Apa Jadinya Jika Indonesia Hari Ini Masih Gunakan Sistem 2 Parpol dan 1 Golkar?

### Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah melalui berbagai perubahan sistem politik sejak kemerdekaannya. Salah satu era yang paling signifikan adalah Orde Baru, di mana sistem politik didominasi oleh tiga kekuatan utama: Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam konteks sejarah ini, menarik untuk membayangkan bagaimana keadaan politik Indonesia saat ini jika masih menerapkan sistem dua partai dan satu Golkar seperti pada masa Orde Baru.

### Sistem Politik Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Golkar bukan sekadar partai politik tetapi sebuah kekuatan yang memobilisasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegawai negeri hingga organisasi masyarakat, untuk mendukung rezim Soeharto. PPP dan PDI, di sisi lain, meskipun diakui secara resmi, sering kali berada di bawah tekanan pemerintah dan tidak memiliki kebebasan politik yang sejati.

### Implikasi Penggunaan Sistem Dua Partai dan Satu Golkar

1. **Stabilitas Politik**

    - **Pro**: Salah satu alasan Orde Baru memilih sistem ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat. Dengan mengurangi jumlah partai, fragmentasi politik dapat diminimalkan, yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan stabil.

    - **Kontra**: Namun, stabilitas ini sering kali dicapai dengan cara yang otoriter. Pembungkaman terhadap oposisi dan kontrol ketat terhadap media menghambat kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sesungguhnya.

2. **Representasi Politik**

    - **Pro**: Dengan sistem dua partai dan satu Golkar, pilihan politik rakyat menjadi lebih sederhana dan jelas. Setiap partai dapat menyusun program dan platform yang lebih terfokus, yang memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan mereka.

    - **Kontra**: Representasi politik menjadi sangat terbatas. Indonesia yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya membutuhkan sistem politik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi. Sistem dua partai dapat mengabaikan suara-suara minoritas dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

3. **Kualitas Demokrasi**

    - **Pro**: Dalam teori, sistem dua partai dapat mengurangi korupsi dan kolusi karena persaingan yang lebih ketat antara dua kekuatan politik besar.

    - **Kontra**: Pengalaman masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem ini justru memperkuat praktik korupsi dan nepotisme. Dengan kontrol politik yang terpusat, kekuasaan cenderung disalahgunakan tanpa ada mekanisme check and balance yang efektif.

Keunggulan PPP-GOLKAR-PDI Di Masa Orde Baru

- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Keunggulan PPP di Masa Orde Baru

Representasi Umat Islam

Keunggulan: PPP menjadi wadah bagi aspirasi umat Islam di Indonesia. Dengan basis dukungan dari kalangan Muslim, partai ini mampu memperjuangkan beberapa kepentingan dan nilai-nilai Islam dalam politik nasional.

Dampak: Keberadaan PPP membantu menjaga keterwakilan politik kelompok Islam dan memberikan platform bagi isu-isu yang penting bagi komunitas Muslim.

Struktur Organisasi yang Kuat

Keunggulan: PPP memiliki jaringan yang terstruktur dan organisasi yang kuat di berbagai wilayah Indonesia. Ini memungkinkan partai untuk tetap relevan dan memiliki basis dukungan yang solid di kalangan masyarakat.

Dampak: Struktur yang kuat memungkinkan PPP untuk menggalang dukungan dengan lebih efektif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Koalisi dengan Pemerintah

Keunggulan: Dalam beberapa periode, PPP bekerja sama dengan pemerintah Orde Baru. Ini memberikan partai akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara, meskipun dalam batasan yang ditetapkan oleh rezim.

Dampak: Koalisi ini membantu PPP mendapatkan pengaruh politik tertentu dan menjaga stabilitas dalam operasional partai.

Kelemahan PPP di Masa Orde Baru

Kontrol Pemerintah yang Ketat

Kelemahan: PPP beroperasi di bawah pengawasan ketat rezim Orde Baru. Partai ini sering kali tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan agenda politiknya dan terpaksa berkompromi dengan kebijakan pemerintah.

Dampak: Pembatasan ini mengurangi efektivitas PPP dalam memperjuangkan isu-isu yang diinginkan oleh para pendukungnya dan mengurangi kepercayaan publik terhadap partai sebagai kekuatan oposisi yang independen.

Fragmentasi Internal

Kelemahan: PPP adalah hasil fusi dari beberapa partai Islam yang berbeda, yang memiliki ideologi dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Hal ini sering kali menyebabkan konflik internal dan ketidakstabilan dalam partai.

Dampak: Fragmentasi internal menghambat kemampuan PPP untuk bekerja secara efektif dan menciptakan kesan ketidakkompakan di mata pemilih.

