b. Singapura FIR. Dalam Konvensi penerbangan internasional Chicago menyebutkan bahwa, ‘setiap negara memiliki kedaulatan yang absolut dan eksklusif di atas wilayah udara dalam teritorinya’ . Menurut hukum internasional, Indonesia harus memiliki otoritas udara penuh diwilayah udara dalam teritorinya, akan tetapi kenyataannya tidak seperti kondisi yang diinginkan. Sejak 1999, Singapura memiliki kontrol wilayah udara di Kepulauan Riau, karena kurangnya peralatan lalu lintas udara di Bandara Hang Nadim, Batam, Indonesia. Namun, saat ini kondisi sudah berbeda, menurut hukum penerbangan internasional pada tahun 2009, otoritas udara Kepulauan Riau harus kembali ke Indonesia . Namun, Singapura tampaknya belum ada keinginan untuk mengembalikan otoritas udara di Kepualauan Riau ke dalam kedaulatan Indonesia sepenuhnya karena alasan safety in flight. Kasus demikian, bisa menjadi potensi ancaman untuk kedaulatan dan martabat Indonesia.
c. Pakistan International Airlines. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Bambang Samudero mengatakan bahwa Pakistan International Airlines (PIA) memasuki Wilayah udara nasional Indonesia tanpa izin melintas. PIA di-forcedown oleh jet tempur TNI AU. TNI AU melakukan prosedur ini karena PIA telah melanggar wilayah udara Indonesia, tetapi setelah mereka menyelesaikan prosedur administratif, PIA yang diperbolehkan untuk terus melanjutkan penerbangan sesuai rute yang telah direncanakan .
KOMANDO, KENDALI, KOMUNIKASI, KOMPUTER, INTELIJEN, PENGAMATAN DAN PENGINTAIAN (K4IPP)
18. Globalisasi dengan segala pengaruhnya telah membawa pertahanan negara-negara dunia menjadi tergantung pada peralatan perang dengan teknologi elektronik, komputerisasi dan informasi sehingga delivery means dalam sebuah operasi militer pun sangat bergantung kepada sharing information dimana dan kapan pun informasi tersebut dibutuhkan. Peperangan modern pun dituntut untuk tidak dapat dilaksanakan sendiri per matra sehingga TNI dalam hal ini ikut mengikuti perkembangan pertahanan internasional dengan efektifitas operasi berbasis trimatra terpadu. Teknologi informasi, elektronik dan komputerisasi ber-sinergi dengan teknologi militer dimana membuat suatu lingkungan peperangan dalam bentuk yang sangat berbeda, baik dari segi manajemen pertempuran, komando kendali, alutsista sehingga suatu sistem dukungan operasi yang disebut Komando, Kendali, Komputer, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) menjadi suatu kepentingan utama oleh setiap organisasi militer di dunia.
19. Perkembangan K4IPP tersebut diatas adalah berbasiskan pada sistem Komando dan Kendali yang kemudian berkembang menjadi Komando, Kendali dan Komunikasi dimana komunikasi antara atas ke bawah demikian halnya ke-samping dalam suatu peperangan adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan agar terciptanya persamaan persepsi prajurit. Selanjutnya, intelijen adalah inti dari sebuah peperangan seperti sebuah teori dari maestro taktik dan strategi perang China yang kita kenal bernama Sun Tsu mengatakan bahwa “memenangkan perang tanpa pertempuran, ketahuilah kekuatan sendiri kemudian ketahuilah kekuatan lawan”, sehingga perkembangan Komando, Kendali, Komunikasi dan Intelijen (K3I) menjadi sangat dominan dalam suatu peperangan. Kembali kepada kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer sudah menjadi suatu bahan kebutuhan pokok dalam setiap kehidupan dunia. Di saat Indonesia sedang mulai membangun sistem K4I (K3I+komputerisasi), ternyata teknologi yang tidak dapat dibendung telah menciptakan suatu sistem K4IPP yaitu Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian.
20. Dengan memiliki sistem K4IPP yang menyeluruh, maka beberapa kemudahan dalam Komando dan Kendali yang didapat adalah; kemudahan meng-eksplorasi informasi untuk memberikan situatuion of awareness; dapat mengatasi beban kerja kognitif; kemudahan dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan; dan kerjasama tim yang lebih optimal. Dengan menggunakan teknologi pemodelan dan simulasi, diharapkan eksplorasi dampak teknologi tersebut terhadap kinerja personel adalah untuk meningkatkan kemampuan K4IPP di pusat komando maupun di medan perang. Sistem K4IPP seperti ini tentunya akan mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi dari hasil pengamatan dan pengintaian dalam suatu peperangan elektronik. Sehingga manajemen peperangan dalam sistem pendukung darat, udara dan maritime dapat ter-integrasi dalam kemampuan bersama trimatra dalam bentuk monitoring situasi secara real time.
