Namun sayangnya, partai dimana dia bernaung kurang mendapatkan sambutan. Sudah menjadi rahasia umum, mencalonkan kepala daerah haruslah memiliki uang yang sangat banyak. Untuk tingkat bupati atau walikota minimal harus memiliki modal 1 - 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk tingkat gubernur 10 -100 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli nakoda (partai), biaya sosialisasi termasuk juga untuk biaya kampanye. Hampir mustahil, mencalonkan kepala daerah itu bisa gratis.
Munurut Danny JA (dalam Akhmad Danial, 2009: 6) ada tiga hal yang menjadi alasan pemilu ini mahal. Pertama, kebutuhan kandidat untuk menjangkau pemilih sebanyak mungkin karena sistem pemilihan tidak elitis, tetapi terletak langsung di tangan rakyat. Kedua, penggunaan iklan politik televisi untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat. Terakhir, pelibatan para konsultan komunikasi (pemasaran politik) oleh partai-partai politik dan para kandidat presiden untuk mempengaruhi masyarakat.
Joko Widodo pun sempat tidak percaya diri saat pencalonan kepala daerah DKI Jakarta. Pasalnya, ia tidak memiliki uang. Karena ia bukan orang Jakarta. Asumsinya, pencalonan kepala daerah gubernur biaya sosialisasi dan kampanyenya lebih mahal termasuk untuk mahar ke partai politik.
Kedua, PDI Perjuangan, partai dimana dia bernaung kurang mendukung. Di saat bakal-bakal calon kepala daerah lain sudah mendaftarkan KPU, Jokowi masih belum ada kepastian. Calon lain pun sudah mulai mendekati calon pemilih seperti Alex Nurdin dan Nono Sampono, pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, PDS dan PPP pada 8 Maret 2012, telah intensif mendekati suporter bola fanatik Persija-Jakmania. Sementara Jokowi masih sibuk dengan aktvitasnya di Kota Solo.
Kabar yang beredar, Taufik Kiemas sebagai ketua DPP PDI Perjuangan kurang mendukung. Malah PDI Perjuangan menggelar audisi bakal calon gubernur DKI, 6 Maret 2012 (Majalah Detik, 19-25 Maret, 2012). Beberapa figur pun datang di antaranya Nono Sampono, mantan ketua DPD PDI DKI Jakarta, Adang Ruchiatna[2] dan Jokowi. Namun Nono Sampono membatalkan dan lebih memilih pinangan dari Alex Nurdin, bakal calon dari Partai Golkar. Nama Adang rencananya akan disandingkan dengan Foke (Majalah Tempo, 25 Maret 2012). Pasangan Foke-Adang pun sudah disetujui Taufik Kiemas. Sebagai politisi senior sekaligus suami dari ketua umum PDI Perjuangan, ia menjamin istrinya bakal mendukung pasangan tersebut (Majalah Tempo, 1 April 2012, hal: 38).
Namun pasangan Foke-Adang berubah setelah ada lobi-lobi Ketua Pembina Partai Gerinda, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Prabowo Subianto menginginkan Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI, ada pun wakilnya Basuki Tjahya Purnama,[3] dari Partai Gerindra. Megawati pun menyetujui.
Otomatis, dukungan terhadap Foke-Adang itu berubah pada hari terakhir pendaftaran calon Gubernur Jakarta. Akhirnya, Joko Widodo dipasangkan dengan Basuki Cahya Purnama.[4] Prabowo mensponsori pasangan ini. Bahkan mantan panglima komando strategi TNI AD itu siap menanggung semua biaya kampanye (Majalah Tempo, 1 April 2012, hal: 35).
Ada pun nama-nama pasangan calon-calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada putaran 1 berdasarkan normor urut yang ditetapkan oleh KPU Jakarta.
Tabel 2
No
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
