Mohon tunggu...
Hr. Hairil
Hr. Hairil Mohon Tunggu... Administrasi - Menulis itu kebutuhan, bukan hiburan.

Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Titik Rawan Etika & Moral Wakil Rakyat

19 November 2017   04:44 Diperbarui: 19 November 2017   06:31 1952
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pelanggaran, meski dalam banyak asumsi harus melalui prosedur dan sebagainya. Kenyataannya Ketua DPR-RI sejauh ini menghindari hukum negara. Artinya, sebagai wakil yang telah banyak memproduksi aturan hukum ternyata masih mengelak kalau dirinya telah melanggar. 

Mereka adalah orang terpilih, bukan orang-orang kecil atau biasa. Kenegaraan kita ini, kekuasaan berlaku begitu absurd kepada hukum dan publik. Apakah Problem dan segala kesalahan akan dianggap sebagai kekhilafan?

Rakyat mengangkat mereka karena percaya, toh, sekarang nilai kepercayaan itu semacam telah di perkosa habis-habisan. Tidak ada lagi yang bisa dibilang baik dan konsisten terhadap amanat rakyat. 

Orang seperti ini, alih-alih menjalankan tugas negara. Di publik, dimata rakyat selalu berbuat ulah. Belum lagi korupsi dan kasus sejenis menyeret para wakil ke meja hijau. Negara ini mau jadi negera apa kalau yang urusinya adalah pembual dan kurang hampir sama seperti tindakan kaum absurd. 

Bukan hanya beberapa hari ini ketua DPR-RI menjadi trending di semua media, jauh sebelum itu. Banyak sekali problem dan kasus mendikte nama-nama anggota Dewan dari pusat sampai ke daerah telah terlibat kasus. Bahkan setiap hari, layar kaca dan media cetak maupun online mewartakan keburukan dan kebobrokan para wakil yang rakus. Artinya, selain pemberitaan sebagai penyaluran informasi pada rakyat disatu sisi. Kerusakan dan moral bangsa ini dipertaruhkan disisi lainnya. 

Hal ini dianggap biasa, seakan negara ini bukan lagi negara hukum. Semena-mena melakukan pelanggaran, setelah itu menghindari dengan ribuan alasan. Pantas saja negara ini sedikit lagi akan menuju kehancuran besar di karenakan mereka yang dipercayakan sebagai wakil bukan bekerja mengurusi publik dan negara. Malahan kembali saling melirik siapa yang lebih kaya. Meminjam kata Tomo Magnis-Suseno "Kekacauan wawasan" terjadi. 

Apalagi kalau bukan bohongi publik? Khianati rakyat? Rusaki moral dan etika negara? Ini pejabat publik loh, bukan para pembangkang yang rajin berulah setelah itu berlindung di bawah meja kekuasaan alasan ini itu. 

Kabar tarik menarik KPK dan Ketua DPR-RI memperkeruh keadaan hukum. Negara ini darurat hukum, sehingga pejabat pembuat hukum pun memilih abaikan hukum yang mereka buat sendiri. 

Jangan bilang kalau wakil rakyat yang demikian, otak dan isi kepalanya adalah kekuasaan, uang, dan berbohong adalah sebagai jalan menuju puncak lebih tinggi.

Orang yang mewakili rakyat, semoga masih ada dan memang masih ada. Mereka yang tetap menjaga amanat rakyat, kepercayaan rakyat, jati diri negara dan menghargai hukum negara. Tetapi mereka ini bagian kecil dan tidak terlihat. 

Tetapi kerusakan tatanan instansi akan ternoda dengan yang sedikit sering berulah. Nama baik negara ini mau di jaga atau mau dirusaki? Publik dinegara ini saja melotot. Bagaimana dengan publik dari Negar luar, melihat kondisi negara ini di permainkan oleh segelintir orang yang statusnya wakil rakyat?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun