Urgensi Pencatatan Perkawinan

membawa seluruh masyarakat negara pada bawah satu undang-undang, melainkan

hanya ikut campur pada ihwal famili apabila diperlukan sang tekanan eksternal,

semisal menurut gereja pada Belanda yg ingin peraturan spesifik buat semua umat

Kristen mereka pada Hindia Belanda. Detail menurut pluralisme aturan perkawinan

tadi jua masih ada pada Penjelasan Umum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 mengenai Perkawinan Nomor 2, menjadi berikut:

Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku aturan yang sudah

diresipiir pada Hukum Adat;

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

b. Bagi orang-orang Indonesia Asli yamg beragama Kristen berlaku Huwelijks

Ordonatie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 Nomor 74);