BIAS STUDI ;Â KEUTAMAAN PERTIMBANGAN SUBSTANSIAL DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI : PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN
Oleh : Maman Abdurohman
Edisi : Seni Hukum Bilba
Dibuat : 21 Juni 2024
Pendahuluan
Tujuan utama hukum dan peradilan adalah mewujudkan keadilan substansial, yang merupakan pencapaian tujuan moral dan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Konsep keadilan substansial didasarkan pada teori-teori hukum dan filsafat hukum, seperti teori keadilan John Rawls dan pandangan Ronald Dworkin serta H.L.A. Hart, yang menegaskan bahwa keadilan substansial harus menjadi fokus utama dalam sistem hukum. Selain itu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam dokumen-dokumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, secara jelas menekankan pentingnya mencapai keadilan substansial sebagai tujuan utama hukum. Praktik hukum yang berlaku di berbagai negara juga sering menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan substansial melalui putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang diambil. Lebih lanjut, keadilan substansial memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai moral yang dihargai oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, argumentasi ini mencatat bahwa mencapai keadilan substansial adalah landasan yang kuat dan tak terbantahkan untuk menetapkan tujuan utama hukum dan peradilan."
Berdasarkan tujuan hukum dan peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang bertanggung jawab atas penafsiran konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substansial. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa 'Indonesia adalah negara hukum'. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia atau keadilan sosial, harus mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substansial sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi harus secara konsisten berusaha untuk menerjemahkan norma-norma hukum dan nilai-nilai konstitusi ke dalam keputusan yang mempromosikan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
Sebagaimana yang diungkapkan dalam adagium hukum, 'dura lex, sed lex' (hukum itu keras, tapi itu hukum), Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menegakkan hukum tanpa kompromi, sambil memastikan bahwa keadilan substansial terwujud dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi harus tetap konsisten dalam usahanya untuk menerjemahkan norma-norma hukum dan nilai-nilai konstitusi ke dalam keputusan yang mempromosikan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga peradilan konstitusional yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pengawal supremasi konstitusi, MK bertugas untuk menafsirkan dan menjaga keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai konstitusi yang diakui oleh masyarakat.
Dalam menjalankan perannya, MK menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik, tuntutan masyarakat akan keadilan, dan kompleksitas kasus yang harus diputuskan. Meskipun diharapkan untuk menjalankan fungsi peradilan secara independen, MK harus beroperasi dalam konteks politik yang dinamis dan seringkali penuh dengan kepentingan yang beragam.
Dalam tulisan ini, penulis akan membahas pentingnya pertimbangan substansial dalam putusan MK, serta bagaimana lembaga ini berusaha memastikan keadilan substansial terwujud dalam setiap keputusannya. Sebelum itu, akan dijelaskan lebih lanjut tentang latar belakang MK, perannya dalam sistem peradilan Indonesia, dan tantangan yang dihadapinya dalam menjaga independensinya."
Pentingnya Pertimbangan Substansial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Substansi adalah prinsip dasar setiap norma, yang menentukan "apa" yang ingin dicapai, sedangkan aspek normatif mengacu pada "bagaimana" prinsip tersebut diwujudkan secara formal. Oleh karena itu, norma tidak boleh menjadi penghalang dalam mencapai keadilan substantif. Koreksi hanya mungkin dilakukan pada hal-hal yang bersifat formalistik, bukan pada hal-hal yang substansial. Dalam situasi di mana keadilan substantif terhalang oleh regulasi yang tidak jelas, maka pertimbangan substantif harus diutamakan, bahkan jika itu berarti mengesampingkan pertimbangan normatif.
Keadilan memang merupakan objek perdebatan filosofis yang tak berujung, keputusan harus tetap dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum yang diperkuat oleh pandangan salah satu ahli hukum Tata Negara "Dalam konteks bernegara, kita tidak bisa berdebat terus menerus mengenai keadilan, keputusan harus dibuat demi kepastian hukum," tegasnya. Namun, hal ini tidak berarti mengabaikan aspek substansial.
Kepastian Hukum dalam konteks bernegara dan kepastian hukum dalam konteks hukum itu berbeda, kepastian hukum dalam konteks bernegara merujuk pada pembentukan norma-norma hukum seperi UU, sedangkan dalam konteks peradilan, kepastian hukum berarti mencapai suatu putusan keadilan substantif sesuai dengan amanah UUD 1945 yang menegaskan negara ini sebagai negara hukum yang berarti merujuk kepada substansi hukum itu sendiri bukan pada formalitas norma yang kaku. Jika negara hukum diartikan hanya sebagai negara berdasarkan norma-norma hukum, maka tidak akan ada terobosan atau reformasi hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, terutama MK, karena inovasi hukum hanya dapat dilakukan melalui pertimbangan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan (substansial), bukan kepada keadilan formalistik (Normatif).
Jika tujuan utama hukum diletakan kepada pencapaian keadilan normatif saja, maka lembaga peradilan dalam sebuah negara tidak lagi diperlukan, karena sangsi dari suatu norma atau UU dapat berlaku langsung pada saat yang sama tanpa memerlukan proses peradilan, dan konsep eigenrichting tidak lagi relevan dimaknai sebagai delik.
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan hukum dan menegakkan supremasi konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang tertinggi dalam hal konstitusi, MK harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambilnya mencerminkan nilai-nilai hukum yang fundamental dan prinsip-prinsip keadilan.
Pertimbangan substansial menjadi kunci dalam memastikan bahwa putusan MK tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan tertentu, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan serta nilai-nilai keadilan yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, MK dapat memastikan bahwa keadilan konstitusional tercapai dan integritas lembaga peradilan tetap terjaga.
Tanpa pertimbangan substansial yang memadai, risiko terjadinya putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum akan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk secara hati-hati mengevaluasi semua aspek yang relevan dalam setiap kasus yang dipertimbangkan, untuk memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
 Aspek Hukum dalam Pertimbangan Substansial
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi untuk memahami makna dan ruang lingkupnya berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945 Khususnya pada pasal 24C ayat 1. Interpretasi konstitusi ini menjadi landasan utama dalam pembuatan keputusan MK, namun proses ini melibatkan langkah-langkah yang cermat dan kompleks.
MK tidak hanya memeriksa teks konstitusi secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Proses interpretasi ini mencakup pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah, filosofis, dan sosial dari ketentuan-ketentuan konstitusi yang relevan.
Selain itu, MK juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diwakili oleh konstitusi, seperti prinsip-prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan pemisahan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi agar sesuai dengan semangat dan tujuan konstitusi secara keseluruhan.
Dengan demikian, proses interpretasi konstitusi oleh MK bukan hanya sekadar menerjemahkan teks hukum, tetapi juga menciptakan makna yang konsisten dengan prinsip-prinsip fundamental dari konstitusi itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap konstitusi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Pendekatan Keadilan Substansial dalam Sistem Peradilan
Pendekatan keadilan substansial dalam sistem peradilan telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan hukum. Sementara beberapa pihak menganggapnya sebagai fondasi yang penting untuk mencapai keadilan yang sejati, kritik juga telah muncul terhadap pendekatan ini. Artikel ini bertujuan untuk menjelajahi argumen-argumen yang mendukung dan menentang pendekatan keadilan substansial, serta untuk menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu ini.
Definisi Keadilan Substansial
Keadilan substansial merupakan konsep yang mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam dan kompleks dari keadilan daripada sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum formal. Definisi keadilan substansial melibatkan pertimbangan terhadap esensi atau substansi dari suatu kasus, yang mencakup nilai-nilai moral, prinsip-prinsip keadilan, dan konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil oleh pengadilan.
Dalam konteks keadilan substansial, tidak hanya mempertimbangkan apakah prosedur hukum formal telah diikuti dengan benar, tetapi juga apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Ini mencakup pertimbangan terhadap keseimbangan antara hak-hak individu yang terlibat, perlakuan yang adil, dan akibat sosial dari keputusan tersebut.
Pentingnya definisi keadilan substansial terletak pada kemampuannya untuk mengeksplorasi dan memahami akar masalah dari suatu kasus, serta untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Definisi ini juga menyoroti bahwa keadilan substansial seringkali membutuhkan pandangan yang holistik terhadap kasus, melampaui batasan prosedur hukum formal, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan memenuhi standar keadilan yang tinggi.
Selain itu, penting untuk memahami bahwa definisi keadilan substansial dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum suatu negara. Konsep ini juga dapat dipengaruhi oleh pandangan filosofis dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam menerapkan konsep keadilan substansial, pengadilan perlu memperhatikan konteks dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka beroperasi.
Dengan demikian, definisi keadilan substansial menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih mendalam dan kompleks dari keadilan dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan benar-benar mencerminkan tujuan utama dari keadilan yang sejati bagi semua individu dalam masyarakat.
Peran Keadilan Substansial dalam Memastikan Keadilan yang Sejati
Keadilan substansial memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa sistem peradilan mencapai tujuannya untuk memberikan keadilan yang sejati bagi semua individu dalam masyarakat. Peran ini mencakup beberapa aspek penting yang mencerminkan esensi dari konsep keadilan substansial:
Membawa Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban:
Salah satu peran utama keadilan substansial adalah untuk membawa keseimbangan yang tepat antara hak-hak individu yang terlibat dalam suatu kasus dan kewajiban yang melekat pada mereka. Ini melibatkan tidak hanya mempertimbangkan hak-hak yang dijamin oleh hukum, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan keadilan yang mendasari hubungan antara individu dan masyarakat.
Memperhitungkan Konteks dan Konsekuensi
Keadilan substansial memungkinkan pengadilan untuk memperhitungkan konteks yang luas dari suatu kasus, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin memengaruhi situasi individu. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Menyelaraskan Hukum dengan Nilai-Nilai Masyarakat
Salah satu fungsi penting keadilan substansial adalah untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan oleh pengadilan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang dianut oleh masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Mengoreksi Kekurangan dalam Hukum yang Ada
Keadilan substansial juga berperan dalam mengoreksi kekurangan atau kelemahan dalam hukum yang ada, yang mungkin tidak memperhitungkan semua aspek kompleks dari suatu kasus. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek substansial yang mungkin terlewat dalam peraturan hukum formal, pengadilan dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, peran keadilan substansial dalam sistem peradilan sangatlah penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan yang sejati, serta memenuhi tujuan utama dari sistem peradilan dalam menyediakan perlindungan hukum yang adil bagi semua individu dalam masyarakat.
Dampak Positif dari Pendekatan Keadilan Substansial
Pendekatan keadilan substansial dalam sistem peradilan memiliki dampak positif yang signifikan, yang mencakup berbagai aspek yang mencerminkan esensi dari konsep keadilan substansial:
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Salah satu dampak positif utama dari pendekatan keadilan substansial adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam masyarakat, pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan bahwa sistem peradilan benar-benar berfungsi untuk memberikan keadilan yang sejati bagi semua individu.
Mencapai Keputusan yang Lebih Adil dan Berkelanjutan
Melalui pendekatan keadilan substansial, pengadilan dapat mempertimbangkan aspek-aspek substansial dari suatu kasus, seperti konteks, konsekuensi, dan nilai-nilai yang terlibat. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang lebih cocok dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga menciptakan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Menyelaraskan Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial
Keadilan substansial memungkinkan pengadilan untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang mendasari hubungan antara individu dan masyarakat, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai tersebut, sehingga meningkatkan relevansi dan kepatutan hukum dalam masyarakat.
Mencegah Ketidakadilan Struktural
Salah satu dampak positif lainnya dari pendekatan keadilan substansial adalah kemampuannya untuk mencegah dan mengoreksi ketidakadilan struktural dalam hukum. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek substansial yang mungkin terlewat dalam peraturan hukum formal, pengadilan dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum, sehingga memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil bagi semua individu dalam masyarakat.
Dengan demikian, dampak positif dari pendekatan keadilan substansial dalam sistem peradilan mencakup peningkatan kepercayaan masyarakat, pencapaian keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan, penyelarasan hukum dengan nilai-nilai sosial, serta pencegahan ketidakadilan struktural. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan keadilan substansial dalam mencapai tujuan utama dari sistem peradilan dalam menyediakan perlindungan hukum yang adil bagi semua individu dalam masyarakat.
