Kejinya, ketika salah satu perusahaan multinational ini dinegara lain mengalami masalah keuangan, mereka tinggal menjual asset dinegara lain lagi untuk membantu membantu keuangan perusahaan yang rugi tersebut. Ujungnya bisa diprediksi yaitu PHK massal mengancam jutaan pekerja pada perusahaan ex BUMN ini.
Ketika Boediono menjadi menkeu keluarlah kebijakan privatisasi yang nyeleneh bahkan pada asset yang strategis. Contoh bank BCA, indosat. Bisa dibayangkan BUMN diatas akhirnya hanyalah menjadi pusat kepentingan kaum multinational yang semakin kaya sedangkan rakyat negara ini harus puas hanya jadi jongos.
***** akhir kutipan *****
Kenaikan harga BBM mendorong biaya produksi yang lebih tinggi sehingga menurunkan keuntungan komparatif (comparative advantage) yang dimiliki Indonesia.
Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana Negara tersebut dapat berproduksi relative lebih efisien atau biaya produksi lebih rendah serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative kurang / tidak efisien atau biaya produksi lebih tinggi.
Akibatnya negara kita “gemar” impor dan “malas” berproduksi sehingga menjadikan negara kita semata-mata pasar bagi negara-negara lain
“ Peperangan terhadap ekonomi Indonesia melalui Neo Liberal belum akan berhenti karena target dari peperangan neo liberal adalah mencabut Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 45,” kata Revrisond Baswir , Dosen Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM)
Meski upaya neo liberal mencabut Pasal 33 UUD 45 belum terwujud, di sisi lain neo liberalisme telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai Negara pecundang melalui intervensi sejumlah UU yang terkait dengan energy dan mineral.
Beda dengan Republik Rakyat China (RRC), menurut Revrisond , dihajar bagaimana pun ekonominya, RRC akan tetap aman karena China punya taktik, strategi dan daya tahan untuk meredam tipu-daya neo liberalism. ” Indonesia, secara sengaja memberi peluang bagi neolib untuk intervensi sektor perekonomian bangsa melalui UU yang dibuat DPR,” ujar Revrisond.
Dalam kesempatan yang sama , mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie mengatakan agen-agen kolonialisme sudah masuk dan berada di dalm pusat-pusat kekuasaan dan pusat-pusat pengambilan keputusan politik di pemerintahan, parlemen dan institusi Negara lainnya.
Agen-agen kolonialisme ada di pusat-pusat pengambilan keputusan. Bahkan terhadap proses pembahasan sejumlah UU yang terkait dengan ekonomi, harus di supervise oleh kolonialisme,” kata Kwik Kian Gie
Berikut kutipan tulisan Kwik Kian Gie lainnya dari http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/ tentang kebijakan Megawati dahulu yang kemnungkinannya akan selaras dengan kebijakan penguasa negeri Jokowi karena dia hanyalah “petugas partai”
