Utang Pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di antaranya:
*Pajak Penghasilan (PPh)
*Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
*Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
*Pajak Penjualan
*Bea Meteraia
*Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya
Melalui utang pajak tersebut, wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangsuran dan penundaaan pembayaran pajak.
Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah jatuh tempo pelunasan, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak.
Ketentuan penagihan pajak diatur dalam PMK No. 189/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Apa Saja Langkah-langkah dalam Tindakan Penagihan Pajak?
Dalam melaksanakan ketentuan penagihan pajak, juru sita pajak sebagai penagih pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan ini demi kelancaran penagihan pajak terhadap penanggung pajak.
Langkah-langkah Penagihan Pajak PMK Nomor 189/PMK.03/2020 adalah sebagai berikut, diantaranya :
1. Surat Tegur
