Sanksi Administratif berupa Denda atas SK Keberatan PBB, Putusan Banding PBB dan Putusan Peninjauan Kembali PBB, yang telah Inkracht

Penjelasan:

Terdapat perbedaan esensial antara ketentuan PBB dan PPh sesuai persandingan dan tafsir berikut.

Pasal 11 Ayat (3) UU PBB:

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15 Ayat (1) UU PBB:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; 

b. Surat Ketetapan Pajak.

Tafsir: diatur secara khusus, keberatan dalam PBB hanya atas 2 jenis kohir yaitu: SPPT PBB dan SKP PBB.

Pasal 15 Ayat (6) UU PBB:

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.