484.500.000
Sumber: Nasmoco dan Okezone
Para kepala daerah itu berdalih, mobil-mobil tersebut sesuai dengan UU Lalu-Lintas, UU Keprotokoleran dan Standarisasi Kendaraan. Selain itu, dari aspek pengadaan mobil dinas harus melalui lelang. Kendaraanya harus memiliki kriteria; komponennya harus SNI dan wajib memiliki nomor identifikasi kendaraan --NIK- (suaramerdeka.com, 5/01/2012). Alasan lainnya, penggunaan mobil mewah guna menunjang mobilitasnya dalam bekerja. Dengan dasar itu pulalah, tidak sedikit kepala daerah yang bergonta-ganti mobil dinas. Bahkan, setiap pergantian kepala daerah ganti pula kendaraan dinasnya meski kendaraan tersebut masih layak pakai.
Di tengah glamornya para kepala daerah, Wali Kota Solo Jokowi mengganti mobil jenis sedan Camry dengan mobil Esemka. Harga mobil hasil rakitan SMKN 2 Surakarta ini hanya Rp 94 juta. Tentu harga mobil tersebut lima kali lipat dari harga mobil Camry (lihat tabel daftar harga mobil).[1]
Menurut Elihu Katz sebagaimana dikutip oleh Harsono (1997:7) dan Lely Arrianie (2010:16) ada dua tipe politikus. Tipe pertama, wakil rakyat atau partisian. Ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan-kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok. Tipe kedua, ideolog atau policy formulator, yaitu memperjuangkan nilai-nilai seseorang di dalam memperjuangkan suatu perubahan pembaharuan secara revolusioner. Nah, dari dua kategori itu, Jokowi termasuk pada tipe kedua. Penggunaan mobil Esemka juga merupakan perlawanan simbolik kepada para pejabat negara yang suka menggunakan mobil mewah (Ari Dwipayana dalam tempo.co, 05/01/2012).
Keputusan Jokowi mengganti mobil dinas dari pabrikan Jepang ke produk hasil rakitan karya Siswa SMKN 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta ini mendapatkan pujian dari berbagai kalangan dari mulai masyarakat biasa hingga politisi di Senayan (baca: DPR RI). Sekretaris FPPP DPR Muhammad Arwani Thomafi menyebutnya sebagai momentum untuk membangkitkan industri nasional khususnya di bidang otomotif (suaramerdeka.com, 03/01/2012). Presiden SBY pun memberikan apresiasi. Bahkan SBY, melalui juru bicara kepresidenan, mempersilakan kepada pejabatnya untuk menggunakan mobil kiat Esemka sebagai kendaraan dinasnya (tempo.co, 04/01/2012).
Popularitas Jokowi pun naik. Hampir semua media massa memberitakan Jokowi dan mobil Esemka. Ditambah dengan perseteruan antara Jokowi dan Bibit Waluyo yang memojokan Jokowi terkait penggunaan mobil Esemka. Isu mobil itu telah dimanfaatkan sebagai bahan komunikasi politik dengan harapan muncul pencitraan tentang sosok Jokowi yang apreasitif dan mendukung karya anak bangsa (Gunawan Permadi, 2012).
Sebagai politisi, Jokowi cukup piawai sebagai komunikator politik. Menurut Nimmo (dalam Lely Arrianie, 2010: 17), komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik.
Ada teori komunikasi massa yang namanya komunikasi politik empati. Komunikasi politik diukur dari keberhasilan komunikator (subjek komunikasi) memproyeksi diri dalam sudut pandang orang lain. Komunikasi politik berhasil apabila dapat menanamkan citra diri si komunikator dalam suasana alam pikiran masyarakat atau secara ringkas membangun empati masyarakat (Gunawan Permadi, 2012). Melihat teori tersebut, mobil Esemka, nama Jokowi menjadi tertanam di masyarakat. Sehingga masyarakat pun bersimpati kepadanya.
3.4 Jokowi, Sinarnya Terik Tapi Tak Menarik
Wacana mobil Esemka telah membuat nama Jokowi terik. Namanya dikenal bahkan ia dan mobil Esemka telah menjadi isu mobil nasional. Karena popularitasannya itulah sehingga ia masuk dalam bursa calon kepala daerah pada pemilukada DKI Jakarta.