Kritik terhadap Pendekatan Keadilan Substansial
Meskipun pendekatan keadilan substansial dalam sistem peradilan memiliki dampak positif yang signifikan, kritik juga telah diajukan terhadap pendekatan ini. Bagian ini akan menguraikan beberapa kritik yang umum terhadap pendekatan keadilan substansial, yang mencakup tantangan keberpihakan terhadap interpretasi subyektif, ancaman terhadap kepastian hukum, keterbatasan kapasitas hakim, dan pengaruh politik dan bias dalam pengambilan keputusan peradilan.
Tantangan Keberpihakan Terhadap Interpretasi Subyektif
Salah satu kritik utama terhadap pendekatan keadilan substansial adalah bahwa mengutamakan pertimbangan substansial dalam pengambilan keputusan pengadilan dapat membuka peluang bagi penafsiran subyektif terhadap hukum. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan konsistensi interpretasi hukum, karena tiap hakim dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai "keadilan substansial".
Ancaman terhadap Kepastian Hukum
Kritik lain terhadap pendekatan keadilan substansial adalah bahwa terlalu mempertimbangkan keadilan substansial dapat mengorbankan kepastian hukum. Jika pengadilan lebih memperhatikan substansi kasus daripada aturan hukum yang sudah ada, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan meningkatkan ketidakpastian hukum.
Keterbatasan Kapasitas Hakim
Harapan untuk secara konsisten mempertimbangkan aspek-aspek substansial yang kompleks dalam setiap kasus mungkin tidak realistis. Hakim terbatas oleh keterbatasan waktu, sumber daya, dan pemahaman yang tidak sempurna terhadap setiap kasus yang mereka tangani. Ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak konsisten atau tidak memadai dalam mencapai keadilan substansial.
Pengaruh Politik dan Bias
Risiko pengaruh politik dan bias pribadi dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "keadilan substansial" dapat mengancam independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang terlalu didasarkan pada pertimbangan substansial juga dapat memicu kontroversi politik dan perdebatan masyarakat yang lebih luas tentang netralitas lembaga peradilan.
Merespons Kritik
Setelah mengidentifikasi kritik terhadap pendekatan keadilan substansial dalam sistem peradilan, langkah selanjutnya adalah merespons kritik tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Bagian ini akan menguraikan beberapa argumen yang mendukung pendekatan keadilan substansial dan cara-cara untuk mengatasi kritik yang diajukan.
Keseimbangan Antara Keadilan Substansial dan Kepastian Hukum
Pentingnya keseimbangan antara keadilan substansial dan kepastian hukum harus diakui, namun satu hal yang harus diketahui bahwa bahwa kepastian hukum dalam konteks bernegara dengan kepastian hukum dalam konteks peradilan memiliki makna yang berbeda, diman kepastian hukum dalam konteks bernegara menekankan eksistensi normatif sedangkan dalam konteks peradilan menekankan eksistensi substantif. Meskipun kritik mengkhawatirkan bahwa pendekatan keadilan substansial dapat membahayakan kepastian hukum, sebenarnya ada cara untuk mengintegrasikan kedua konsep ini secara harmonis. Pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum yang mapan sebagai pedoman, sambil tetap mempertimbangkan pertimbangan substansial dalam kasus-kasus yang kompleks.
Fleksibilitas untuk Menangani Kasus yang Kompleks
Sementara kritik menyatakan bahwa hakim mungkin terbatas dalam mempertimbangkan aspek-aspek substansial yang kompleks dalam setiap kasus, pendekatan keadilan substansial sebenarnya dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang unik dan kompleks. Hakim dapat menggunakan penilaian mereka untuk menyesuaikan aplikasi hukum dengan keadaan fakta yang berkembang.
Mencegah Ketidakadilan Struktural
Fokus terlalu besar pada kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan substansial dapat menyebabkan penegakan hukum yang membahayakan individu atau kelompok tertentu secara sistematis. Pendekatan keadilan substansial memungkinkan pengadilan untuk menangani ketidakadilan struktural yang mungkin tersembunyi dalam peraturan atau interpretasi hukum yang eksisting, sehingga memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil untuk semua warga negara.
