b. bahwa hasil pelanggaran baseness yang telah terjadi sebelum waktu ini , selain melukai properti negara atau berhemat negara, sekali lagi menghalangi tumor dan perkembangan kejadian komunal yang menuntut kecakapan ekstrim ;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi sama dengan pertumbuhan kebutuhan yang diperbolehkan, sehingga perlu diharapkan untuk satu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Dasar baru yang tepat diharapkan aktif dalam menghambat dan menghilangkan baseness;
d. bahwa atas tindakan yang bersangkutan mengacu pada . dalam laporan a. b, dan c harus mengesahkan Undang-Undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Ingat:
l. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945;
2. Keputusan rakyat sebagai Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 berkaitan dengan aturan birokrasi Negara Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang Bersih dan Bebas.Set:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 mengenai Undang-Undang ini ditandai dengan:
1. Perusahaan adalah sekelompok orang dan atau sumber daya yang diatur apakah itu organisasi bisnis saran koreksi yang biasanya besar .
