Bagaimana calon Presiden dan Wakil Presiden berencana untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan mereka selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu?
Sejauh mana calon Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagai bentuk pencegahan praktik nepotisme dan memastikan representasi yang adil?
Bagaimana calon Presiden dan Wakil Presiden berencana untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas dan anti-korupsi, sehingga dapat mencegah terjadinya nepotisme dan melindungi integritas pemerintahan?
Sejauh mana calon Presiden dan Wakil Presiden akan memastikan transparansi dalam proses seleksi dan penempatan pejabat publik, agar terhindar dari praktik-praktik nepotisme yang dapat merugikan kepentingan nasional?
Bagaimana calon Presiden dan Wakil Presiden merespon isu-isu terkait konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan keluarga atau golongan tertentu, dan apakah mereka memiliki langkah-langkah khusus untuk mengatasi hal tersebut?
Apakah calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki rencana untuk memperkenalkan atau memperkuat kebijakan-kebijakan yang mencegah penempatan keluarga atau kerabat dekat di dalam pemerintahan, sebagai tindakan preventif terhadap nepotisme?
Bagaimana calon Presiden dan Wakil Presiden merencanakan untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik ditunjuk berdasarkan kualifikasi dan meritokrasi, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi?
Sejauh mana calon Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk mengedepankan profesionalisme dalam proses pengangkatan pejabat pemerintahan, tanpa memandang latar belakang keluarga atau hubungan pribadi?
Bagaimana calon Presiden dan Wakil Presiden merespons isu-isu terkait perlindungan hak-hak minoritas dan keberagaman, serta apakah mereka memiliki strategi khusus untuk mencegah diskriminasi dan ketidaksetaraan?
Apakah calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki rencana konkret untuk melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan terhadap potensi nepotisme dan konflik kepentingan di dalam pemerintahan, sehingga memastikan akuntabilitas dan transparansi yang optimal?
Lima, Mempunyai Keberpihakan kepada Kaum Kecil-lemah-miskin-tersingkir-difabel, serta Memiliki Rekam Jejak yang Terpuji
Pernyataan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel (option for the poor), serta memiliki rekam jejak yang terpuji, menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Jika terdapat agenda tersembunyi di balik pengakuan tentang rekam jejak yang tidak terpuji, seperti penculikan aktivis, penghilangan paksa, atau pelanggaran hak asasi manusia yang mencederai kemanusiaan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pembohongan publik terstruktur yang merugikan integritas kepemimpinan. Pemimpin yang terbukti melakukan pembohongan semacam itu seharusnya secara jujur membatalkan pencalonannya, dan masyarakat seharusnya menolak untuk memilihnya. Secara filosofis, rekam jejak yang terpuji mencerminkan konsistensi dan dedikasi pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, baik dalam ranah digital maupun non-digital.