Menjaga Relevansi dan Kredibilitas Hukum
Hukum yang tidak sensitif terhadap perubahan dalam nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat dapat kehilangan relevansinya dan mengurangi kredibilitas sistem peradilan. Dengan memperhitungkan keadilan substansial, Mahkamah dapat memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dipandang sebagai alat yang efektif untuk mencapai keadilan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang mendasar.
Merespons kritik terhadap pendekatan keadilan substansial memerlukan kesadaran akan tantangan yang terlibat serta komitmen untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan substansial dan kepastian hukum, fleksibilitas dalam menangani kasus yang kompleks, mencegah ketidakadilan struktural, dan menjaga relevansi dan kredibilitas hukum, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan keadilan yang seimbang dan diakui secara luas.
Perbedaan Proses dan Keputusan yang Mencerminkan Keutamaan Keadilan substansial dan Normatif
Selain memahami aspek hukum dalam pertimbangan substansial, penting juga untuk memahami perbedaan antara proses dan keputusan yang mencerminkan keadilan substansial dan normatif. Proses peradilan yang mencerminkan keutamaan keadilan substansial menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks, kepentingan, dan implikasi dari kasus yang dipertimbangkan oleh pengadilan, termasuk dalam pendalaman barang bukti. Proses ini memastikan bahwa semua fakta dan bukti yang relevan dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mencapai keadilan substansial. Sebaliknya, proses peradilan yang bersifat normatif cenderung didasarkan pada penerapan aturan hukum yang sudah ada secara harfiah, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek substansial atau kontekstual dari kasus tersebut.
Dalam konteks putusan pengadilan, keputusan yang mencerminkan keadilan substansial didasarkan pada upaya mencapai keadilan yang mendalam dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang diakui oleh masyarakat. Proses pendalaman barang bukti menjadi krusial dalam memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kasus dan aspek-aspek substansial yang mempengaruhi keadilan. Sebaliknya, keputusan pengadilan yang bersifat normatif lebih cenderung didasarkan pada penerapan aturan hukum yang ada secara harfiah dan kepastian hukum, tanpa memperhatikan secara mendalam aspek-aspek substansial atau kontekstual dari kasus tersebut.
Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengakui pentingnya proses peradilan dan keputusan pengadilan yang mencerminkan keadilan substansial dalam memastikan integritas lembaga peradilan dan kepastian hukum di Indonesia."
Prinsip-prinsip Hukum yang Berkaitan
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam memutuskan suatu perkara. Prinsip-prinsip ini meliputi:
1. Prinsip Legalitas: Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan atau keputusan harus didasarkan pada hukum yang ada. MK memastikan bahwa semua tindakan atau undang-undang yang dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan norma hukum yang berlaku.
2. Prinsip Keadilan: MK mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dalam mengambil keputusan. Hal ini mencakup pemberian perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara, serta memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan yang diakui.
3. Prinsip Kepastian Hukum: Prinsip ini menegaskan pentingnya menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Meskipun kepastian hukum penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi, terlalu menekankan kepastian hukum seringkali dapat mengorbankan keadilan substansial. Oleh karena itu, MK diharapkan untuk mempertimbangkan secara cermat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam setiap putusannya, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memberikan keadilan yang bermakna bagi semua pihak yang terlibat.
4. Prinsip Proporsionalitas: Prinsip Proporsionalitas: Prinsip ini menekankan pentingnya menilai apakah tindakan atau undang-undang yang dipertimbangkan sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), prinsip proporsionalitas menjadi krusial dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tanpa mengorbankan aspek-aspek penting dari hak-hak individu atau kelompok yang terlibat. Namun, tantangan dalam mengaplikasikan prinsip ini adalah bahwa penilaian tentang proporsionalitas seringkali subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, MK diharapkan untuk melakukan analisis yang cermat dan objektif terhadap proporsionalitas tindakan atau undang-undang yang dipertimbangkan dalam setiap kasus, untuk memastikan bahwa keputusannya sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tujuan yang ingin dicapai."
