perkawinan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan
agama, ras, dan etnis. Sedangkan ketika memenuhi jabatan sebagai Menteri Agama,
Bapak Ilyas ingin menyampaikan prioritas kepentingan umat Islam ke parlemen,
karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada akhirnya setelah banyak
perdebatan, tanggal 2 Januari 1974, DPR mengesahkan Undang-Undang Perkawinan
menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan
Pemerintah No.9 Tahun 1974, bahwa "Pencatatan bagi yang beragama Islam
menjadi tanggung jawab Departemen Agama Islam, sedangkan bagi yang beragama
non muslim menjadi tanggung jawab Departemen Kebudayaan." Dalam Pasal 2 UU
Perkawinan mengatakan bahwa:
"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