Terbatasnya Pengaruh Politik

Kelemahan: Dalam sistem politik Orde Baru yang didominasi oleh Golkar, pengaruh politik PPP sering kali dibatasi. Partai ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentang kebijakan pemerintah secara signifikan.

Dampak: Keterbatasan ini membuat PPP sulit mencapai perubahan politik yang berarti dan memperkuat persepsi bahwa partai ini hanya menjadi alat kosmetik demokrasi bagi rezim Orde Baru.

Kepentingan Kelompok Tertentu

Kelemahan: Fokus utama PPP pada isu-isu Islam kadang-kadang mengalienasi kelompok-kelompok lain yang mungkin tidak merasa terwakili oleh partai ini. Ini membatasi daya tarik PPP di luar basis pendukung tradisionalnya.

Dampak: Pembatasan ini mengurangi potensi PPP untuk memperluas basis dukungannya dan menjadi kekuatan politik yang lebih inklusif.

- GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Keunggulan Golkar di Masa Orde Baru

Dukungan Pemerintah yang KuatKeunggulan: Golkar mendapat dukungan penuh dari pemerintah Orde Baru, yang berarti akses langsung ke sumber daya negara, media, dan aparat keamanan.

Dampak: Dukungan ini memperkuat posisi Golkar sebagai partai yang dominan dan memungkinkannya untuk memenangkan pemilu dengan mudah.

Struktur Organisasi yang Solid

Keunggulan: Golkar memiliki struktur organisasi yang kuat dan terstruktur, dengan jaringan yang mencakup hingga ke tingkat desa. Organisasi ini tidak hanya mencakup anggota partai tetapi juga berbagai kelompok profesi dan masyarakat.

Dampak: Struktur yang solid memungkinkan Golkar untuk memobilisasi dukungan secara efektif dan menjalankan kampanye politik yang sistematis.

Integrasi dengan Aparat Negara

Keunggulan: Golkar secara efektif mengintegrasikan diri dengan birokrasi dan aparat negara. Banyak pejabat negara, PNS, dan aparat keamanan yang menjadi anggota atau simpatisan Golkar.

Dampak: Integrasi ini memberikan Golkar keuntungan logistik dan administratif yang signifikan, serta mengukuhkan cengkeramannya terhadap kekuasaan.

Kampanye Pembangunan

Keunggulan: Golkar mengkampanyekan program pembangunan ekonomi yang menarik bagi masyarakat. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan modernisasi ekonomi meningkatkan citra partai di mata rakyat.

Dampak: Keberhasilan pembangunan ekonomi di beberapa sektor membantu Golkar mempertahankan dukungan rakyat.

Kelemahan Golkar di Masa Orde Baru

Tergantung pada Soeharto

Kelemahan: Ketergantungan yang kuat pada Presiden Soeharto membuat Golkar sangat terikat dengan citra dan kebijakan sang presiden. Partai ini kehilangan legitimasi ketika Soeharto mulai kehilangan dukungan.

Dampak: Ketergantungan ini menghambat kemampuan Golkar untuk beradaptasi dengan perubahan politik dan mempertahankan relevansinya setelah kejatuhan Soeharto. 

Praktik Otoriter dan Korupsi

Kelemahan: Dominasi Golkar sering kali dicapai melalui cara-cara otoriter, termasuk pembatasan kebebasan politik, manipulasi pemilu, dan penggunaan aparat keamanan untuk menekan oposisi.

Dampak: Praktik ini merusak demokrasi dan menciptakan budaya korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan.

Kurangnya Keberagaman Ideologi

Kelemahan: Golkar cenderung homogen dalam ideologi dan kebijakan, sering kali mengabaikan pluralitas dan keberagaman di masyarakat Indonesia.

Dampak: Kurangnya keberagaman ideologi ini membuat Golkar kurang responsif terhadap perubahan sosial dan politik, serta mengurangi daya tarik partai bagi kelompok yang merasa tidak terwakili.

Penekanan terhadap Oposisi

Kelemahan: Golkar, dengan dukungan pemerintah, sering kali menekan partai-partai oposisi, seperti PPP dan PDI. Ini mengurangi dinamika politik dan menghambat perkembangan demokrasi sejati.

Dampak: Penekanan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa hak-hak politik mereka terlanggar, serta memicu protes dan gerakan reformasi yang kuat pada akhirnya.

Ketidakberlanjutan Kebijakan

Kelemahan: Kebijakan yang dijalankan sering kali lebih berorientasi pada jangka pendek untuk memenangkan dukungan politik daripada jangka panjang yang berkelanjutan.

Dampak: Ini menyebabkan ketidakberlanjutan dalam beberapa proyek pembangunan dan masalah ekonomi yang muncul di kemudian hari.

- PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)

Keunggulan PDI di Masa Orde Baru

Wadah Nasionalisme dan Pluralisme

Keunggulan: PDI menjadi wadah bagi berbagai kelompok nasionalis, inklusif terhadap berbagai agama, etnis, dan latar belakang sosial.

Dampak: Keberagaman ini membuat PDI memiliki daya tarik bagi pemilih yang mencari alternatif dari Golkar dan PPP, yang masing-masing lebih berorientasi pada birokrasi dan Islam.

Sikap Oposisi yang Konsisten

Keunggulan: Meskipun berada di bawah tekanan rezim Orde Baru, PDI sering kali menunjukkan sikap oposisi yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Dampak: Sikap ini membantu PDI mendapatkan simpati dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Soeharto.

Platform untuk Perubahan

Keunggulan: PDI sering kali menjadi simbol harapan bagi mereka yang menginginkan perubahan politik dan sosial di Indonesia.

Dampak: Ini memungkinkan partai untuk memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan Orde Baru.

Kelemahan PDI di Masa Orde Baru

Tekanan dan Represi Pemerintah

Kelemahan: PDI sering menjadi target represi pemerintah, termasuk intervensi dalam proses internal partai, pemecatan pimpinan partai yang tidak disukai rezim, dan pembatasan aktivitas politik. Represi ini bisa berbentuk Intervensi Terhadap Internal Partai seperti pada Kongres PDI Juli 1993 dan Kongres PDI Juni 1996 Bahkan Sampai Kekerasan Seperti Peristiwa 27 Juli 1996. 

Dampak: Tekanan ini menghambat kemampuan PDI untuk berfungsi secara efektif dan mengurangi kebebasan partai dalam menjalankan agendanya.

Konflik Internal

Kelemahan: Sebagai partai fusi, PDI sering mengalami konflik internal antara berbagai faksi dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda.

Dampak: Konflik ini mengurangi kohesi dan efektivitas partai dalam berpolitik dan menyusun strategi yang solid.

Sumber Daya Terbatas

Kelemahan: Dibandingkan dengan Golkar yang didukung oleh pemerintah, PDI memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap sumber daya finansial dan logistik.

Dampak: Keterbatasan ini mengurangi kemampuan PDI untuk mengadakan kampanye yang efektif dan memperluas jaringan dukungan.

Stigma Pemerintah

Kelemahan: Pemerintah sering kali menstigma PDI sebagai partai yang kurang loyal atau tidak stabil, yang mempengaruhi persepsi publik.

Dampak: Stigma ini membuat sebagian pemilih ragu untuk mendukung PDI, terutama dalam konteks politik yang dikendalikan ketat oleh rezim Soeharto.

Keterbatasan dalam Mengakses Media

Kelemahan: Media massa pada masa Orde Baru sangat dikontrol oleh pemerintah, sehingga PDI sering kali kesulitan untuk menyampaikan pesan politiknya kepada publik.

Dampak: Keterbatasan akses media ini mengurangi kemampuan PDI untuk membangun dukungan luas dan menyebarkan program-programnya.

### Perbandingan dengan Sistem Multi Partai Saat Ini

Saat ini, Indonesia menganut sistem multi partai dengan berbagai kekuatan politik yang terwakili di DPR. Sistem ini lebih inklusif dan memberikan ruang bagi berbagai aspirasi politik. Meskipun sering kali menghasilkan pemerintahan koalisi yang rumit dan tidak stabil, sistem ini lebih mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia.

1. **Keberagaman Politik**

    - Sistem multi partai memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas etnis dan agama, yang sering kali tidak terwakili dalam sistem dua partai.

2. **Keseimbangan Kekuasaan**

    - Kehadiran banyak partai dalam parlemen menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif, meskipun bisa juga menyebabkan kebuntuan politik.

3. **Dinamika Kompetisi Politik**

    - Kompetisi yang sehat antara banyak partai dapat mendorong inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun juga bisa menimbulkan ketidakstabilan politik jika tidak diatur dengan baik.

### Kesimpulan

Membayangkan Indonesia dengan sistem dua partai dan satu Golkar seperti masa Orde Baru, dapat menimbulkan beberapa keuntungan dalam hal stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sistem ini cenderung menghambat demokrasi, kebebasan berpendapat, dan representasi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sebaliknya, sistem multi partai yang diterapkan saat ini, meskipun penuh tantangan, lebih mampu mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Sistem ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem politik apapun tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan diterapkan dalam praktik. Sebagai bangsa yang terus berkembang, Indonesia perlu terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem politiknya untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh rakyat dapat terwakili dan dihormati.