Preseden Hukum
Preseden hukum merupakan acuan yang penting bagi MK dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Meskipun demikian, MK tidak terikat secara mutlak pada preseden hukum, terutama jika tidak ada preseden hukum yang dianggap baik sebelumnya pada kasus-kasus serupa, dalam kasus-kasus yang unik atau belum pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun tidak ada preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam suatu perkara, MK tetap bertanggung jawab untuk memutuskan dengan cermat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, MK melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan konstitusi, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan fakta-fakta khusus dari perkara yang sedang dipertimbangkan.
Dengan demikian, MK memiliki fleksibilitas untuk menafsirkan dan mengaplikasikan preseden hukum sesuai dengan keadaan dan konteks spesifik dari setiap perkara. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya mengikuti preseden hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang unik dari setiap kasus untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat.
Analisis Hukum yang Komprehensif
MK melakukan analisis hukum yang komprehensif terhadap semua argumen yang diajukan dalam suatu perkara. Analisis ini meliputi pemahaman yang mendalam terhadap fakta hukum, asas hukum yang relevan, dan argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
MK memastikan bahwa putusannya didasarkan pada pertimbangan yang matang atas semua aspek hukum yang relevan, untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi.
Aspek Keadilan dalam Pertimbangan Substansial
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa putusannya memperhatikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
MK mempertimbangkan dampak putusannya terhadap hak-hak individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu perkara, serta memastikan bahwa keputusannya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Keadilan Proses
MK memastikan bahwa proses peradilan yang dilakukan dalam mengambil keputusan adalah adil dan transparan. MK memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumen dan bukti secara lengkap dan setara.
MK juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu.
Dampak Sosial dan Politik
MK mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari putusannya terhadap masyarakat secara luas. MK memastikan bahwa keputusannya tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum.
MK berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu atau kelompok dengan kepentingan publik yang lebih luas dalam setiap putusannya.
Keadilan Substansial
Keadilan substansial harusnya merupakan prinsip yang mendasari setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menegaskan pentingnya memastikan bahwa keadilan yang mendalam dan bermakna terwujud bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Prinsip ini menekankan perlunya MK tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas hukum, tetapi juga mengeksplorasi aspek-aspek substansial yang mempengaruhi keadilan secara menyeluruh.
Dalam praktiknya, keadilan substansial memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks, kepentingan, dan implikasi dari setiap kasus yang dipertimbangkan oleh MK. MK berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu atau kelompok dengan kepentingan publik yang lebih luas, sambil memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui oleh masyarakat.
Dengan pendekatan ini, MK berperan sebagai penjaga keadilan substansial, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang seimbang dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan substansial merupakan landasan yang vital dalam menjaga integritas lembaga peradilan dan menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia.
Implikasi Keputusan MK
A. Stabilitas Politik
  1. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam akan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik di Indonesia.
  2. Meskipun MK diharapkan untuk menjalankan fungsi peradilan secara independen, realitas politik seringkali mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tekanan politik dari berbagai pihak mungkin memengaruhi integritas keputusan MK.
B. Kepentingan Publik
  1. Putusan MK akan mempengaruhi kepentingan publik secara langsung, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan stabilitas politik. Meskipun kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam sistem peradilan, perlu diingat bahwa keputusan yang berorientasi pada kepastian hukum yang bersifat normatif seringkali dapat mengorbankan keadilan substansial. Dalam konteks ini, MK diharapkan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam setiap putusannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan dalam masyarakat."
  2. Sementara MK diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh, proses pengambilan keputusan yang berjalan dalam suasana politik yang ketat mungkin memunculkan kekhawatiran akan pengaruh politik terhadap keputusan akhir.
C. Integritas Institusi
  1. Keputusan MK dalam penanganan kasus-kasus konstitusional, semisal penanganan sengketa PHPU pilpres akan mencerminkan integritas dan independensi institusi tersebut.
  2. Penting bagi MK untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan bebas dari tekanan politik atau kepentingan tertentu, sehingga menjaga integritas lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.
