Laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 30% konflik yang terjadi di pesisir terkait dengan pelanggaran hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
 Pentingnya Pengawasan Terintegrasi
Pengawasan yang terintegrasi menjadi hal yang krusial dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Pengawasan terintegrasi mencakup koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa semua pihak berperan aktif dalam menjaga kelestarian pesisir dan pulau-pulau kecil.
1. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Pengawasan yang terintegrasi membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Peran pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta membangun kapasitas aparatur pemerintah sangat penting.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu menindaklanjutinya dengan baik.
Di tingkat daerah, pemerintah perlu memperkuat kapasitas pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan, seperti tambak ikan yang tidak ramah lingkungan, dan pengelolaan ruang laut yang terencana dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.
2. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan
Dalam era digital, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat lebih efektif dengan pemanfaatan teknologi. Penggunaan satelit, drone, dan sistem informasi geografis (SIG) dapat mempermudah pemantauan aktivitas di laut secara real-time.
Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan cepat, terutama untuk memantau aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut.
