Mohon tunggu...
Hr. Hairil
Hr. Hairil Mohon Tunggu... Administrasi - Menulis itu kebutuhan, bukan hiburan.

Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Titik Rawan Etika & Moral Wakil Rakyat

19 November 2017   04:44 Diperbarui: 19 November 2017   06:31 1952
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Proses mengoreksi diri hanya sampai pada omongan semata, penghias panggung sandiwara. Kelakuan orang-orang merugikan negara seperti ini, sepantasnya dibiarkan atau menjadi cermin untuk publik ikuti? 

Sepanjang perjalanan sejarah negara ini, publik disuguhi dengan hal menakjubkan. Beberapa peristiwa kasus korupsi dan suap menyuap adalah bagian kecil dari banyak masalah yang kita lihat. Hanya bagian kecil saja. 

Jangan pula menganggap ini adalah intrik atau muslihat, negara ini hidup dan tempatnya jutaan rakyat yang punya moral dan etika yang dipegang sebagai bangsa timur yang ramah. Olehnya itu, junjung tinggi etika dan moral adalah sebuah keharusan. Tanpa nanti, tanpa ba bi atau bu. 

Saya mengajak kita mengkritisi dengan bijak, bukan hanya pelaku yang melanggar hukum saja, tetapi juga kritisi pada negara ini bahwa jangan lengah menaruh sangka kepada Mereka yang sejauh ini sudah melucuti harga diri bangsa, harga diri negara kesatuan republik indonesia (NKRI) 

KPK dan Kepolisian RI, bertindak cepat dan tegas, artinya kalau hanya kedua institusi itu yang bergerak tanpa dukungan publik. Berdua pasti ada titik kelemahannya yang sengaja di korek oleh pihak atau kelompok tertentu agar keduanya menjadi lemah. 

Artinya, mengkritisi baik negara dan kedua institusi ini bukan berarti kita adalah penjahat hukum. Kritik dan dukungan sangat penting untuk mendukung segenab tugas-tugas yang mereka jalankan.adalah tanggungjawab kedua institusi. 

Dalam perspektif paling sederhana, mari kita kembali kepada kesadaran kolektif sehingga problem yang merugikan rakyat, merugikan negara bukan sebagai pembenaran dan pembiaran. Tetapi lebih kepada ketegasan mengacu kepada UU dan hukum yang dipegang oleh negara ini. 

Lupakan tiang listrik, karena tidak selamanya seorang harus bersalah tanpa alasan. Apalagi sampai salahkan tiang listrik. Maka, hukum manapun tidak dapat mengadili tiang listrik yang bertugas menjaga siang dan malam sebagai penyangga penerang untuk rakyat, untuk KPK, untuk POLRI dan untuk hukum di negara ini.  

Jawaban mengapa singapura menjadi tempat favorit orang indonesia berwisata, berobat dan sekedar jalan-jalan biasa. Sebab karena Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara itu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun