Dalam jangka pendek, kenaikan PPN ini berpotensi meningkatkan biaya operasional bisnis, melemahkan daya beli masyarakat, dan menekan daya saing produk lokal. Namun, jika diiringi dengan mitigasi yang tepat seperti pemberian insentif pajak untuk sektor terdampak, transparansi penggunaan dana, dan sosialisasi kebijakan yang komprehensif, kebijakan ini dapat membawa manfaat signifikan dalam jangka panjang.
Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada eksekusi dan kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Dengan langkah mitigasi yang efektif, kenaikan PPN dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil, mendukung pertumbuhan infrastruktur, dan mendorong perekonomian yang lebih inklusif.
Meski tantangannya besar, peluang untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi bisnis dan ekonomi nasional tetap ada. Pelaku usaha mungkin belum "happy" hari ini, tetapi dengan pendekatan yang sinergis dan dukungan kebijakan yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi untuk membawa kebahagiaan di masa depan, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat secara luas.
Sumber Rujukan
Asian Development Bank. (2023). Southeast Asia SMEs: Challenges and Opportunities. Retrieved from https://www.adb.org/
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Ekonomi Indonesia. Retrieved from https://www.bps.go.id/
Bisnis.com. (2023). Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara ASEAN dan G20. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/
Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional. Retrieved from https://www.kemenkopukm.go.id/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Implikasinya. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/
Kumparan. (2023). Perbandingan Tarif PPN di Indonesia dan Negara ASEAN. Retrieved from https://kumparan.com/
OECD. (2023). Tax Policy Reviews. Retrieved from https://www.oecd.org/
