Mohon tunggu...
Devita Wijayanti
Devita Wijayanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWI UNIVERSITAS MERCU BUANA | PRODI S1 AKUNTANSI | NIM 43223010180

Mata Kuliah: Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Dosen Pengampu: Prof. Dr. Apollo Daito, S.E., Ak., M.Si., CIFM., CIABV., CIABG Universitas Mercu Buana Meruya Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

18 November 2024   20:58 Diperbarui: 18 November 2024   20:58 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Modul PPT Dosen: Prof. Dr, Apollo, M.Si. Ak

Penanganan kasus oleh KPK, termasuk penangkapan dan penuntutan terhadap para pelaku, menunjukkan adanya upaya serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berhasil manangkap beberapa pelaku kunci dan mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Namun, kompleksitas kasus dan keterlibatan pejabat tinggi juga mengungkap tantangan dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia.

8. Peran Media dan Masyarakat Sipil

Pemberitaan media mengenai kasus Wisma Atlet sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang praktik korupsi di Indonesia. Media berperan sebagai watchdog yang mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketidakberesan yang terjadi. Masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan advokasi dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih transparan serta akuntabel.

Rekomendasi Berdasarkan Analisis:

1. Penguatan Sistem Pengawasan

Perlu ada peningkatan sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melibatkan pihak independen serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi.

2. Reformasi Birokrasi

Mengurangi diskresi yang berlebihan dengan memperjelas prosedur dan kriteria pengambilan keputusan dalam proyek-proyek pemerintah.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban di semua tingkatan pemerintahan serta partai politik.

4. Edukasi Anti-Korupsi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun