Kasus Obor Rakyat Penentu Nasib Kapolri

Bagi yang sudah membaca isi Obor Rakyat, tentu bisa menilai sendiri mana yang dirasa benar, mana yang dirasa miring. Validitas informasi di Obor Rakyat sangat beragam dan masih bersifat dugaan. Untuk tahu validitas kokohnya, perlu investigasi satu per satu tiap artikel. Lalu hasil investigasi resmi diumumkan secara terbuka berapa persen yang seluruhnya benar, berapa yang abu-abu, berapa yang murni bohong. Jangan pakai pola-pola, cukup buktikan 1-2 artikel Obor Rakyat murni miring, lalu generalisir 3 edisi Obor Rakyat berisi kurang lebih 70-an artikel sebagai Publikasi Fitnah.

Sidang Obor Rakyat yang sedang berlangsung, mendasarkan investigasi pada kesimpulan ahli bahasa. Jelas tidak masuk akal. Apakah gaya tutur seseorang dalam tulisan bisa jadi dasar tentukan validitas informasinya?

Sederhananya, apakah menelaah gaya bahasa penulis yang menyebut ‘Bumi itu Elips’ bisa membuktikan kebenaran info yang ia sampaikan? Kacamata ilmiah jelas mengatakan tidak. Itu kalau kita mau persoalkan validitas konten.

Kalau kita tinjau dari sisi motif, pertama kali isu Obor Rakyat heboh sekitar Juni 2014. Tim advokasi Jokowi – JK melaporkan Obor Rakyat ke pihak berwajib. Tentu saja, langkah melapor yang dipublikasi masif pada periode Pilpres bermotif menjatuhkan pencitraan lawan. Meski kacamata demokrasi barat menilai itu langkah emosional dan tidak strategis, tapi masih bisa dimaklumi langkah hukum yang diambil.

Sekarang mendadak ramai lagi. Ada apa? Siapa yang lanjutkan goyang isu ini setelah 2 tahun terpendam?

Apa betul Jokowi – JK masih berniat mempermasalahkan kasus Obor Rakyat? Atau ada pihak yang menunggangi. Tiongkok sebagai pihak yang berkepentingan besar merebut Indonesia dari Barat, sangat mungkin membuka lagi kasus Obor Rakyat sebagai ancaman bagi anti-Tiongkok. Tapi bukan tidak mungkin ada pihak lain yang menunggangi isu Obor Rakyat.

Sebagai pencetus Revolusi Mental, saya sangsi Jokowi masih mempersoalkan Obor Rakyat. Penafsiran saya terhadap Revolusi Mental adalah membebaskan masyarakat dari Mental Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru, awalnya dibangun baik dan tegak. Namun muncul penyakit-penyakit yang akhirnya menggerogoti dari dalam seperti kanker. Kejatuhan Orde Baru diakibatkan kegagalan semua pihak menyembuhkan kanker sistem. Semua terlibat. Adalah orang-orang cari selamat yang mengatakan semua salah Cendana. Betul bahwa Cendana sebagai leader seharusnya mengenali lebih dulu penyakit itu, lalu berupaya sembuhkan. Namun pada realitasnya, kanker itu menggerogoti mental.

Salah satu penyakit paling parah adalah Mental PNS. Penyakit mental PNS adalah dalam pekerjaan tidak terdorong hasilkan yang terbaik. Mental PNS adalah mengetahui ada yang kurang, tapi tidak terdorong inisiatif jika tidak disuruh bos. Mental PNS adalah kalau ada bos semua tertib, kalau bos pergi mendadak kantor kosong. Intinya, jaminan keamanan pemasukan dan karir membuai masyarakat ogah kompetitif.

Dalam dunia informasi, Orde Baru menjadikan standar sosial sebagai pengukur validitas. Misalkan, seseorang terbitkan Obor Rakyat pada masa Orde Baru, maka Obor Rakyat mutlak salah. Tolak ukurnya, ada pihak yang ‘tersakiti’.

Masyarakat demokrasi menerapkan secara berbeda. Tolak ukur yang dipakai utamanya adalah rasionalitas si penulis. Kuncinya, penulis bisa mempertanggungjawabkan sumber informasi, model analisa yang dipakai, gaya bahasa yang santun. Jadi, meski ada pihak yang tersakiti, selama prosesnya ilmiah, maka itu adalah hak berbicara (Free Speech).

Seorang muslim yang menulis pandangannya terhadap Teologi Trinitas Kristiani, lemah posisi hukumnya jika memakai pola Orde Baru. Namun kritikan sekeras apa pun terhadap Teologi Trinitas Kristiani di Barat, selama sesuai dengan koridor iman yang dianutnya, maka ia dilindungi hukum.