Titik Rawan Etika & Moral Wakil Rakyat

Ini bukan soal pencitraan, soal menuduh siapa atau siapa, bukan pula soal berapa rupiah ludes diterkam buaya. Tetapi ini perkara nama baik negara. Dari itu, peran pelaksana amanat negara, mereka yang dipilih sebagai penanggungjawab menjalankan kehidupan negara ini harus turut serta menyelesaikan problem yang terjadi. Apakah itu sebuah keharusan? 

Titik rawan etika dan moral, mendekati batas matinya harga diri bangsa besar ini. Solusi demi solusi tak pelak lagi sudah menjadi bumerang digunakan segelintir orang tuk gerogoti antar sesama, melukai wajah hukum. 

Jalan tengah yang di ambil untuk solusi problem yang tengah terjadi ini bukan dengan kekuasaan yang inkonstitusional tetapi dengan menghargai hukum yang sudah di produksi,dibuat oleh pejabat pembuat hukum dalam menjaga tatanan hidup negara ini. 

Wakil-wakil rakyat yang terlibat kasus suap dan korupsi harus diseret dengan hukum, sepenuhnya tanpa terkecuali jika kita benar-benar menghargai hukum negara kita. 

Orang baik dan bijak akan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, lapang dada, berani tegas dan pada akhirnya niat baik akan tercapainya Indonesia yang sejahtera,  adil dan makmur. 

Belum terlambat, negara kita masih banyak orang baik yang mau dengan sepenuh hati menyelesaikan problem yang tengah terjadi. Kita juga tidak perlu menunggu siapa atau siapa akan menjadi penengah dari problem yang kita alami, intinya adalah segera sudahi agar tidak melahirkan fitnah apalagi mencoreng keramahan bangsa. 

Hari ini. Kita baru bisa sadar akan kerusakan negara ini bukanlah ulah kaum minority, bukan pengemis, bukan pengangguran, bukan petani atau buruh. Sebenarnya yang merusak negara ini adalah segelintir elit yang sengaja mengorek asas kedamain dan merugikan negara. 

Kenyataan ini bahkan jadi sangat miris, bagaimana seorang ketua DPR-RI sebagai panduan rakyat bicara tentang hak rakyat dan menghargai hukum yang di lahirkan menjadi dikejar-kejar KPK untuk di mintai keterangan pada pemeriksaan. Benar, jika menghindar bukan alasannya tetapi kenyataannya bahwa secara prosedural untuk menjadi tersangka ada langkah-langkah dan tahapan hukumnya. Tetapi Rakyat jadi muak. 

Jabatan publik adalah milik rakyat bukan mikik individu pelaksana aspirasi rakyat. Kita lihat Detik News,  21/10/15. Setelah anggota PDIP Adriansyah dan Patrice Rio Capella dari Partai NasDem, kini anggota DPR Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura berurusan dengan penegak hukum. 

Mereka adalah orang-orang wakil bukan? Mereka ditugaskan untuk melaksanakan aspirasi atau berulah? Negara ini mengapa masih ada orang berkepala kecil tidak bertanggungjawab atas amanat yang di berikan. 

Melihat hal ini, Ketua DPR Setya Novanto mengingatkan agar anggotanya tak menuruti pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Konteksnya, soal pembahasan proyek di DPR.