Skenario Menguasai Sumber Kekayaan Indonesia pada 2024 dengan Mengambil Kekuasaan Lewat Pemilu

Bagi saya yang hanya bernafsu berkuasa, tidak perlu secara langsung, cukup bisa memasukkan orang-orang saya di parlemen dan kabinet dengan menguasai 20% saja di negara multikultural dengan sistem multipartai ini sudah bisa memainkan peran penting sebagai pemula yang masuk sebagai pemain elit kepentingan mengatur kekuasaan pemerintahan negara ini. 

9.737.040 suara atau bulatkan 10 juta suara sebagai pemain pemula, dengan 14% kursi parlemen dan punya orang di kabinet, walaupun hanya sekitar 7% suara rakyat 10 juta suara itu, dengan investasi Rp. 100.000,- persuara yang artinya pengeluaran 1 triliun.

Satu triliun sebagai saya pemilik partai atau orang yang mendanai agar dapat memastikan mendapatkan suara 10 juta, atau anggap saja secara bertingkat mulai DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI kurang lebih anggap sama investasi yang harus dikeluarkan hingga harus mengeluarkan 3 triliunan, dengan bikin partai misalnya juga habis 1 triliun, anggap semua habis 4 hingga 5 triliun perkiraan pengeluaran saya sebagai pemula. 

Proyeksi total APBN 2024 perkiraan 3.500 triliun hingga 4.000 triliun, bayangkan jika dengan kekuasaan 14% parlemen dan dapat mendudukkan orang saya di kabinet, dapat memproyeksikan 0,1% keuntungan dari patokan APBN tersebut satu tahun, bisa mengumpulkan 3,5 hingga 4 triliun 0,1% dari APBN tersebut. Secara hitungan ekonomis sudah balik modal hanya dalam satu tahun lebih sedikit.

Tidak perlu korupsi, sebab PDB Indonesia sekitar 1,058 (satu koma enol lima puluh delapan) triliun USD atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan ekonomi diatas 5% rata-rata, menyedihkan memang ketika inflasi juga tidak jauh berbeda tapi masih dibawah 4%. Tapi katanya, jika pertumbuhan dibawah atau maksimal 5% harusnya inflasi tidak boleh lebih 2% tapi jika pertumbuhan diatas 6% lebih malah inflasi boleh diatas 6% itu. 

Bukan soal bagi yang berinvestasi punya kekuasaan di pemerintahan, semua sumberdaya kekayaan Indonesia tetap berpotensi menghasilkan tanpa perlu mengganggu APBN atau korupsi. Sebab secara ekonomis pasar besar PDB 16.000 triliun itu bagi semua pemain yang ingin menggunakan kekuasaan untuk memasarkan produknya di Indonesia. Entah dengan monopoli pasar dengan kebijakan atau punya hak mengelola tambang misalnya dengan kebijakan pemegang kekuasaan pemerintahan.

Secara hitungan diatas kertas, dengan investasi di kekuasaan 5 triliun selama lima tahun dengan kekuasaan 14% di parlemen dan kabinet bisa mengumpulkan minimal 25 triliun, hanya jual kebijakan pada yang ingin menggunakan kekuasaan pemerintahan mengeluarkan peraturan memberikan hak pasar atau pengelolaan usaha. 

Itu hanya dari kekuasaan pemerintahan yang dapat mengeluarkan kebijakan. Kurang bagus apalagi potensinya jika berbisnis dengan kekuasaan peluang keuntungannya. Menggiurkan bukan? Dan menakutkan bagi rakyat bukan? Saya tidak mau berbicara berapa banyak bankir yang diburu negara sebab ini.

Bayangkan peluang sektor ekspor-impor, pertambangan, industri, jasa, dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis jika diusahakan sendiri oleh saya, katanya kurang lebih 50 triliun akan bisa dikumpulkan jika investasi kekuasaan punya kekuatan 10% lebih di parlemen. 

Bisa bayangkan bagaimana tercekiknya penduduk Indonesia jika kran ekonomi itu ditutup diatas dan hanya dialirkan ke kekuasaan saya, walaupun hanya 14% dari potensi PDB sesuai kekuasaan 14% saya di parlemen dan kabinet.

Tidak usah serakah, dengan 25 triliun itu saja sudah lebih cukup untuk lebih berkuasa pada 2029. Sebab, orang-orang saya sudah mampu membiayai diri sendiri tinggal memikirkan bagaimana melipatgandakan suara dan kursi di parlemen dan mencalonkan presiden. Walaupun untuk melipatgandakan kursi di parlemen butuh tiga kali lipat sumberdaya kekuatan, misalkan itu sumberdaya daya uang berarti butuh sekitar 15 triliun.