Titik Rawan Etika & Moral Wakil Rakyat

"Akankah Singapura masih menjadi tempat favorit untuk pelarian, untuk menghindari, untuk menyelamatkan diri sebagai pelaku tersangka kasus suap-menyuap, kasus koruspsi?"

Indonesia, semakin kesini makin terasa pula getirnya. Frekuensi problem mencuat kepermukaan membuat publik makin pening dan meraba makna ekseistensi Keterwakilan yang mereka pilih untuk menjalankan amanat menyampaikan aspirasi mereka. 

Problem-problem di Indonesia dari tahun ke tahun tidak luput dari institusi yang mewakili rakyat, bahkan baru-baru ini hampir diseluruh media dihiasi berbagai kasus yang menyeret puluhan nama wakil rakyat. Ada apa dengan wakik rakyat? 

Rakyat dibuat putus asa dan kembali meluapkan mosi ketidakpercayaan kepada pejabat publik "Wakil" yang duduk manis di kursi parlemen. Teaktrikal dan drama yang dilakukan oleh para "Wakil" tidak lebih sebagai implikasi minimnya Etika dan moral dalam diri sebagai pejabat Publik. 

Respon publik "Rakyat" terhadap dinamika demikian pun bermacam-macam, ada yang mendukung, ada juga yang menyulut pertentangan saling melempar argumen kritis demi melindungi ke-Toko-han sang wakil. Sehinga respon yang demikian berubah wujud menjadi pembiaran. 

Pembiaran di lakukan oleh publik "Rakyat" dapat dinilai sebagai represntasi mosi kepercayaan dan itu masih biasa. Hal berbeda jika pembiaran dilakukan oleh institusi hukum, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia, jika demikian dilakukan oleh kedua institusi tersebut maka Indonesia, negara kita ini sudah berada pada Titik Rawan Etika dan Moral Wakil Rakyat di diragukan dan dipertanyakan? 

Pertanyaannya, perilaku menghindari hukum, dan menampilkan banyak alasan kepermukaan publik bukankah itu merupakan minim moral dan etika dari wakil rakyat? Perilaku seperti ini hanya ditampilkan oleh orang yang tidak melewati bangku pendidikan? Tetapi orang yang tidak berpendidikan pun masih ada etika dan moralnya. 

Sebagai wakil rakyat, sakit dan sekarang kecelakaan adalah bukan merupakan alasan rasional dari pejabat publik/pejabat negara yang di tunjukan. Orang tipikal ini, adalah mereka yang sudah rawan etika dan moralnya. 

Ini merupakan contoh paling buruk dari seorang wakil rakyat kepada publik "rakyatnya". Teatrikal dan semua yang di tampilkan adalah pelarian hukum yang di dramatisasikan. Mengana tidak? 

Secara pribadi,jadinya sangat heran, kok hukum di negeri ini kenapa bisa di mainkan? Apalagi yang bermain dengan hukum negara adalah pejabat negara/pejabat publik (wakil rakyat) yang dia sendiri telah menelorkan banyak regulasi "hukum dan UU" itu sendiri. 

Pertunjukan pejabat publik sebenarnya menggiring asumsi ini lebih kepada iktikad tidak ikhlas duduk berpangku tangan atas nama jabatan publik. Semestinya pertunjukan yang di tampilkam ke publik mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang mewakili rakyat, bukan orang mengotori nilai-nilai amanat yang diberikan