Contoh diatas merupakan salah satu wajar dengan pengecualian yaitu BPK pernah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2011 karena ada kekurangan dalam pencatatan aset. Meskipun secara umum laporan masih bisa dipercaya, ada beberapa poin yang tidak  sesuai, misalnya soal transparansi aset tetap yang kurang jelas. Dari sisi teori, opini ini memang diterapkan ketika ada satu-dua poin yang kurang, tapi tidak sampai membuat laporan jadi tidak kredibel sama sekali.
3. Tidak Wajar Â
Kotamobagu Kembali Terima Opini Tidak Wajar dari BPK
Pemerintah Kota Kotamobagu kembali menerima opini Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan pada Senin (03/07). Hasil ini menunjukkan belum adanya peningkatan dari opini serupa yang diterima tahun sebelumnya.
Menanggapi hasil tersebut, Juru Bicara Pemerintahan Moch. Agung Adati yang mewakili Walikota Kotamobagu Drs. Djelantik Mokodompit ME, mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi kendala. Permasalahan aset dan kelengkapan dokumen masih menjadi hambatan utama bagi Kotamobagu dalam meraih opini yang lebih baik.
"Opini TW yang diperoleh dua tahun terakhir ini tentu merupakan pembelajaran berharga bagi Pemerintah Kotamobagu," ujar Agung saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. Dia menambahkan bahwa selain masalah aset dan dokumen, terdapat beberapa catatan lain dari BPK yang membutuhkan perbaikan.
Meski menerima opini Tidak Wajar, Pemerintah Kota Kotamobagu menyikapi hasil ini secara positif. Pihaknya berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi BPK ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depannya.
Di sisi lain, kasus di Kota Kotamobagu mendapat opini Tidak Wajar (TW) karena banyak masalah dalam pelaporan aset dan dokumen. Ini sesuai dengan teori di mana laporan dianggap tidak wajar ketika penyimpangan terlalu signifikan dan bisa menyesatkan pembaca. Efeknya, tentu menurunkan kepercayaan terhadap manajemen Kota Kotamobagu dan perlu jadi pelajaran penting buat mereka untuk memperbaiki sistem pencatatan mereka.
4. Tidak Memberikan Pendapat
Laporan Keuangan Daerah Papua Barat Masih Didominasi Opini Disclaimer
Kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Barat masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, dari tujuh kabupaten/kota yang telah diperiksa, lima di antaranya masih mendapat opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
