Lagi Rame!

[Isi Survei] Yuk, Sama-sama Kita Bikin Kompasiana Jadi Lebih Baik!

Yura Yunita: Bisa? "Aku Gak Bisa, Yura"

Lagi Ramai Pada Pakai Hengpon Jadul

Tradisi Medali Eko Yuli Terhenti di Olimpiade 2024

Efek Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

Tantangan dan Peluang Menuju Rupiah Digital

Muhammad Zainuddin Badollahi Mohon Tunggu... Peneliti muda -

Mahasiswa UNHAS jurusan Antropologi, Program Master ilmu Sosial Politik jurusan Antropologi di UNHAS. Hobi : Membaca, Nulis, Fotografi, Traveling, Diskusi. Menjadi Konsultan adalah salah satu cita-cita ku. Menjadi seseorang dengan penuh tantangan dan menjadi seorang penelitian adalah hal yang menarik buat ku.

Kebijakan Pilihan

Beberapa Konsekuensi UU tentang Desa terhadap Konsep Pembangunan Desa, Pembagian Urusan, Penyusunan Peraturan Perundangan di Bawahnya, dan Penganggaran 2015-2019

10 November 2014 05:03 Diperbarui: 17 Juni 2015 18:12 943

+

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sumber dalam UU tentang Desa

Urusan

Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Desa

Bab III Penataan Desa Ps 7

Penataan Desa

Dapat melakukan penataan Desa

Dapat melakukan penataan Desa

Dapat melakukan penataan Desa

HALAMAN :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LIHAT SEMUA

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya

Beri Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

TAG

birokrasi

politik

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Akun Terverifikasi

Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.

Pelajari selanjutnya.