Anggota BPK RI, Rizal Djalil, menyerahkan laporan tersebut kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang didampingi jajaran pimpinan DPRD Sulsel. Ini merupakan prestasi kedua kalinya Pemprov Sulsel mendapatkan status WTP setelah sebelumnya di tahun 2010, meningkat dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh pada tahun 2009.
Dalam sambutannya, Rizal Djalil mengapresiasi kinerja Pemprov Sulsel namun mengingatkan adanya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 212 miliar yang perlu dibicarakan agar tidak menimbulkan masalah. Sementara itu, Gubernur Syahrul menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintahannya dalam menjalankan tata kelola yang bersih dan transparan.
"Kami telah melengkapi 115 penghargaan nasional. Kita ini clear and clean. Saya merasakan manfaat e-audit dimana BPK dapat melakukan pemeriksaan setiap saat," ujar Syahrul yang juga menekankan komitmennya untuk menindak tegas pejabat yang tidak menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik.
Di kasus nyata diatas, ada contoh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan bahwa mereka berhasil memenuhi standar keuangan sesuai aturan dan prinsip akuntansi, yang pastinya meningkatkan citra Pemprov di mata publik. Ini relevan banget sama teori, di mana WTP diberikan ketika laporan benar-benar dianggap sesuai standar tanpa ada poin-poin yang butuh dikecualikan.
2. Wajar Dengan Pengecualian
BPK Berikan Opini WDP untuk LKPP 2011
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara penyerahan LKPP 2011 kepada DPR di Jakarta pada Selasa, 29 Mei 2012.
Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan dua permasalahan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Pertama, meski pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal per 31 Desember 2004, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatannya.
Permasalahan kedua berkaitan dengan inventarisasi dan penilaian kembali aset eks BPPN. Meskipun pemerintah telah melakukan inventarisasi menyeluruh, masih terdapat kelemahan dalam proses inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset-aset tersebut.
Meski demikian, Hadi Poernomo mencatat adanya perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah akun yang dikecualikan dalam LKPP 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ketua BPK, ini merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Opini WDP yang diberikan untuk LKPP 2011 ini merupakan kelanjutan dari opini serupa yang diberikan BPK untuk LKPP tahun 2010, menunjukkan konsistensi dalam standar pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.
