Ini Penyebab Utama Indonesia Miskin? Sayangnya Pemerintah Tidak Paham

Efek pola pikir baru sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan baru

Kebijakan-kebijakan tersebut kalau berhasil dilaksanakan, maka akan menimbulkan konsekuensi baru bagi penguasa, rakyat, maupun internasional, yaitu:

1. Pemerintah harus mampu membuat alokasi anggaran yang orientasinya jelas, yaitu pemasukan negara yang lebih besar, minimal bisa membayar cicilan utangnya, bukan alokasi anggaran yang hanya menghasilkan utang baru.
2. Keberadaan lapangan kerja akan ditata secara proporsional dengan kebutuhan bangsa dan ada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat walaupun tidak ada kenaikan gaji.
3. Penerimaan negara diperoleh, karena adanya kerja sinergi semua bidang dalam memajukan dunia “perdagangan”, bukan memungut semaksimal mungkin kegiatan industri yang ada, atau mentarget pemasukan yang besar dari masing-masing lembaga pemerintah.
4. Pemilihan pembangun infrastruktur akan berdasarkan prioritas kepentingan nasional, dan dilakukan secara mandiri atau kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan.
5. Pengembangan dunia industri harus disesuaikan dengan prioritas memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia saat ini ataupun mendatang, bukan dibiarkan tumbuh tanpa arah yang jelas.
6. Penataan dunia pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan bangsa, tidak asal mendirikan lembaga pendidikan.
7. Mindset anak bangsa otomatis akan berubah dari munafik, pragmatis, malas, egois, menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan nasib negaranya menjadi tidak munafik, ulet, produktif, mengutamakan kerja sama, bersaing dengan sehat dalam memperebutkan sesuatu, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dll.
8. Negara-negara lain akan hormat kepada Indonesia, dan tak lagi berani melecehkan.

Tidak takut ekspor kita menurun ?

Menurunnya ekspor itu bukan karena adanya peningkatan nilai tukar rupiah (rupiah menguat). Tetapi, tergantung berapa banyak kebutuhan negara pengimpor tersebut. Kalau kebutuhannya sudah tercukupi, karena harganya yang lebih murah, maka pengimpor tidak akan menambah pembeliannya. Sebaliknya justru pembayarannya jadi berkurang, sehingga kalau ada pemikiran bahwa “rupiah melemah ekspor bertambah banyak” itu hanya pikiran “menyesatkan” saja, agar pemerintah tidak disalahkan terus oleh para pengusaha dan rakyat. Terbukti selama nilai tukar rupiah melemah, ekspor kita juga berkurang banyak.

Kemudian, kalau ada negara yang dengan sengaja melemahkan nilai tukar mata uangnya, itu bukan untuk memperbesar keuntungannya, tetapi untuk menyelamatkan ekspornya agar tidak berkurang. Ini perlu dilakukan, untuk mengimbangi negara-negara importir yang sedang mengalami pelemahan nilai tukar mata uangnya.

Dengan demikian, melemahnya nilai tukar mata uang itu sebenarnya tetap merupakan hal yang merugikan, tetapi kalau tidak mau rugi sedikit, maka negara akan dapat kerugian yang lebih besar. Padahal bagi mereka, bisa membuka lapangan kerja saja, itu sudah hal yang sangat menguntungkan.

Oleh karena itu, mulai sekarang kita tak perlu berdebat lagi untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Kalau rupiah nanti minimal tembus Rp 11.000, berarti manajemen pemerintahan Pak Jokowi sudah mulai benar. Kalau masih di atas Rp 12.115 berarti manajemennya masih salah, bahkan hanya memperparah keadaan saja. Sebab menyejahterakan bangsa Indonesia itu memang tidak bisa dilakukan, hanya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat miskin, menaikkan gaji para pegawai negara, membangun infrastruktur dengan utang LN, menaikkan UMR, sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Karena kebijakan-kebijakan tersebut justru akan memicu terjadinya inflasi yang tinggi.

Seperti kita ketahui bahwa penyebab inflasi itu bisa bermacam-macam, a.l.: nilai tukar rupiah yang melemah, migas dan listrik yang naik, stok barang yang kurang, jumlah uang beredar yang berlebihan, bunga kredit yang naik, dll. Tetapi yang dampaknya luar biasa, dan berkelanjutan adalah inflasi yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan naiknya BBM karena efeknya akan beruntun juga menjalar ke mana-mana.

Sebaliknya, kalau pemerintah berhasil menaikkan nilai tukar rupiah secara signifikan, maka ini akan memicu penurunan berbagai harga kebutuhan hidup dan meningkatkan daya beli semua rakyat. Yang dampak beruntunnya akan meningkatkan permintaan produk-produk industri, menambah lapangan kerja, mendoromg munculnya industri baru, meningkatkan penerimaan negara, dst.

Perlu kita ketahui, bahwa negara yang jauh lebih besar dari Indonesia saja, yaitu: Cina nilai tukarnya US$ 1 = 6,7 yuan; India nilai tukarnya = 67 rupee; sedangkan negara kecil seperti Malaysia nilai tukar mata uangnya = 4 ringgit; Singapura nilai tukarnya = 1,4 dolar Singapura. Kalau Indonesia yang posisinya di tengah-tengah, tapi nilai tukar mata uangnya sebesar Rp 13.000-an, ini logikanya dimana ? Padahal setelah sanering pada tahun 1965, nilai tukar sempat cuma Rp 0,25 tetapi kemudian melemah menjadi Rp 25 di tahun 1966-1970, terus merosot menjadi Rp 378 masih di tahun 1970, kemudian melonjak RP 16.800 pada tahun 1998. Pak Habibie berhasil meningkatkan kembali menjadi Rp 6500-an, tapi berikutnya naik turun kembali sampai sekarang jadi Rp 13.000-an.

Kalau sebagai pemimpin Indonesia ternyata tidak mampu memperbaiki nilai tukar rupiah, berarti “good bye” saja. Jangan lagi mencalonkan diri ! Malu, kalau cuma bisa janji, tetapi tidak bisa menepatinya!