Sentralisasi Kekuasaan: Rezim ini menggunakan kontrol atas identitas pribumi untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan masyarakat adat.
Dampak Pengelolaan Identitas:
Marginalisasi dan Stigma: Masyarakat adat termarjinalkan dan di-stigmatisasi akibat konstruksi identitas pribumi oleh rezim ini. Hal ini dapat menghambat upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak dan identitas mereka.
Kehilangan Hak dan Kontrol: Kebijakan negara yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat dapat menyebabkan mereka kehilangan akses dan kontrol atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka.
Konflik dan Ketidakpercayaan: Kebijakan dan diskursus negara yang tidak inklusif dapat memicu konflik dan rasa ketidakpercayaan antara masyarakat adat dan pemerintah.
Pengelolaan identitas pribumi oleh rezim ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat adat. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui keragaman dan kompleksitas budaya masyarakat adat, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka.
5. Konstruksi Identitas "Pribumi" dan Marginalisasi Masyarakat Adat dalam Proses Pembangunan
Karya Tania Li dalam bukunya "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot" menunjukkan bagaimana konstruksi identitas "pribumi" oleh negara sering kali digunakan untuk meminggirkan masyarakat adat dari proses pembangunan. Berikut beberapa poin penting yang dibahas Li:
Ketidakjelasan Definisi: Negara sering kali menggunakan definisi "pribumi" yang tidak jelas dan sempit. Definisi ini hanya fokus pada aspek-aspek tertentu seperti bahasa dan tradisi, dan mengabaikan keragaman dan kompleksitas budaya masyarakat adat. Hal ini dapat membuat masyarakat adat merasa tidak diakui dan dipahami oleh negara.
Diskriminasi Kebijakan: Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh negara sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali dipaksa untuk pindah dari tanah mereka untuk pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam.
Kurangnya Partisipasi: Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan yang berdampak pada mereka. Hal ini dapat menyebabkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
-
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!