21. Bagi TNI yang mengemban tugas dan tanggung jawab terhadap penjagaan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbentuk kepulauan terbesar di dunia, K4IPP diharapkan dapat lebih meng-efektifkan kinerja prajurit dalam masa damai maupun masa perang. Sehingga percepatan untuk menuju sistem K4IPP ini adalah hal yang seharusnya menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman diera globalisasi karena keefektifan K4IPP ini dapat menimbulkan daya hancur yang optimal, menambah akurasi data dan informasi dalam peperangan dan me-minimise korban dari pihak sendiri.
KONDISI YANG DIHARAPKAN DALAM MEMBANGUN K4IPP YANG BERSINERGI TERHADAP KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL INDONESIA
22. Integrasi Pertahanan Udara. Fungsi Komando dan Kendali yang dimaksudkan dalam naskah ini tentunya akan mengarah lebih kepada Komando dan Kendali Pertahanan Udara dimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara-negara NATO telah mengefektifkan fungsi kodal hanud tersebut dengan menggunakan pesawat Airborne Warning and Control System (AWACS) maupun piranti lunak canggih lainnya, bahkan negara tetangga seperti Australia dan Singapura pun telah mengoperasikan alutsista serupa. Selain fungsi kodal hanud yang diambil dari K4IPP tersebut, adalah radar hanud yang akan diefektifkan untuk fungsi pengamatan dan pengintaian, dimana sudah seharusnya pertahanan udara nasional Indonesia dilengkapi oleh radar hanud maupun mobile early warning dari kapal perang maupun radar bergerak di darat. Yang perlu diingat adalah, kekuatan pertahanan udara dengan model terpadu tiga matra dalam bentuk K4IPP ini diharapkan dapat sinergi dalam menyatukan kekuatan pertahanan nasional yang terpusat dalam satu komando sehingga akan menghasilkan efek signifikan daripada kekuatan pertahanan terpisah .
23. Pertahanan Udara Aktif. Operasi pertahanan udara aktif dengan meng-integrasikan sistem pertahanan udara gabungan ke dalam sistem C4I dapat mendukung keberhasilan operasi secara utuh. Komandan dari tiap-tiap satuan mempertahankan wilayah tugasnya dengan pertahanan aktif dan melakukan tindakan pengendalian wilayah udara untuk melindungi pasukan kawan terhadap ancaman dari udara serta prioritas dari serangan rudal. Pertahanan udara aktif juga berfungsi untuk melindungi aset geopolitik dengan menghancurkan pesawat musuh yang mengancam masuk ke dalam wilayah Nasional, mengancurkan rudal musuh yang sengaja ditempakkan menuju aset strategis negara, dan menghancurkan UAV negara musuh yang bertujuan untuk memata-matai daerah dan wilayah nasional Indonesia. Pertahanan udara aktif dapat dilaksanakan dengan menggunakan pesawat pencegat maupun alutsista hanud darat dan laut yang berbasis pada sistem sensor maupun radar, didukung peralatan dengan teknologi elektronika dan kecerdasan sinyal sehingga sangat responsif untuk mendeteksi, mengklasifikasi, mengidentifikasi, melacak, melakukan, mencegat, dan menghancurkan target udara musuh atau berpotensi sebagai ancaman. Kekuatan yang terintegrasi dari udara-udara dan permukaan-ke-udara sistem melalui deteksi terkoordinasi, klasifikasi, identifikasi, penilaian, dan keterlibatan diperlukan untuk mencegah pengintaian musuh dan menyerang. Terlepas dari upaya-upaya yang disiapkan dalam pertahanan wilayah udara, semua kekuatan udara dan pertahanan rudal harus siap mengidentifikasi semua pesawat di daerah tersebut dengan cara elektronik, visual, ataupun prosedural .
24. Kontrol Ruang Udara. Kontrol ruang udara nasional sangat penting untuk semua operasi udara dan memiliki suatu prosedur untuk memfasilitasi rute serta pemberian ijin melintas terhadap pesawat yang tidak mengancam. Indonesia di dalam wilayah ruang udara telah memiliki ADIZ (Air Defence Identification Zone) sebagai sarana untuk menentukan rute non-tempur lalu lintas udara yang direncanakan untuk mengoptimalkan sumber daya pertahanan udara dan meminimalkan pembatasan operasi lainnya. Tindakan pengendalian wilayah udara ini dapat memungkinkan identifikasi secara cepat ketika ada ancaman yang mendekati wilayah nasional Indonesia. Kondisi yang diharapkan dari kontrol ruang udara ini adalah, mengoptimalkan ADIZ sesuai dengan fungsinya, karena beberapa kali wilayah ADIZ Indonesia ini dilanggar oleh pihak negara asing, contohnya adalah kejadian Bawean, dimana ADIZ di wilayah Jawa di langgar oleh pesawat tempur milik Angkatan Laut Amerika Serikat. ADIZ Indonesia saat ini bisa dikatakan hanya terletak pada ADIZ Jawa saja. Pembagian wilayah ADIZ Indonesia yang diharapkan antara lain; ADIZ Sumatera; ADIZ Jawa; ADIZ Kalimantan Timur; Dan ADIZ Indonesia bagian timur.
