Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik untuk Mewujudkan Good Public Governance di Era Society 5.0

Setiap perumusan kebijakan publik harus memasukkan proses organisasi dan lingkungan organisasi sebagai masukan karena mekanisme sistem organisasi sektor publik. Persoalannya, banyak kebijakan publik yang sudah kadaluarsa dan dianggap menghambat investasi pembangunan. Fakta bahwa banyak peraturan daerah tidak lagi melayani kepentingan umum adalah buktinya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, sebanyak 3.266 peraturan yang dianggap menghambat masuknya investasi akan segera dicabut. Dimaklumi Tjahjo, kelas-kelas persoalan pedoman provinsi adalah mencegah investasi, membutuhkan hibah, dan memaksa pengeluaran yang ekstrim. Misalnya, izin prinsip, izin usaha, dan izin bangunan diperlukan untuk pendirian usaha.

 Perubahan kebijakan publik terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kapasitas pejabat publik, budaya birokrasi yang bermusuhan, dan struktur birokrasi yang kaku dan kurang beradaptasi. Perselisihan di tingkat implementasi seringkali merupakan akibat dari perbedaan orientasi kebijakan antara masyarakat dan pemerintah, terutama pada saat proses perumusan kebijakan.

Mengorientasikan pemerintah pada bagaimana membelanjakan anggaran agar dapat diserap dan dipertanggungjawabkan, seringkali mengabaikan program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Karena kondisi tersebut, masyarakat harus tetap mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak berdampak atau manfaat untuk kepentingan umum.

 Masalah dalam mendorong stagnasi pembangunan pendekatan publik masih merupakan pekerjaan utama pionir atau pelopor, ketergantungan bawahan terhadap pelopor membuat seluruh kerangka tidak pergi benar untuk membentuk, bawahan umumnya akan menyendiri dan membutuhkan dorongan juga, ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Kajian akademik inovasi membutuhkan peran administrator sebagai pemimpin. Inovasi tidak akan ada tanpa kepemimpinan. Padahal sistem yang tertata dan akomodatif harus digunakan untuk mengintegrasikan budaya inovasi ke dalam kebijakan publik. Hal ini diperlukan untuk menghindari stagnasi kebijakan publik karena masih terdapat disparitas antara ekspektasi dan kebijakan masyarakat. Di sisi lain, inovasi kesadaran di kalangan birokrasi masih bersifat sporadis, stagnan, dan seringkali tidak jelas.

 Masalah pembangunan yang bergantung sepenuhnya pada pelopor berubah menjadi ujian bagi organisasi untuk membuat kemajuan strategi publik melalui sistem kerangka peraturan. Penilaian itu kemajuan pendekatan publik masih sangat terbatas adalah kenyataan yang terjadi saat ini di organisasi. Meskipun inovasi dan kreativitas kebijakan pemimpin itu penting, sistem pelayanan publik yang baik tidak bergantung pada siapa yang memimpin. Secara sistemik, pemerintah juga dapat segera merespon pengaduan atau laporan masyarakat. Oleh karena itu, sebuah inovasi bahwa kebijakan tidak hanya mengandalkan satu pemimpin; sebaliknya, mekanisme sistem didasarkan pada nilai-nilai organisasi publik.

 Kebijakan publik dan inovasi seperti dua sisi mata uang yang sama. Kebijakan publik memberikan tambahan teori, pedoman, dan metodologi yang dapat memperkuat inovasi kebijakan publik. Inovasi berkontribusi dengan memberikan pengetahuan baru yang berguna bagi kebijakan publik. Inovasi kebijakan publik yang baru dan bermanfaat diharapkan dapat berdampak pada upaya yang lebih konkrit dan konstruktif, seperti partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Inovasi digunakan tidak hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik; melainkan telah digunakan sejak awal perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

Tata Kelola inovasi administrasi publik membutuhkan komitmen yang mendalam dengan memberikan informasi baru dan bermanfaat bagi kepentingan di publik. Inovator produk kebijakan ingin menghasilkan kebijakan yang dapat memberikan faktor dampak (impact factor) yang terukur dan berorientasi solusi terhadap permasalahan publik. Publik sebagai pemilik kepentingan suatu produk kebijakan. Kebijakan penyederhanaan inovasi berdampak pada daya saing dan menguntungkan kepentingan publik. Pemanfaatan standar pembangunan melalui NPS adalah penggambaran eksekusi strategi kemajuan. Melalui pendekatan yang memberikan ruang kepada publik untuk berkolaborasi dan difokuskan pada peningkatan kinerja di setiap aspek organisasi, publik dilihat secara utuh, manusiawi dan manusiawi. Perspektif NPS mempertimbangkan kemajuan strategi semuanya mencakup dan menjangkau jauh lebih jauh lagi, berarti mematuhi kepentingan umum. Administrasi strategi publik yang hebat akan melakukannya dan diakui melalui 1) Jenis pendekatan dukungan melalui pelaksanaan kemajuan strategi membantu melalui partisipasi antara otoritas pemerintah dari semua level tanpa akhir dengan penghibur non-pemerintah; 2) Manajemen Inovasi berupa struktur organisasi dan administrasi sebagai hasil kolaborasi antara sumber daya internal dan eksternal; 3) Jenis dan karakteristik hubungan, serta simbiosis mutualisme semua pemangku kepentingan yang tercermin dari karakteristik hubungan tersebut; 4) Karakteristik internal Diukur melalui penerapan nilai-nilai yang melayani kepentingan publik Selain itu, dilakukan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang desain kebijakan dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan para pihak.

 Inovasi dalam kebijakan publik harus berasal dari sistem manajemen publik dan berdampak pada pengetahuan yang telah dikembangkan organisasi. Mereka tidak muncul sebagai akibat dari faktor kepemimpinan atau krisis yang memaksa organisasi untuk berubah. Sejauh mana kinerja kebijakan publik mampu menjadi solusi paling efektif bagi masyarakat merupakan metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan inovasi. Dalam upaya merekonstruksi inovasi kebijakan publik yang berkelanjutan, garis kontinum tersebut merepresentasikan sinergi antara tataran konseptual dan empiris. Struktur kerangka kerja, budaya, teknologi, dan kepemimpinan semuanya memiliki potensi untuk menginspirasi komitmen terhadap inovasi dan meningkatkan  kesadaran akan kebijakan publik. Namun, karena beragamnya masalah organisasi, karakteristik, dan publik, proses, dinamika, dan praktik inovasi harus dapat diadaptasi dan ditiru.