Untuk menghadapi kondisi permasalah pesiisr tersebut, dibutuhkan sebuah model pengawasan terintegrasi yang bersifat multi-dimensional dan berbasis pada waktu yang terencana dengan baik. Pengawasan tersebut tersebut harus mencakup aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pertama, Pengawasan Jangka Pendek, dimana pengawasan terintegrasi dalam rentang jangka pendek adalah fokus pada;
(1) Meningkatkan kapasitas pengawasan dengan melibatkan teknologi seperti satelit dan drone;
(2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
(3) Menegakkan hukum terhadap praktik kejahatan lingkungan seperti penangkapan ikan ilegal dan perusakan terumbu karang.
Kedua, Pengawasan Jangka Menengah, dimana pengawasan terintegrasi jangka menengah untuk mengoptimalkan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan fokus pada;
(1) Membentuk kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan program pengelolaan pesisir berbasis keberlanjutan; dan
(2) Membangun infrastruktur pengelolaan pesisir yang lebih baik, seperti pembangunan tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan fasilitas pengolahan limbah.
Ketiga, Pengawasan Jangka Panjang, dimana pengawasan terintegrasi jangka Panjang mencakup upaya-upaya secara komprehensif yang fokus pada;
(1) Membangun kebijakan nasional yang mendukung pengelolaan pesisir secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
(2) Mengembangkan ekonomi berbasis ekowisata sebagai alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir; dan
