Sanksi Administratif berupa Denda atas SK Keberatan PBB, Putusan Banding PBB dan Putusan Peninjauan Kembali PBB, yang telah Inkracht

Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan khusus Pasal 15 (6) UU PBB yang menyatakan bahwa keberatan PBB tidak menunda (tidak menangguhkan) kewajiban membayar PBB, sehingga SK Keberatan PBB yang telah Inkracht, tentu tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda 30% (karena argo atas denda administrasi 2% sebagaimana Pasal 11 ayat (3) UU PBB ini terus berjalan dan akan terhenti saat pengajuan Banding PBB).

 

B. Putusan Banding PBB Inkracht, apakah terdapat sanksi administratif berupa denda 60%?

Jawab: Ya.

Dasar Hukum:

UU PBB: Pasal 17 dan 23

UU KUP: Pasal 25 dan 27

UU Pengadilan Pajak: Pasal 36

PP 50 Tahun 2022: Pasal 35

Penjelasan:

Terdapat perbedaan esensial antara ketentuan PBB dan PPh sesuai persandingan dan tafsir berikut.