konteks Religius sendiri ialah dalam agama wajib memenuhi hakhak nya. Banyak ulama fiqih yang berpendapat bahwa, sebuah pernikahan itu bisa
menjadi penyempurna dalam maslahah mursalah. Banyak sekali manfaat dari
pencatatan pernikahan itu sendiri, maka karena itu diwajibkan hukumnya bagi
mereka yang beragama untuk mencatatkan pernikahan.
Dan terakhir yakni dalam konteks Yuridis, didalam pencatatan perkawinan
ialah perbuatan percatatan hukum sekaligus sebagai peristiwa hukum yang
mengandung nilai sakral oleh kententuan hukum agama dan juga penentu dari
keapsahan perkawinan tersebut.
DAMPAK DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN RELIGIUS JIKA
PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN
Menurut pendapat kelompok kami Pencatatan perkawinan itu sangat penting
karena pengaruh pencatatan perkawinan baik secara Sosiologis, Yuridis dan religius
sangatlah penting sebab :
1. Dalam hal Sosiologis itu sangat berpengaruh terhadap urusan keperdataan
perkawinan tersebut, misalnya status anak yang lahir dari perkawinan
tersebut, waris, harta bersama, dll. Pencatatan perkawinan secara Sosiologis
juga dapat digunakan sebagai bukti sosial adanya suatu perkawinan dan
mencerminkan adanya kontrak sosial di dalam masyarakat.
2. Dampak Yuridis Pentingnya pencatatan perkawinan yakni jika perkawinan itu
tidak dicatatkan maka sangat di khawatirkan berdampak terhadap anak yang
dilahirkan, sebab anak itu tidak memiliki kekuatan di mata hukum (anak yang
lahir dari perkawinan siri tidak dapat dilegalisasi oleh negara) , dan jika terjadi
sebuah perceraian maka istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk
menuntut suami, selain itu tidak ada kejelasan status wanita sebagai istri
dimata hukum ataupun masyarakat.
3. Secara Religius berdampak terhadap sah tidak nya sebuah perkawinan.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap tidak sah
apabila perkawinan itu tidak dicatatkan secara legal.
Kelompok 7 Hukum Perdata Islam di Indonesia HKI 4A, beranggotakan :
1. Nidaa' Nurul Fajri_212121006
2. Diefani Khatyara Cahyani_212121017
3. Ariavani Isnandia_212121022
4. Dwi Safty Wulandari_212121030
