B. Kepentingan Publik
  1. Putusan MK akan mempengaruhi kepentingan publik secara langsung, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan stabilitas politik. Meskipun kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam sistem peradilan, perlu diingat bahwa keputusan yang berorientasi pada kepastian hukum yang bersifat normatif seringkali dapat mengorbankan keadilan substansial. Dalam konteks ini, MK diharapkan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam setiap putusannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan dalam masyarakat."
  2. Sementara MK diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh, proses pengambilan keputusan yang berjalan dalam suasana politik yang ketat mungkin memunculkan kekhawatiran akan pengaruh politik terhadap keputusan akhir.
C. Integritas Institusi
  1. Keputusan MK dalam penanganan kasus-kasus konstitusional, semisal penanganan sengketa PHPU pilpres akan mencerminkan integritas dan independensi institusi tersebut.
  2. Penting bagi MK untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan bebas dari tekanan politik atau kepentingan tertentu, sehingga menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.
D. Reputasi Internasionapenanganan
  1. MK dalam setiap keputusannya juga akan mempengaruhi reputasi Indonesia di mata komunitas internasional.
  2. Keberlanjutan proses hukum dan keadilan dalam menyelesaikan setiap sengketa konstitusional akan menjadi penilaian terhadap kualitas demokrasi dan kestabilan politik Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, MK perlu memastikan bahwa keputusannya mencerminkan standar internasional tentang supremasi hukum dan keadilan.
E. Masa Depan Demokrasi
  1. Bagaimanapun hasilnya, kasus-kasus yang ditangani MK akan memberikan pembelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
