Makalah Negara Hukum dan HAM

-  Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis  

-  Kontrol parlemen atas eksekutif.

-  Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

c. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)

Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem

Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak

sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara

tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem      

Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan

Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden      

RI seumur hidup.