D. Reputasi Internasionapenanganan
  1. MK dalam setiap keputusannya juga akan mempengaruhi reputasi Indonesia di mata komunitas internasional.
  2. Keberlanjutan proses hukum dan keadilan dalam menyelesaikan setiap sengketa konstitusional akan menjadi penilaian terhadap kualitas demokrasi dan kestabilan politik Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, MK perlu memastikan bahwa keputusannya mencerminkan standar internasional tentang supremasi hukum dan keadilan.
E. Masa Depan Demokrasi
  1. Bagaimanapun hasilnya, kasus-kasus yang ditangani MK akan memberikan pembelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
  2. Kepatuhan terhadap konstitusi dan supremasi hukum serta keadilan dalam penegakan hukum akan menjadi landasan yang vital bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan MK dalam setiap kasus yang ditanganinya akan memiliki implikasi yang jauh melampaui konteks politik saat ini dan berdampak pada arah demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Dengan demikian, perluasan dan penyempurnaan dari perspektif kritis memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kompleksitas pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak politik yang signifikan seperti sengketa Pilpres.
Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam konteks peradilan tidak bisa, bahkan tidak pernah, dimaknai hanya melalui pencapaian keadilan normatif saja. Idealnya, kepastian hukum dalam konteks peradilan harus dimaknai dengan penerapan keadilan normatif demi mewujudkan keadilan substantif. Artinya, keadilan substansial adalah tujuan dan cita-cita peradilan. Dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan yang kompleks, jika keadilan normatif berpotensi menghalangi tercapainya keadilan substansial, maka seorang hakim dengan kewenangannya bisa mengesampingkan norma-norma hukum yang berlaku.
Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan substansial memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan mencapai tujuannya untuk memberikan keadilan yang sejati bagi semua individu dalam masyarakat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa keadilan substansial tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kepastian hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, keseimbangan antara keadilan substansial dan kepastian hukum harus dijaga dengan cermat, dan dalam keadaan yang kompleks atau tertentu, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan substansial tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya memahami peran dan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam mencapai keadilan yang seimbang dan diakui secara luas dalam sistem peradilan.
Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga supremasi konstitusi dan penegak keadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan yang substansial dan tepat, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak politik yang besar seperti sengketa Pilpres. Meskipun diharapkan untuk menjalankan fungsi peradilan secara independen, MK harus menghadapi realitas politik yang kompleks yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, MK harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada pertimbangan yang matang, bebas dari tekanan politik, dan memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu keadilan konstitusional dan kepentingan masyarakat.
Terutama dalam kasus sengketa pemilu Pilpres, keputusan MK akan memiliki implikasi yang luas, baik terhadap stabilitas politik, kepentingan publik, integritas institusi peradilan, reputasi internasional Indonesia, maupun masa depan demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, MK harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cermat dan teliti, mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan keadilan dan supremasi hukum. Hanya dengan demikian, MK dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, menjaga integritas lembaga peradilan, dan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dalam membangun sistem peradilan yang kuat dan demokratis.
Penutup
Dalam penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pembahasan tentang keadilan substansial dan kepastian hukum dalam konteks sistem peradilan merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan yang sejati bagi semua individu dalam masyarakat. Pendekatan yang seimbang antara keadilan substansial dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua.
Kita harus selalu diingat bahwa tujuan akhir dari sistem peradilan adalah untuk mencapai keadilan substansial, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil dan setiap kasus diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, tujuan hukum, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari ketertiban hukum dalam masyarakat.
Dengan memahami hubungan yang kompleks antara keadilan substansial dan kepastian hukum, serta mengakui bahwa dalam situasi tertentu hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan norma-norma hukum yang berlaku demi mencapai keadilan substansial, kita dapat memastikan bahwa sistem peradilan tetap menjadi penjaga keadilan yang sejati dan dipercaya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat integritas dan efektivitas sistem peradilan, serta untuk terus berkomitmen untuk mencapai keadilan yang seimbang dan diakui secara luas. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai keadilan substansial dan kepastian hukum tetap menjadi pijakan yang kuat dalam sistem peradilan yang adil dan berfungsi dengan baik bagi semua individu dalam masyarakat.
